Follow our news chanel

Melindungi pengguna internet di Fiji

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Oleh Jope Tarai

Di penghujung 2017, pemerintah Fiji dan sejumlah pemimpin besar negara itu, meminta agar ada hukum terkait ruang siber Fiji.

Bulan Mei 2018, Parlemen Fiji telah meresmikan UU Online Safety. Hukum ini diiklankan sebagai undang-undang yang dimaksudkan untuk melindungi warga Fiji dari perilaku daring yang merugikan dan berbahaya, seperti menguntit, intimidasi dunia maya, revenge porn, dan trolling internet. Undang-undang ini resmi efektif sejak 1 Januari tahun ini, dan pada akhir Desember seraya menyambut implementasinya, Pemerintah Fiji mengumumkan pengangkatan seorang Ketua Komisi untuk menjalankan mandat UU itu.

Sejarah politik Fiji yang penuh gejolak menekankan pentingnya kebebasan media. Mengingat hal itu, blog dan media sosial memainkan peran krusial, dalam menyediakan akses yang lebih besar bagi warga Fiji, terhadap informasi yang belum disensor. Namun, di sisi lainnya, akses internet dan daring yang lebih meluas, juga membawa berbagai macam persoalan dan tindak kejahatan terkait dunia maya. Dengan demikian, UU yang baru ini harus menjaga keseimbangan antara tidak menghambat kebebasan berbicara, sambil tetap melindungi dan menjaga pengguna, dari perilaku daring yang berbahaya dan merugikan.

Undang-undang yang diklaim bertujuan untuk memungkinkan budaya dan lingkungan daring yang aman itu, telah dielu-elukan beberapa pihak, tetapi masih ada yang menyuarakan skeptisisme mereka. Ada kekhawatiran terkait proses konsultasi publik UU, kejelasan dari fungsi komisi, dan Ketua Komisi yang baru saja ditunjuk, Anne Christine Dunn. Pada awal Maret 2018, saat RUU ini masih dalam tahap perkenalan, periode untuk konsultasi dan pengajuan publik dilakukan dari 27 Maret sampai 4 Mei 2018. Jangka waktu yang disediakan untuk konsultasi publik tentang RUU tersebut hanya satu bulan dan tujuh hari lamanya, dalam selang waktu itu hanya 24 pengajuan yang diterima.

Periode konsultasi itu terlalu singkat dan tidak memadai. Sebagian besar UU itu menargetkan penggunaan alat dan perangkat digital dan media sosial. Platform media sosial yang paling banyak pengguna aktifnya di Fiji, dan yang paling sering diakses melalui perangkat digital adalah Facebook. Perkiraan jumlah akun Facebook di Fiji pada akhir 2018 adalah 550.000 akun, sekitar 62% dari populasi Fiji. Mengingat hal ini, durasi sekurang-kurangnya enam hingga delapan bulan untuk konsultasi publik, merupakan kurun waktu yang lebih sesuai. Selain itu, panggilan konsultasi publik seharusnya diumumkan lebih meluas.

Loading...
;

Undang-undang ini menetapkan keberadaan, fungsi, dan tugas dari Komisi Online Safety, termasuk melakukan penyidikan atas laporan kejahatan daring, namun ini adalah fungsi yang sudah dibebankan kepada Unit Cyber Crime di bawah Kepolisian Fiji. Kesamaan ini menggambarkan pentingnya diberikan penjelasan mendalam dalam alokasi tugas, karena jika tidak, maka ini akan membawa risiko membuang-buang sumber daya dan sarana yang dibayar oleh publik.

Undang-undang itu juga harus bisa memberikan jaminan, bahwa ia akan melindungi kebebasan berbicara yang bertanggung jawab. Pemerintahan yang memimpin Fiji saat ini telah berulang kali mengklaim, mereka adalah pemerintahan yang demokratis paling sejati dalam sejarah Fiji. Melindungi kebebasan berbicara yang bertanggung jawab.

Pada 28 Desember 2018, Menteri Komunikasi, Aiyaz Sayed Khaiyum, mengumumkan penunjukan Ann Christine Dunn, sebagai Ketua Komisi yang akan mengimplementasikan UU Online Safety. Keputusan itu telah dinilai sebagai penunjukan dengan motif politik karena Ann Christine Dunn, merupakan kandidat dari Partai FijiFirst dalam pemilihan umum nasional 2018 di Fiji. Dunn erat dan berkampanye bersama-sama Menteri Komunikasi, Aiyaz Sayed Khaiyum, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal untuk Partai FijiFirst. Afiliasi politik Dunn yang mengurangi kepercayaan publik akan kemampuannya, untuk menjalankan UU tersebut dengan tetap adil dan tanpa memihak pada partainya. Selain itu, pengalaman kerja, bukti kemampuan dan kelayakan Anne Dunn untuk mendapatkan peran ini, tidak diungkapkan secara terbuka.

Pada 2 Januari 2019, satu hari setelah UU itu diberlakukan, Dunn mengklarifikasikan peran Komisinya dalam sebuah wawancara. Dunn menjelaskan posting dan konten lama yang di-posting kembali setelah 1 Januari 2019 akan diawasi sesuai UU itu, dan dapat diterima sebagai keluhan. Pelanggaran yang tercakup dalam UU itu fokus pada posting yang menyebabkan kerugian, yang didefinisikan dalam UU itu sebagai ‘menyebabkan tekanan emosional yang serius’. Namun, dalam wawancara yang sama, Dunn didengar menambahkan, ‘jika Anda tidak memiliki sesuatu yang baik untuk dikatakan, jangan berkata apa-apa’. Pernyataannya ini lalu mengundang semakin banyak pertanyaan dan keraguan bagi warga, yang mungkin tidak memiliki ‘sesuatu yang baik untuk dikatakan’ tentang partai politiknya, FijiFirst, dan keputusan-keputusan yang mereka ambil sebagai pemerintah.

Kerangka waktu untuk konsultasi dan pengajuan publik yang terlalu singkat, fakta bahwa sudah ada Unit Cyber Crime di Fiji yang bertugas untuk menjaga penggunaan daring yang merugikan dan berbahaya, serta fakta penting bahwa Ketua Komisi pertama yang ditunjuk adalah kandidat politik untuk partai yang sedang memerintah Fiji saat ini, semua hal ini memicu banyak pertanyaan mengenai kredibilitas komisi itu. Pada saat ini, mencapai keseimbangan antara memastikan kebebasan berbicara yang bertanggung jawab, dan memberikan perlindungan terhadap perilaku daring yang dinilai berbahaya, tampaknya sulit untuk dilakukan. (Development Policy Centre, Australian National University)

Jope Tarai adalah tutor dan cendekiawan di Universitas Pasifik Selatan, dengan basis di fakultas School of Government, Development, dan International Affairs.

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top