Follow our news chanel

Previous
Next

Mengantisipasi kebijakan politik etis baru

dmeo tolak otsus
Demo penolakan otsus tahun 2011 oleh orang Papua. – Jubi/Facebook-Timoteus Rosario Marten
dmeo tolak otsus
Demo penolakan otsus tahun 2011 oleh orang Papua – Jubi/Facebook-timoteus rosario marten

Oleh: Immount de Ecjhiem

Otonomi khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat berakhir pada 2021. Menjelang dan memasuki tahun tersebut, orang mulai berdebat, dan banyak pula yang kurang tahu asal-usul hingga konsep dasarnya.

Para pengamat politik dan akademisi di dunia tahu teorinya. Mereka sering menyebut otsus berasal dari teori, konsep dan kebijakan “special autonomy”. Maknanya sama. Hanya saja bahasanya yang berbeda.

Beberapa pihak suka membanding-bandingkan kebijakan tersebut dengan beberapa negara, seperti di Spanyol (Catalunya), Inggris (Skotlandia), dan di dalam negeri; Aceh, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bali.

Penerapan otsus di Papua lahir karena tuntutan Papua merdeka. Namun banyak juga yang belum tahu dari mana kolonial Indonesia mendikte kebijakan otsus tersebut.

Tak sedikit yang menduga bahwa kebijakan otsus meniru kebijakan otsus dari luar negeri seperti negara-negara yang disebutkan tadi.

Marieke Bloembergen, peneliti senior pada KITLV (Institut Linguistik dan Antropologi Kerajaan Belanda) di Leiden, dalam “Polisi Pada Zaman Hindia Belanda” mengatakan bahwa perjanjian maupun kebijakan otonomi muncul dari kepedulian dan kebutuhan untuk membentuk kewibawaan negara atas dasar persetujuan rakyat, sekaligus muncul karena kecemasan dan kebutuhan kendali negara yang lebih besar atas dinamika politik kehidupan masyarakat.

Loading...
;

Kolonial selalu menempatkan kebijakan seperti itu dalam gagasan revolusi terpimpin yang ditujukan untuk melestarikan relasi antara negara induk dan koloni.

Dia juga secara tegas menyatakan bahwa kebijakan-kebijakan pro masyarakat, termasuk janji pemberian “otonomi”, terutama di daerah-daerah konflik adalah bagian dari “kebijakan politik etis”. Namanya kolonial tidak akan pernah kompromi dan memberikan kewenangan sepenuhnya kepada kaum majikan, karena kolonial takut kehilangan kewibawaan, kekuasaan dan keuntungan dari daerah koloni.

Indonesia menjual kebijakan-kebijakan politik etis, seperti otsus, UP4B, dll. untuk menarik perhatian (mengambil hati), memperbaiki citra dan nama baiknya di publik.

Locher Scholten, pengamat dan peneliti yang mengembangkan pemikiran politik etis justru jelas-jelas memberikan definisi yang sangat mengikat. Menurut dia, politik etis kolonial tertuju pada “penaklukan dan penundukan”. Jadi, jelas bahwa kebijakan politik etis, termasuk “otonomi” adalah sebuah siat semata; sebuah cara untuk meredam suatu isu atau tuntutan dari suatu individu dan golongan tertentu yang dinilai mengancam kewibawaan, kekuasaan, pengendalian, keutuhan, keamanan, kenyamanan, keuntungan, ideologi dan lain sebagainya. Otsus Papua tidak terlepas dengan pemahaman ini.

Indonesia tidak mungkin lompat jauh. Pergi jauh-jauh di sesama negara kolonial, seperti Spanyol, Inggris, Portugal, Jerman, dan Prancis. Dia punya pengalaman dengan kolonial Belanda. Pernah merasakan apa yang disebut kebijakan politik etis “otonomi” dari Belanda.

Janji “otonomi” kolonial Belanda 

Pada November 1918, di Den Haag pecah sebuah revolusi dibawah pimpinan anggota partai sosial-demokrat, P. J. Troelstra. Revolusi itu menggulingkan Ratu Wilhelmina. Kekosongan tahta ratu di negeri Den Haag berdampak pada kepanikan besar bagi masyarakat Eropa di Hindia Belanda.

