Follow our news chanel

Melawan lupa kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua

Mahasiswa Papua di Amerika Serikat - Jubi/IST
Melawan lupa kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua 1 i Papua
Korban Paniai berdarah dan keluarga meratapi kepergian pelajar di Kota Enarotali – Jubi/Dok

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Hampir sebagian besar kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua tak pernah tuntas diselesaikan. Bahkan di Kejaksaan Agung terkesan dibiarkan dengan alasan kurang bukti lapangan yang kuat. Padahal banyak saksi yang masih ingat betul peristiwa itu dan terkadang suara korban tak didengar.

“Kalau memang Kejaksaan Agung menyatakan kasus pelanggaran HAM berat tidak cukup bukti ya lakukan penyidikan lalu keluarkan SP3,” kata Direktur Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam),  Wahyudi Djafar, sebagaimana dilansir Tirto.id

Sedangkan yang dimaksud dengan Surat Penghentian Penyidikan atau yang biasa disebut SP3 adalah surat ketetapan yang dikeluarkan oleh penyidik Polri atau penyidik PNS sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menentapkan dihentikannya suatu penyidikan perkara pidana

Salah seorang korban Biak Berdarah, Tineke Rumkabu, menyatakan sudah tak berharap lagi penyelesaian dalam bentuk apapun, baik secara yudisial maupun nonyudisial. Menurut Tineke  karena kasus ini sudah terlalu lama tak dihiraukan.

Peringatan Hari Hak Asasi (HAM) Sedunia di Biak pada 10 Desember 2017, Tineke Rumkabu bersama korban Biak Berdarah bersama aktivis Hak Asasi Manusia dan Perwakilan Komisi Hak Asasi Manusia, Provinsi Papua mengingatkan kembali agar suara korban pelanggaran HAM harus didengarkan.

Tineke Rumkabu mengaku sudah tak percaya lagi pada pemerintah untuk menangani kasus ini, baik melalui peradilan maupun di luar proses hukum karena sudah 18 tahun kasus ini hanya ditinggal begitu saja tanpa penanganan dari pemerintah. Sebagai korban hak-haknya pun selama ini tak pernah dipenuhi, sehingga ketika pemerintah kasus pelanggaran HAM menjadi sorotan dunia, Tineke tak lagi sudi mendapat perhatian.

Loading...
;

Usai peringatan Hari HAM Sedunia di Biak, 10 Desember 2017, aktivis HAM bersama Yan Christian Warinussy, Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum atau LP3BH Manokwari bertemu dengan Sekretaris Bidang Politik Kedutaan Besar Amerika Serikat, Meridith Champlin. Selama pertemuan di Kedubes Jakarta, Meridith Champlin menyimak dengan baik pernyataan dari para aktivis HAM maupun Tineke Rumkabu sebagai salah satu korban.

Peringatan HAM Sedunia 10 Desember 2018 di Wasior Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, korban pelanggaran HAM di Wasior juga sudah hilang harapan dan pasrah dengan kenyataan yang dialami mereka.

Kasus Biak hanyalah salah satu kasus yang terjadi di awal reformasi setelah  tumbangnya rezim Orde Baru dibawah kepemimpinan Jenderal Soeharto. Reformasi yang diharapkan warga Papua terutama korban pelanggaran HAM ternyata tak memberikan banyak harapan. Mungkin hanya Presiden Gus Dur yang memperbolehkan pengibaran bendera Bintang Kejora sebagai simbol lambing bendera budaya. Hanya boleh berkibar tetapi tak boleh sejajar dengan bendera Merah Putih, harus dibawah bendera Nasional Indonesia.

Gus Dur pula yang mengembalikan nama Papua dari Irian Jaya pada 1 Desember 2000, walau mendapat protes dari pejabat di Jakarta. Apalagi bagi mereka nama Papua identik dengan kaum separatis pejuang Papua merdeka. Misalnya nama Organisasi Papua Merdeka memakai nama Papua sedangkan Irian simbol melawan penindasan penjajahan Belanda. Meski ditentang nama Papua tetap dipakai sampai sekarang.

