Menambang pasir sampai jauh ke daratan

Rapat di DPRD Merauke, membahas penambangan pasir ilegal – Jubi/Frans L Kobun
Menambang pasir sampai jauh ke daratan 1 i Papua
Rapat di DPRD Merauke, membahas penambangan pasir ilegal – Jubi/Frans L Kobun

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Penambangan pasir ilegal kian menjadi-jadi di Kabupaten Merauke. Tidak hanya di sekitar kawasan pantai, penggalian pun merambah jauh ke daratan.

KECEWA sekaligus kesal merasuki perasaan Jimmy Syors Rohroman. Anak-anak Papua dieksploitasi oleh kegiatan usaha penambangan pasir ilegal. Tenaga mereka diperas untuk memuat dan menurunkan pasir dari truk.

“Saya pernah menegur sopir truk karena memanfaatkan tenaga anak-anak untuk mengangkut pasir. Hanya saja tidak direspons sehingga terus terjadi sampai sekarang,” kata Kepala Distrik Semangga, Kabupaten Merauke tersebut, Senin (20/5/2019).

Rohroman wajar kesal. Eksploitasi terhadap anak-anak tersebut bisa membuat suram masa depan generasi penerus Papua.

“Mereka putus sekolah dan masih dibawah umur.”

Rombongan truk berlalu lalang hampir setiap hari di Semangga. Mereka mengangkuti pasir hasil penambangan liar untuk dijual di Kota Merauke.

Loading...
;

Rohroman hanya bisa geram karena aktivitas ilegal tersebut nyaris tidak tersentuh. Pemerintah Kabupaten Merauke mengaku tidak bisa berbuat banyak karena kewenangan penertiban kini berada di tangan pemerintah provinsi.

Pernah terbersit di pikiran Rohroman untuk meminta pihak TNI AL membangun Pos Marinir agar bisa ikut menertibkan aktivitas penambangan.

“Penertiban tidak mesti menunggu ada perda karena bisa menggunakan Undang Undang Lingkungan Hidup.”

Merambah jauh

Penambangan pasir ilegal berlangsung masif di beberapa perkampungan serta melibatkan Orang Asli Papua. Tuntutan ekonomi menjadi alasannya.

Kepala Kampung Waninggap Nanggo, Dorotheus Gebze, telah berulang kali meminta dengan sangat kepada warga agar menghentikan penambangan pasir. Itu dilakukan mengingat dampak kerusakan akibat aktivitas penambangan tidak terkendali tersebut

Gebze berharap ada program pemberdayaan ekonomi rakyat agar warga bisa beralih pekerjaan.

“Mereka memerlukan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kalau dipaksa berhenti, otomatis terjadi keributan,” kata Gebze.

Maraknya penambangan pasir ilegal juga mengundang keperihatinan para wakil rakyat. Aktivitas tersebut semakin tidak terbentung sehingga mengancam kelestarian lingkungan dan kelangsungan wilayah daratan.

Ketua Komisi C DPRD Merauke, Hendrikus Hengky Ndiken, mengungkapkan penambangan pasir tidak hanya terjadi di pantai, tetapi telah merambah jauh ke daratan. Beberapa rumah warga terancam roboh akibat tergerusnya penumpu bangunan.

“Saya minta Kepala Satpol PP menangkap dan memproses hukum para penggali (penambang) pasir. Jerat mereka dengan Undang Undang Lingkungan Hidup,” kata Ndiken, dalam rapat yang membahas penambangan pasir ilegal di Merauke.

Rapat di DPRD pada Senin itu menghadirkan pejabat daerah Merauke. Mereka di antaranya, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Badan Lingkungan Hidup, serta perwakilan dari Dinas Perindustrian dan Koperasi.

DPRD mendesak Pemkab Merauke bertindak cepat dalam menghentikan aktivitas penambangan pasir ilegal. Mereka semestinya bisa menggunakan perangkat hukum apabila belum ada peraturan daerahnya.

Praktis culas dalam pengelolaan sumber daya alam juga dilakukan dengan mengeruk tanah semena-mena. Kontraktor menyewa lahan masyarakat dan meninggalkan begitu saja setelah dikeruk dan menyisakan lubang yang menganga.

“Kami tidak bisa menindak karena mereka mengantongi izin dari Dinas Pendapatan Daerah. Mereka juga mengklaim telah membayar ke instansi tertentu,” kata Rohroman.  (*)

Editor: Aries Munandar

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top