Follow our news chanel

Previous
Next

Membaca potensi Mahfud MD dalam menangani konflik Papua

Mahfud, Papua
Menko Polhukam, Prof. Dr Mahfud MD – Jubi/Tempo.co
Membaca potensi Mahfud MD dalam menangani konflik Papua 1 i Papua
Menko Polhukam, Prof. Dr Mahfud MD – Jubi/Tempo.co

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Oleh: Alleb Koyau

Prof Dr. Mahfud MD baru-baru ini dipilih sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) RI menggantikan posisi Jenderal Purn. Wiranto dalam Kabinet Indonesia Maju godokan Joko Widodo: presiden terpilih Indonesia 2019-2024. Mahfud MD merupakan salah satu pakar hukum tata negara Indonesia, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, dosen dan guru besar Universitas Islam Indonesia atau UII (Wikipedia).

Mahfud menjadi menteri pertama yang berasal dari kalangan nonmiliter, sipil (kontan.co.id, 24 Okt.2019). Mahfud terpilih sebagai Menko Polhukam setelah Menhan era Gus Dur ini ‘gagal’ digaet menjadi cawapres Jokowi, yang diduga dikandaskan oleh beberapa parpol Koalisi Indonesia Hebat kala itu.

Jalur dan warna sipil Mahfud dalam struktur kementerian yang selama ini didominasi oleh eks-eks jenderal TNI tersebut, tentu akan membuat dirinya membutuhkan banyak waktu dan tenaga ekstra untuk beradaptasi dalam ‘rel permainan’ kementerian itu.

Hal ini telah diprediksi oleh beberapa pengamat politik Indonesia, apalagi hampir kebanyakan Dirjen aktif Kemenkopolhukam masih didominasi para purnawirawan. Mahfud MD yang sipil tentu harus bekerja ekstra menjalankan kebijakan dan program–akan sangat sensitif ketika mengabaikan satu kepentingan: sipil maupun militer–ke depan.

Dalam kondisi tersebut, Prof. Mahfud tentu akan berada di bawah tekanan dan bayang-bayang intervensi dari kedua pihak, baik sipil maupun militer. Kepentingan sipil yang bakal menjadi fokus pikiran Mahfud adalah kebijakan politik dan keamanan untuk meredam dan meresolusi konflik kronis Papua, yang di dalamnya melibatkan militer sebagai aktor inti konflik.

Loading...
;

Mahfud MD akan diperhadapkan pada peliknya persoalan sensitif tersebut dan saat bersamaan dia dilema memutuskan langkah-langkah strategis untuk menuntaskan berbagai kasus HAM, yang mandek di era menteri sebelumnya, Wiranto dan Luhut.

Berdasarkan realitas itu dan berbagai review perspektif Mahfud MD soal konflik pelik Papua, maka sudah dapat ditaksir bagaimana peluang pendekatan resolusi konflik Papua ala Mahfud MD, yang paling tidak, sudah cukup jelas: tidak akan berbeda dengan cara pandang dan pola pendekatan kalangan militer yang selalu ofensif dan defensif keluar maupun ke dalam. Simpulan ini setidaknya bercermin dari review latar belakang, relasi dengan militer, dan perspektif Mahfud MD sendiri atas HAM, histori konflik politik-hukum Papua berikut;

Pertama, Mahfud berasal dari partai dan organisasi Islam moderat dan konservatif. Sepak terjangnya yang berasal dari partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan agama Islam Nahdlatul Ulama (NU) memberikan deskripsi simpel, bahwa tidak mungkin ada terobosan berani dan berbeda yang bakal ditampilkan/diambil dalam memandang persoalan Papua.

Walau PKB–partainya Gusdurian dan Mahfud pernah bersama Gus Dur, premis–premis tersebut tetap saja tidak bisa sama dengan Gus Dur. Ada pepatah mengatakan “beda orang, maka beda cara, beda perspektif dan dan beda gaya.” Maka dia tidak akan mungkin serupa dengan Gus Dur dalam melihat dan memahami persoalan Papua dan suara hati rakyat Papua.

PKB merupakan partai nasionalis-religius yang didominasi oleh kalangan religius yang tidak mungkin merestui segala kebijakan yang berpotensi mensegregasi NKRI. Oleh karenanya, dapat dipastikan tidak akan mungkin banyak terobosan baru dalam kepemimpinan Mahfud MD di pos kementerian tersebut;

Kedua, relasi mutualisme Mahfud MD dengan kaum kapital dan militer Indonesia. Kabinet Indonesia Kerja dan Kabinet Indonesia Maju bentukan Jokowi merupakan kabinet kalangan elite, korporasi pengusaha, militer-mafia, dan kaum kapital nasional yang persentasenya tidak lebih dari 1/3 populasi Indonesia yang mengendalikan dan mengakumulasi kekayaan atas hampir 80-90 persen populasi penduduk Indonesia.

