Follow our telegram news chanel

Previous
Next
Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Mencari tahu keinginan rakyat Papua

Orang asli Papua (OAP) di wilayah adat Meepago pada suatu kesempatan - Jubi/Abeth You
Mencari tahu keinginan rakyat Papua 1 i Papua
Orang asli Papua (OAP) di wilayah adat Meepago pada suatu kesempatan – Jubi/Abeth You

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Oleh: Neles Tebay

Tentara Nasional Indonesia (TNI) bertekad mencari dan mengetahui keinginan-keinginan rakyat Papua. Untuk itu, menurut Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, TNI akan melaksanakan operasi psikologi di Bumi Cenderawasih.

Mencari tahu keinginan rakyat Papua 2 i Papua

Melalui Operasi ini, TNI akan lebih dekat kepada rakyat Papua, mengedepankan pendekatan dari hati ke hati, sehingga mereka tidak takut melihat anggota TNI berpakaian loreng.

Selanjutnya TNI akan mendengarkan keinginan-keinginan rakyat Papua dan mewadahinya, tetapi tidak berkompromi bila menginginkan kemerdekaan bagi Papua.

Operasi psikologi seperti ini merupakan suatu hal baru, bukan hanya bagi rakyat Papua, melainkan juga bagi TNI sendiri. Maka perlu diperhatikan tiga hal untuk melaksanakan operasi ini.

Mengenal rakyat Papua

Loading...
;

Hal pertama adalah TNI perlu mengenal rakyat Papua yang akan menjadi sasaran dari operasi psikologi. Rakyat Papua tersebar di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Jumlah penduduk di dua provinnsi ini berjumlah 5.349.047 jiwa. Pada tahun 2017, Provinsi Papua memiliki  28 kabupaten dan satu kotamadya, 560 kecamatan, 110 kelurahan, dan 5.411 desa. Sedangkan di Provinsi Papua Barat terdapat 12 kabupaten dan satu kotamadya, 218 kecamatan, 105 kelurahan, dan 1.742 desa.

Rakyat Papua tinggal di kelurahan-kelurahan dan desa-desa (kampung-kampung). Mereka hidup di medan geografis yang berbeda-beda. Sehingga ada rakyat Papua yang hidup di daerah pesisir pantai, dataran rendah, dan dataran tinggi, yakni pegunungan. Ada yang menetap di perkotaan, tetapi ada juga yang hidup di desa-desa terpencil dan terisolir.

Kebudayaan rakyat Papua beraneka ragam. Ada Orang Asli Papua (OAP) dan warga non-Papua yang disebut pendatang, yakni sesama Warga Negara Indonesia (WNI) yang datang dari provinsi-provinsi lain di luar tanah Papua dan menetap di sana. OAP terbagi dalam 270-an suku–setiap suku mempunyai karakter budayanya sendiri.

Warga non-Papua pun berasal dari suku-suku yang beberda. Jumlah warga non-OAP berkembang pesat karena program transmigrasi dan migrasi spontan.

Perlu diketahui bahwa banyak warga non-OAP yang sudah puluhan tahun hidup di sana, bahkan ada yang sudah mencapai generasi keempat. Jumlah warga non-OAP kini melampaui OAP di lima kabupaten di Provinsi Papua (Kabupaten Keerom, Merauke, Mimika, Nabire, dan Kota Jayapura) dan dua kabupaten di Papua Barat (Kabupaten Sorong, dan Kota Sorong).

Dengan komposisi penduduk seperti di atas ini, apabila operasi psikologi dilaksanakan hanya bagi OAP, maka TNI akan dianggap tidak memandang warga non-OAP sebagai rakyat Papua. Mereka akan bertanya: Mengapa TNI tidak mendengarkan keinginan-keinginan rakyat Papua non-OAP? Bila operasi psikologi dilaksanakan di wilayah-wilayah tertentu saja, maka rakyat Papua di wilayah lain akan bertanya: mengapa TNI tidak mendengarkan keinginan-keinginan kami?