Tak hanya itu. Kekuasaan kolonial Belanda dalam pemerintahan dan keamanan di wilayah koloni sangat terganggu. Semua pejabat negara, termasuk Gubernur Jenderal, J. P. van Limburg Stirum kena imbasnya. Setelah membaca stabilitas kolonial Belanda terganggu, maka Sarekat Islam (SI), Budi Oetomo (BO) dan Cramer (ISDV) melancarkan serangan terhadap pemerintah kolonial Belanda.

Radjiman (BO) dkk. berhasil menekan pemerintah hingga tingkat keresahan dan ketakutan yang sangat tinggi. Pemerintah semakin sulit untuk mengendalikan dengan adanya beragam persoalan yang tak kunjung berakhir. Seperti pencuri dan penjahat terorganisir, pembakaran lahan tebu, bentrokan antara kawula bumiputera, Tionghoa dan Eropa di Soerabaja, Madura, Semarang, dll.

Pada saat itu pemerintah, aparat keamanan dan militer kehilangan kendali. Mereka bingung mengikuti siapa untuk menjalankan roda pemerintahan dan memelihara ketentraman dan keamanan masyarakat di Indonesia. Karena pusat kendali di Belanda bermasalah–posisi tahta Ratu belum diisi oleh orang baru.

Kondisi tersebut menggerakkan hati Stirum untuk mengambil keputusan mendadak untuk memberikan “otonomi” lebih besar bagi Hindia Belanda. Stirum memohon wakil pemerintah, D. Talma guna menjanjikan “otonomi” di hadapan Volksraad–sebuah badan atau semacam dewan perwakilan organisasi (bukan rakyat) yang memiliki kewenangan terbatas. Dewan itu hanya berfungsi untuk memberikan saran kepada pemerintah.

Pemimpin SI, Budi Oetomo dan perwakilan dari Insulinde dan ISDV ada di dalamnya. Sebagian dipilih oleh rakyat. Sebagian lainnya ditunjuk oleh para pimpinan organisasi yang menduduki jabatan tinggi. Pada 18 November 1918, Talma memberikan janji “otonomi” kepada dewan tersebut. Janji Talma itu dikenal sebagai November Verklaring.

Dalam perjanjian tanpa dasar hukum dan sepihak itu berkenaan untuk melakukan “pergeseran dan perimbangan kewenangan ketatanegaraan yang baru” antara pemerintah kolonial Belanda dengan kaum bumiputra yang semakin gencar melakukan perlawanan progresif. Sehari-hari kemudian–pemerintah secara mendadak, membentuk Komisi Reformasi Ketatanegaraan.

Commissie voor Staatkundige Hervorming itu dipimpin oleh Direktur Dalam Negeri (Menteri Dalam Negeri). Komisi ini mengemban tugas guna mengembangkan rencana bagi “masa depan kemandirian Hindia Belanda atau Indonesia”. Kolonial Indonesia mendikte “Otsus Papua” dari sini.

Meski demikian, pemerintah kolonial Belanda tidak pernah penuhi janjinya. Tidak pernah menggerakkan dan mengimbangi kewenangan sistem ketatanegaraan seperti yang dijanjikan sebelumnya. Tidak pernah memberikan kewenangan sepenuhnya –mewujudkan janjinya.

Janji “otonomi” itu diberlakukan untuk meredam amarah, emosi rakyat dan mengatasi ketegangan sistem kendali kekuasaan.

Tawaran dekolonisasi Indonesia

Pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal De Jonge, pergerakan/pemberontakan dan perlawanan orang Indonesia pecah dimana-mana. Sementara praktek pendayagunaan kekerasan dan kejahatan untuk menekan dan menutup ruang demokrasi, berserikat serta menyampaikan pendapat meningkat pesat, terutama di pulau Jawa dan Sumatera,.akhir 1930-an.

De Jonge menunjukkan kepemimpinan dalam pemerintahan di Hindia Belanda tertib dan damai. Di menjalankan sistem kendali dalam suasana yang boleh disebut normal. Sementara itu, perjuangan nasional Indonesia dijalankan dengan penuh kehati-hatian dan sangat moderat.

Semua organisasi gerakan politik seperti SI, BO, PKI, PARI, PNI, PSI, dan lain memukul mundur–membangun basis–bersatu dibawah GAPI. Sementara di parlemen, volksraad, Sutarjo (1936) dengan sikap moderatnya, mengusulkan petisi.