Sosok-sosok pengusaha-penguasa telah mendominasi kalangan profesional dan akademisi dalam pemilihan menteri Indonesia di bawah rezim pemerintahan Presiden Joko Widodo, maka tentu saja jaringan bisnis-oligarki yang ada, akan tetap kuat menghantui segala kebijakan dan keputusan kabinet ini ke depan. Salah satu di antaranya yang telah terkuak ke permukaan adalah owner bisnis pertambangan besar skala nasional yang dimiliki mantan Menko Polhukam, Luhut Binsar Panjaitan (kemudian jadi Menko Kemaritiman).

Dalam menghadapi Luhut–senior eks militer, maka Mahfud MD dipastikan akan lebih menurut dan mendengar bisikan-bisikan proteksionis bisnis kaum kapitalistik, dibandingkan mendengar jeritan arus bawah yang menghendaki adanya perubahan dalam pola pendekatan penanganan kasus HAM di Indonesia.

Demikian pula dapat dipastikan bahwa apa yang sudah ditinggalkan Wiranto sebagai pendahulu Menko Polhukam bakal dijaga dan diteruskan Mahfud MD dengan prinsip “yang penting sama-sama aman, tidak ada kepentingan antarelite yang dikorbankan atau diganggu”.

Jika melihat sosok Mahfud MD selama ini, dapat dipastikan dia akan lebih memilih diam (pasif) dan tidak mau cari masalah (gara-gara) dengan siapapun, apalagi dengan eks purnawirawan militer yang memiliki pengaruh sebesar jenderal aktif di Indonesia selama ini.

Relasi mutualisme Mahfud MD dengan kaum oligarki, kapital dan militer juga dapat terlihat dalam komentar utama Wiranto saat serah terima jabatan di kantor Menko Polhukam Jakarta. Saat itu Wiranto mengatakan dirinya tahu betul siapa sosok Mahfud MD dan mengakui, bahwa sosok Mahfud berkompeten untuk mengisi pos Menko Polhukam kala itu (kontan.co.id, 24 Okt.2019, rev 2).

Potret lain juga terlihat dari info awal tentang penunjukan Mahfud MD sebagai Menko Polhukam diterima oleh Prof. Mahfud sendiri dari eks Jend. Purn Hendropriyono, mantan Kepala Badan Intelijen Negara (kontan.co.id, 24 Okt.2019, rev 2). Hal ini mengindikasikan betapa bakal kuatnya cengkraman militer dan kaum kapital-oligarki atas perjalanan Menko Polhukam ke depan. Sebab segala kelancaran transaksi bisnis nasional-global, dan suksesi eksploitasi di Papua akan sangat bergantung pada analisis dan keputusan menteri urusan politik, hukum dan keamanan ini;

Ketiga, pemahaman Mahfud MD tidak komprehensif atas historis HAM dan inti konflik Papua. Kedekatan sosok Mahfud dengan mendiang Gur Dur tentu tidak diragukan lagi. Semasa pemerintahan Presiden Gus Dur, Prof. Mahfud sempat diposisikan sebagai Menteri Pertahanan (2000-2001) dan Menteri Kehakiman dan HAM (2000),

Mahfud juga sempat dipercayakan sebagai plt. staf ahli dan deputi menteri negara urusan HAM (1999-2000) dan anggota tim konsultasi ahli pada badan pembinaan hukum nasional (BPHN) Depkumham RI (kontan.co.id, 24 Okt.2019, rev 2).

Berdasarkan telusur jejak Mahfud sebelumnya, mestinya dia memiliki pengetahuan utuh dan tuntas soal HAM dan situasi HAM di Indonesia hingga Papua. Oleh karena itu, semua isu HAM yang terjadi di negeri ini tentunya sudah disiapkan langkah-langkah umum penanganannya tanpa mengabaikan upaya pendekatan keamanan dalam menjaga integritas-stabilitas politik nasional.

Dengan demikian, mestinya Mahfud dapat mengikuti jejak pendahulu separtainya (Gus Dur) dalam menangani persoalan Papua dengan pendekatan kultural-religius atau minimal pendekatan antropologis-akademis. Tetapi nampaknya harapan itu bisa sebaliknya, tidak terjadi sama sekali, karena pemahaman akan dasar-dasar HAM yang masih ‘disangkal’ oleh Prof. Mahfud.

Kesan akan pengabaian akan pemahaman HAM ini tampak saat mencuatnya gejolak Papua beberapa bulan lalu. Saat itu Mahfud MD mengatakan bahwa persoalan yang terjadi di Papua bukanlah pelanggaran HAM, melainkan sekadar konflik horizontal yang dipicu aksi kerusuhan yang dilakukan oleh kelompok separatis.

“Itu kan karena separatis, kita punya UU juga tentang keamanan dan ketertiban yang menjamin, memberikan hak kepada negara untuk melakukan langkah-langkah keamanan,” kata Mahfud (alinea.id, 20 November 2019).