Pembekalan bagi anggota

Hal kedua menyangkut pembekalan bagi anggota TNI yang akan melaksanakan operasi psikologi. Banyaknya anggota TNI yang dibutuhkan, tentunya sesuai dengan jumlah tempat pelaksanaan operasi ini.

Secara keseluruhan di dua provinsi ini terdapat 215 kelurahan dan 7.153 desa. Pertanyaannya: Dimana TNI akan menugaskan anggotanya untuk melaksanakan operasi ini?

Sesuai dengan tujuan operasi psikologi ini, TNI perlu mengirim anggota-anggotanya ke semua kelurahan dan desa agar lebih dekat pada rakyat Papua. Itu berarti, diperlukan minimal 7.368 anggota TNI sesuai jumlah kelurahan dan desa di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Bila di setiap kelurahan dan desa ditempatkan 5-10 orang untuk menjamin kesuksesan operasi psikologi, maka diperlukan 36.840 hingga 73.680 anggota TNI.

Di Tanah Papua sendiri terdapat dua Kodam, beberapa Korem, belasan Kodim, puluhan Koramil, dan enam Batalyon Infantri. Jumlah anggota TNI yang ada di Tanah Papua belum mencukupi untuk pelaksanaan operasi ini di semua kelurahan dan desa. Sebab itu akan ditambahkan anggota TNI dari luar Papua.

Semua anggota TNI, entah berapa pun jumlahnya, yang diterjunkan untuk menemukan keinginan-keinginan rakyat Papua, perlu mendapatkan pembekalan secukupnya. Mereka perlu dibekali tentang konsep operasi psikologi, budaya lokal, dan komunikasi.

Pembekalan ini akan membantu mereka memahami operasi psikologi dan mendekati rakyat dari hati ke hati.

Selain itu pembekalan akan memampukan mereka untuk berkomunikasi, mendengarkan, mengetahui berbagai cara rakyat Papua dalam mengkomunikasikan keinginannya, dan memahami ekspresi-ekspresi budaya lokal.

Tanpa pembekalan, terutama apabila mereka kurang memahami konsep operasi psikologi dan budaya setempat, anggota TNI akan mengalami kesulitan dalam upaya mengetahui keinginan-keinginan rakyat Papua. Hal ini akan menghambat tercapainya tujuan dari operasi psikologi ini.

Sosialisasi

Ketiga, pentingnya sosialisasi. Perlu diketahui bahwa pemerintah daerah (pemda) provinsi dan kabupaten berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di wilayahnya.

Setiap tahun pemda menyelenggarakan musrembang untuk menyusun program pembangunan sesuai dengan persoalan dan kebutuhan rakyat setempat, serta kondisi geografis dan melaksanakan program-programnya.

Kini TNI ingin menemukan dan mewadahi keinginan-keinginan rakyat Papua–kecuali kemerdekaan bagi Papua. Maka bisa terjadi tumpang tindih antara operasi psikologi dan program pemda. Bahkan bisa menimbulkan kesalahpahaman, sehingga operasi ini dipandang sebagai bentuk ketidakpercayaan TNI terhadap berbagai upaya yang dilakukan pemda selama ini.

Kita belum tahu apakah operasi ini akan dilaksanakan sebelum atau sesudah pilpres dan sebelum atau sesudah Komisioner Tinggi HAM PBB mengunjungi Papua.

Entah kapan pun waktunya, diakui bahwa selama 55 tahun Papua berada dalam rumah Indonesia, pemda dan seluruh rakyat Papua belum pernah mengalami operasi psikologi yang dilaksanakan TNI. Mereka belum pernah dimintai TNI untuk menyampaikan keinginan-keinginannya.

Sebab itu, konsep, tujuan, bentuk dan tempat kegiatan operasi psikolgi perlu disosialisasikan kepada berbagai pihak di tanah Papua, termasuk kepada rakyat Papua yang menjadi sasaran dari operasi ini.(*)

Penulis adalah dosen STFT Fajar Timur Abepura, Papua

Editor: Timo Marthen

Klik banner di atas untuk mengetahui isi pengumuman

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top