Usulan itu dikenal petisi Soetardjo. Dalam petisi tersebut dia mengajak kolonial Belanda melakukan dekolonisasi secara damai. Dalam petisi ini memuat poin tentang “otonomi”. Lebih jelasnya baca “Polisi Zaman Hindia Belanda, hal.442 (2011), karya Marieke Bloembergen.

Ia mendesak agar pemerintah kolonial Belanda memberikan “otonomi di Hindia (Indonesia) dalam ruang lingkup kerajaan Belanda”. Untuk mempersiapkan itu, pemerintah menyelenggarakan suatu pertemuan besar, yang dihadiri oleh para pejabat penting dari Belanda dan perwakilan dari Indonesia. Kedua belah pihak duduk setara. Pembahasan terkait “otonomi” tersebut cukup memakan waktu lama.

Setelah mengulur-ulur waktu selama 2 tahun, gubernemen memutuskan untuk menolak petisi atau tawaran dari Soetardjo yang pada saat itu menjabat anggota volksraad (kini DPR). Tentu kolonial Indonesia bisa meniru kebijakan politik etis “otsus” di Papua dari sini.

Pemberlakuan “Otsus Papua” 2001  

Perlu dipahami secara baik. Janji “otonomi” pemerintah kolonial Belanda terhadap orang Indonesia lahir karena masalah kekuasaan, ideologi, praktik perbudakan dan pergerakan/perjuangan/revolusi/perlawanan pada rezim yang berkuasa.

Otsus Papua pun sama. Lahir karena persoalan kekuasaan, ideologi dan praktek perbudakan dan pergerakan/perjuangan terhadap rezim yang berkuasa. Papua merdeka adalah intisarinya. Masalah yang menjadi penyebab banyak orang Papua menuntut merdeka bukan karena untuk merebut kekuasaan di Indonesia.

Misalkan, seperti gerakan Troelstra di Den Haag, Nederlands. Tidak untuk mengganggu dan menggulingkan rezim yang berkuasa saat ini. Sama sekali tidak untuk menduduki pada jabatan terpenting dalam sistem kolonial Indonesia.

Tentunya tidak seperti yang diminta oleh kelompok bayang-bayang Tim 100 ala Freddy Numberi dkk (2000) yang secara diam-diam bertemu Presiden Gus Dur duluan–mengatasnamakan Tim 100 yang murni dari utusan orang Papua. Sama sekali jauh dari permintaan 61 orang kaum borjuis yang pada akhir September 2019, bertemu Presiden Joko Widodo di istana negara.

Janji “November Verklaring” lahir karena lebih pada faktor ideologi dan praktik perbudakan dan pergerakan atau perlawanan terhadap rezim yang berkuasa. Persis sama seperti otsus yang lahir dari perjuangan Papua merdeka.

Pendekatan kebijakan politik etis lama

Sebelum mengumumkan November Verklaring, pemerintah kolonial karena ketakutan kehilangan kekuasaan, melahirkan Volksraad–sebagai badan atau lembaga representasi dari organisasi dan rakyat.

Setelah menjanjikan “otonomi” kepada dewan Volksraad, yang dipimpin Budi Utomo, membentuk  Komite Reformasi Ketatanegaraan.

Namun di Papua berbeda. Dewan semacam Volksraad dulu adalah Dewan Presidium Papua–Dewan Adat Papua atau “Tim 100”. Setingkat dengan itu, saat ini ada ULMWP (sebuah badan seperti Volksraad versi masyarakat sipil Papua).

Ada juga dewan versi pemerintah; DPRD, DPR Papua dan DPR Papua Barat, guna menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia serius menepati janji–memberikan dan mengurus “Otonomi”, pemerintah kolonial Belanda membentuk Komisi Reformasi Ketatanegaraan (KRK). Dalam konteks Papua agak beda. Untuk menunjukan “sikap sekedar serius”, kolonial bentuk lembaga dan memberikan janji kepada orang Papua. Lembaganya adalah Majelis Rakyat Papua (MRP). Sedangkan janjinya adalah membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) serta Pengadilan HAM di Papua.