Memang Presiden Jokowi telah memberikan harapan baru untuk membawa perubahan terutama bagi para korban dianggap ada peluang baru menyelesaikan kasus pelanggaran HAM. Apalagi saat perayaan Natal Nasional di Jayapura pada 26 Desember 2014, Presiden Joko Widodo berjanji di depan ribuan warga Papua yang merayakan natal. Hampir seluruh warga Indonesia mendengar karena disiarkan secara nasional melalui media cetak maupun televisi dan online.

Dikutip dari https://setkab.go.id/ Presiden Jokowi mengatakan “dan di tengah perayaan Natal ini, saya ingin menyampaikan menyesalkan terjadinya kekerasan di Enarotali, di Kabupaten Paniai, baru-baru ini. Saya ikut berempati terhadap keluarga korban kekerasan, dan saya ingin kasus ini diselesaikan secepat-cepatnya. Agar tidak terulang kembali di masa yang akan datang. Kita ingin sekali lagi Tanah Papua sebagai tanah yang damai. Kedatangan saya ke Tanah Papua, saya ingin pergunakan sebanyak-banyaknya untuk lebih banyak mendengar suara rakyat Papua. Semangat untuk mendengar dan berdialog dengan hati. Inilah yang ingin saya guakan sebagai fondasi untuk menatap masa depan Tanah Papua, karena saya melihat rakyat Papua tidak hanya membutuhkan pelayanan kesehatan, tidak hanya membutuhkan layanan pendidikan, tidak hanya membutuhkan pembangunan jalan, jembatan, dan pelabuhan saja. Namun rakyat Papua juga butuh didengar dan diajak bicara. Itulah sikap dasar saya dalam membicarakan setiap persoalan-persoalan yang ada di Papua. Kita ingin semuanya kita akhiri konflik, jangan ada lagi kekerasan. Marilah kita bersatu, yang masih di dalam hutan, yang masih berada di atas gunung-gunung, marilah kita bersama-sama membangun Papua sebagai tanah yang damai. Marilah kita pelihara rasa saling percaya di antara kita, sehingga kita bisa berbicara dengan suasana yang damai dan sejuk. Karena dengan cara itulah, Natal akan membawa kabar baik bagi kita semuanya.”

Tak heran berdasarkan janji inilah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengingatkan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menuntaskan kasus Paniai, Papua. Komisioner Komnas HAM, Sandrayati Moniaga, berharap kasus Paniai ini segera ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung.

“Pasca peristiwa Paniai pada 7-8 Desember (2014), Presiden Jokowi datang ke Papua. Pada saat itu tim dari DPRP, Dewan Perwakilan Rakyat Papua telah melakukan penyelidikan dan investigasi mereka dan menyerahkan catatan mereka ke Presiden Jokowi saat itu dan presiden menyatakan commited menuntaskan peristiwa ini,” kata Sandrayati Moniaga di Kantor Komnas HAM, di Jalan Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.

Perwakilan Komnas HAM Papua, Frits Ramandey, mengatakan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) kasus Paniai berdarah berjalan sangat lambat karena harus berhububungi dengan institusi negara terutama apparat Tentara Nasional Indonesia (TNI) sehingga baru bisa berjalan sekarang ini.

“Semua berkas sudah diserahkan kepada Kejaksaan Agung di Jakarta melalui Komnas HAM,” kata Ramandey kepada Jubi pekan lalu saat dikontak melalui handphone.

Menyinggung soal kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua khusus akibat konflik antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) melawan Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat (TNPB) yang melahirkan banyak pengungsi baik di konflik di Kabupaten Nduga dan konflik di Timika.

Frist Ramandey menegaskan banyaknya pengungsi akibat konflik merupakan tanggung jawab pemerintah daerah terutama Kabupaten Mimika dan Nduga serta Provinsi Papua.