Dalam menanggapi pernyataan tersebut, Haris Azhar dan Asfinawati dari Lokataru dan YLBHI mengkritik pernyataan tersebut dengan menyarankan agar Prof. Mahfud belajar lagi tentang definisi HAM dan historis lahirnya HAM. Pernyataan Menko Polhukam Mahfud tersebut, menjadi indikator bahwa ada semacam penyangkalan secara sadar atas fakta pelanggaran HAM Papua.

Dengan demikian, hal itu dapat menjadi parameter juga dalam menilai ketidakpahaman Mahfud MD atas inti konflik Papua yang sudah kronik dan mengusang. Selanjutnya ketidakpahaman atau ketidakpedulian dalam memahami inti konflik Papua terpampang jelas ketika Mahfud MD mengomentari status sejarah integrasi Papua yang dinilai masih sama–menggunakan kacamata sepihak penguasa Jakarta selama ini.

“Sekarang beda dengan dulu, konvensi PBB itu kan sudah mengatur satu negara yang sudah mempunyai kedaulatan yang sah atas wilayah tertentu, maka negara itu boleh melakukan semua langkah untuk mempertahankan daerah itu,” kata Mahfud di Jakarta Jumat 23 Agustus 2019 (tempo.co, 23 Agustus 2019). Mahfud menegaskan bahwa Papua merupakan wilayah yang sah bagian dari NKRI jika dilihat dari aspek kedaulatan.

Berdasarkan analisis tersebut, maka dapat dipastikan tidak akan ada perubahan dalam pendekatan penyelesaian konflik Papua di masa pemerintahan Jokowi-Amin saat ini. Sebab dengan memakai narasi penguasa Jakarta, terutama militer, Prof. Mahfud MD menegaskan bahwa dirinya tetap menggunakan pendekatan ala militer dalam melihat dan menangani konflik Papua.

Buktinya pasca dilantik, Mahfud telah keliru menjelaskan persoalan HAM di Tanah Papua. Oleh sebab itu, sangat jelas bahwa tidak ada harapan baru atas penyelesaian kasus HAM di Indonesia di masa Presiden Jokowi saat ini;

Keempat,  Prof. Mahfud MD, si akademisi dan pengabaian landasan objektivitas keilmuan. Ciri akademisi adalah pemanfaatan logika keilmuan yang rasional, objektif dan ilmiah dalam menyelesaikan suatu persoalan. Sebagai seorang akademisi, bahkan sebagai guru besar, integrasi dan inklusivitas kaidah-kaidah keilmuan tentunya menjadi tradisi Prof Mahfud. Oleh sebab itu, kacamata dan asas-asas keilmuan yang transparan, akuntabel, independen, serta ilmiah mestinya ditunjukkan dan dipakai oleh Prof. Mahfud MD dalam melihat realitas persoalan kehidupan berbangsa saat ini, khususnya dalam menyelami dan mengurai masalah Papua. Jika tidak, titel guru besar dan kepakaran Mahfud tidak akan ada arti bagi rakyat.

Ilmu dan titel yang ada hanya akan dikenang oleh rakyat sebagai tameng untuk penguasa dalam berkolaborasi menyengsarakan rakyat. Akhirnya hanya akan menjadi pembuka jalan untuk menuju jalan kebinasaan kelak. Oleh sebabnya, kepakaran dan keilmuan sebagai seorang guru besar sangat diharapkan untuk ditempatkan pada koridor yang semestinya, yaitu di jalan memecahkan persoalan rakyat secara adil dan objektif.

Di samping itu, sebagai seorang akademisi dengan nalar dan intelektual yang mencintai (kaidah-kaidah) keilmuan yang kekal, maka tidak dapat dipungkiri, apabila Prof. Mahfud mampu bergerak keluar dari kondisi-kondisi yang diuraikan di atas, dan menerobos tahanan untuk membuat terobosan dalam upaya penegakan HAM. Semuanya dinamis, apalagi Prof. Mahfud dikenal sebagai sosok yang konsisten, berintegritas dan humanis, menjadi modal bagi rakyat-korban pelanggaran HAM yang mendambakan  angin segar dalam penuntasan kasus HAM dan penyelesaian masalah Papua secara komprehensif, bermartabat dan final.

Berdasarkan prediksi uraian ini, potensi Prof. Mahfud menangani Papua dengan pendekatan baru sangat kecil kemungkinan terjadi. Namun dengan modal yang dimiliki tadi dapat dimanfaatkan oleh Prof Mahfud sendiri dalam menangani konflik Papua. Apalagi sosoknya yang religius-nasionalis-akademis menjadi harapan dan penentu untuk mengubah wajah situasi HAM Indonesia yang kian suram di kancah regional, kawasan dan dunia. (*)

Penulis adalah mahasiswa Papua, tinggal di Jayapura

Editor: Timo Marten

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top