Lembaga tersebut, katanya, untuk melindungi hak-hak dan nilai-nilai kearifan lokal Papua. Sementara janji tersebut bertujuan untuk mengatasi masalah pelanggaran HAM berat di Papua.

Sayangnya, lembaga tersebut terkesan tak bergigi seperti Volksraad  dan KRK itu. Janji pembentukan KKR dan Pengadilan HAM pun senasib dengan November Verklaring, tak kunjung terwujud. Janji lama itu masih teringat.

Dulu orang Indonesia menampar kolonial Belanda–pada saat ngotot untuk bertahan dan berkuasa–tampar dengan janji-,janji busuk. Mereka menjadi “janji” sebagai “tangan” untuk tampar kolonial Belanda.

Tak kalah sama dengan orang Papua. Janji pembentukan KKR dan Pengadilan HAM serta “beragam janji Jokowi yang baru” masih diingat. Tunggu pelantikan Presiden itu. Nantikan pula, apa yang dia lakukan terhadap “janji – janji tak kuasanya” dalam periode kedua menjelang masa Otsus akan berakhir 2021.

Poin-poin debat menjelang 2021

Dalam debat “otsus” di dunia nyata dan maya, setidaknya ada tiga kelompok.

Pertama, kelompok yang kontra. Kelompok ini terdiri dari berbagai elemen rakyat sipil, termasuk korban dan keluarga korban pelanggaran HAM berat maupun di bidang ekosob.

Kelompok ini menolak otsus atau meminta Jakarta kembali menarik kebijakan politik etis tersebut, karena mereka menilai otsus telah gagal di Papua, sehingga solusi damai, adil dan bermartabat–termasuk menjaga ketertiban umum demi terwujudnya perdamaian dunia seperti tertuang dalam UUD 1945, serta untuk menjaga nama baik kolonial di mata dunia, meminta Indonesia mengakui dan mengembalikan kedaulatan politik orang Papua, yang pernah direbut dengan cara “aneksasi”. Maka kata kuncinya adalah Papua merdeka lewat dekolonisasi, referendum atau perundingan internasional;

Kedua, kelompok pro-otsus. Kelompok ini juga terbagi 2 pihak. Pihak pertama, pro pembaharuan. Mereka ini sepakat otsus tetap dilanjutkan. Yang penting pemerintah memperbaharui beberapa pasal di dalam UU Otsus tersebut, seperti pasal-pasal yang masih terikat dengan kewenangan pemerintah pusat diperbaharui.

Artinya, pemerintah pusat memberikan kewenangan otsus harus sepenuhnya.

Namun memberikan kewenangan khusus berarti tidak membagi kendali. Tidak boleh ada kesan “lempar kepala pegang ekor atau sebaliknya, lempar ekor memegang kepala”.

Pihak kedua, pro pemerintah. Kelompok ini merupakan “kelompok bayang-bayang yang pro pemerintah”–berasal dari kaum borjuis dan pengkhianat. Mereka berlatar belakang akademisi, teolog (pendeta), kepala suku, pekerja sosial dalam LSM, birokrat, dan legislator, yang telah dipersiapkan secara matang.

Kelompok ini muncul satu per satu di permukaan. Sama-sama mendorong sebuah gerakan untuk mempengaruhi masyarakat. Mereka sedang diperalat oleh kolonial Indonesia. Tujuannya, agar pada menjelang dan memasuki 2021 mendukung segala keputusan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah kolonial Indonesia;

Ketiga, kelompok independen. Kelompok ini sangat moderat, independen. Mereka terdiri dari kaum intelektual atau terpelajar dengan latar belakang sebagai dosen, peneliti, pengamat, jurnalis, dan praktisi hukum.

Mereka sedang mendorong agar ada perundingan damai antara orang Papua dan kolonial Indonesia. Orang Papua diwakili ULMWP, sementara Indonesia adalah pemerintah, Panglima, Kapolri, Mendagri, perwakilan pendatang, gubernur Papua dan Papua Barat, DPR RI, DPR Papua dan Papua Barat, MRP, dan perwakilan perusahan-perusahaan besar.

Kelompok ketiga ini mendorong perundingan karena akar segala macam masalah Papua saat ini, termasuk tuntutan “Papua merdeka” muncul karena perundingan atau perjanjian antara kolonial Indonesia, Belanda dan imperialis Amerika lewat “New York Agreement dan Roma Agreement”. Maka untuk mengakhiri itu harus melalui perundingan damai secara internasional.