“Karena masalah kesehatan dan pendidikan kaum pengungsi merupakan tanggung jawab pemerintah setempat bukan aparata militer maupun polisi,” katanya, sembari menambahkan (tugas) TNI menjaga keutuhan negara sedangkan Polri bertanggung jawab atas ketertiban dan perlindungan terhadap warga negara Indonesia.

Berikut catatan kasus-kasus pelanggaran HAM di Provinsi Papua dan Papua Barat :

1.    Kasus Biak Bedarah, 6 Juli 1998

2.    Kasus Wasior Berdarah,  Juni 2001

3.    Kasus Wamena Berdarah, April 2003

4.    Kerusuhan Universitas Cenderawasih,di Jayapura 16 Maret 2006

5.    Kasus Paniai Berdarah, di Enarotali, 8 Desember 2014

6.    Kasus Deiyai pada 1 Agustus 2017

7.    Kasus Nduga, 2Desember 2018

Sebenarnya masih banyak kasus-kasus minor lainnya yang juga termasuk kategori pelanggaran HAM, baik yang dialami oleh orang asli Papua, warga pendatang, maupun dari kalangan aparat (TNI/Polri). Belum kasus-kasus lain seperti diskriminasi terhadap warga asli Papua di luar Papua, seperti yang dialami oleh para mahasiswa Papua di luar Papua terutama di Pulau Jawa mengalami diskriminasi rasial yang berujung pada konflik dan demo se Tanah Papua pada Agustus 2019 lalu.

Melawan lupa kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua 2 i Papua
Mahasiswa Papua di Amerika Serikat  – Jubi/IST

Direktur Elsham Papua, Pdt. Matheus Adadikam, saat menyampaikan keterangan pers di Jayapura mengulang kembali janji Presiden Jokowi akan menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu yang terjadi di Papua. Selanjutnya pada pada 31 Juli 2017 saat pertemuan dengan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) di Istana Merdeka, Presiden Jokowi juga mengatakan akan menyelesaikan pelanggaran HAM yang masih terjadi di Papua.

Selain itu menurut Elsham Papua telah terjadi proses hukum yang diskriminatif terhadap orang Papua yang menjadi korban rasisme dan persekusi 16 dan 17 Agustus 2019 di Jawa Timur.

Penanganan dan proses hukum terhadap para tersangka terkesan rasis dan diskriminatif. Para pemicu kasus rasis menjalani proses hukum dengan hukuman minimal. Syamsul Arifin (divonis bebas), Tri Susanti (7 bulan penjara), dan Andrea Ardiansyah didakwa (10 bulan penjara). Kemudian dua terdakwa pelaku pembunuhan Evert Mofu tanggal 30 Agustus 2019 di Jayapura, Nasrul dan Irwan (divonis 3 tahun penjara).

“Ini merupakan salah satu bukti pemberlakuan hukum yang diskriminatif terhadap orang asli Papua yang menjadi tersangka,” katanya.

Menkopolhukam, Mahfud MD, yang mengatakan bahwa laporan kasus Nduga yang disampaikan aktivis dan pengacara HAM, Veronica Koman, dianggap sampah. Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw juga mengatakan laporan yang diserahkan Veronica Koman tentang 57 tapol dan 243 korban sipil yang tewas di Nduga tidak benar

Pernyataan ini, kata Adadikam, jelas menyulut kemarahan dan penghinaan bagi orang Papua terutama para korban akibat konflik. Pihaknya juga meminta dan mendesak agar Pemerintah Pusat di Jakarta memberikan akses kepada lembaga kemanusiaan internasional untuk melakukan pelayanan kemanusiaan bagi pengungsi Nduga, mengembalikan pengungsi Nduga dan Intan Jaya, dan mendesak Pemerintah Pusat, menepati janji segera mengundang Komisioner Tinggi HAM PBB untuk mengunjungi Indonesia dan hadir ke Provinsi Papua dan Papua Barat. (*)

Editor: Dewi Wulandari

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top