Mengantisipasi kebijakan politik etis baru

Gubernur Papua, Lukas Enembe bilang “Kalo otsus berakhir 2021, berarti itu sama saja dengan masa kontrak politik Jakarta (Indonesia) dengan orang Papua sudah habis”. Dalam demo “rasisme negara kolonial Indonesia terhadap orang Papua, Kamis, 19 September 2019 juga gubernur Enembe menegas hal yang serupa.

Pihaknya pernah membuat draft otsus plus. Setelah itu dikasih ke Jakarta untuk menetapkannya. Tetapi pemerintah pusat berkali-kali menolaknya. Rancangan tersebut menurut Enembe sama dengan otsus. Hanya ada penambahan beberapa pasal baru yang dimasukkan berdasarkan kemauan rakyat Papua.

Dalam aksi jilid II di Jayapura dan beberapa daerah sudah menegaskan “tolak melanjutkan Otsus. Untuk mengakhiri rasisme kolonial Indonesia, solusinya Referendum dan mengembalikan kedaulatan politik Papua yang kolonial Indonesia pernah rebut dengan cara “aneksasi”. Sejumlah pemerintah daerah sudah meneruskan aspirasi itu ke pemerintah pusat.

Pertanyaannya, apakah pemerintah pusat merestui tuntutan rakyat Papua dalam aksi-aksi demo damai tersebut atau malah menolaknya? Apakah pemerintah kolonial akan melanjutkan otsus dengan cara mengamandemen UU Otsus berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu? Atau akan memberikan kebijakan politik etis yang baru lagi? Semua misteri. Hanya Tuhan, Megawati, Joko Widodo dan orang dekatnya saja yang tahu.

Lihat saja 100 hari kerja pertama Jokowi dalam kendali anak Soekarno yang berkuasa di balik istri yang bermakna Papua itu. Apa yang dia pikirkan, rancang dan tawarkan menjelang masa “Otsus Papua” berakhir pada 2021?

Bisa saja dia mengambil keputusan sesuai dengan tuntutan rakyat Papua–rekomendasi dari MSG, PIF, PBB, LSM, Dewan Gereja Dunia, jurnalis, peneliti, penasehat, staf dan lain sebagainya.

Tetapi bisa juga di luar dari itu–menawarkan kebijakan baru. Paling penting adalah semua pihak harus waspada dan mengantisipasi dengan arah pengambilan kebijakan Jokowi untuk Papua. Harus pintar – pintar baca situasi–dinamika sosial, politik dan ekonomi dan lainnya di dalam dan luar negeri.

Pantau terus perkembangan operasi militer dan pengungsi masyarakat sipil di Nduga. Juga terkait dampak dari kasus rasisme kolonial Indonesia terhadap orang Papua menjelang perayaan kemerdekaan RI ke-74, Jumat, 16 Agustus 2019 di asrama mahasiswa Papua, Kamasan III, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia.

Siap diri untuk tentukan pilihan. Pertama, apakah pro otsus, artinya mendukung semua kebijakan, termasuk keputusan yang akan diambil oleh kolonial Indonesia 2021?

Kedua, menolak otsus dan tawaran kebijakan politik etis baru yang modelnya menyerupai otsus dll?

Atau sebaliknya menuntut kolonial Indonesia untuk kembali mengakui kemerdekaan orang Papua dan mengembalikan kedaulatan politiknya–yang pernah direbut dengan melanggar hukum, prinsip dan mekanisme internasional–dengan cara referendum?

Ketiga, pro pada perundingan Indonesia, orang Papua (ULMWP), dan pihak ketiga?

Opsi terakhir ini sedianya merupakan pilihan tepat mengingat sejarah perebutan Papua cacat hukum. Persoalannya, apakah pemerintah Indonesia akan menyetujui itu? Keputusan pemerintah kolonial sangat bergantung kepada situasi politik, ekonomi, sosial dan budaya di dalam maupun luar negeri. Tuntutan, sikap dan pilihan orang Papua juga akan menentukan bagi kolonial Indonesia. (*)

Penulis adalah warga Papua di Kota Jayapura

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top