HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2021

Menimbang kenormalan baru dalam pandemi korona di Papua

covid-19 papua 28 mei 2020
Infografis perkembangan pandemi Covid-19 di Papua per 28 Mei 2020. – Satgas Covid-19 Papua.
covid-19 papua 28 mei 2020
Infografis perkembangan pandemi Covid-19 di Papua per 28 Mei 2020. – Satgas Covid-19 Papua.

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Kelapa Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Robi Kayame menanggapi keputusan pemerintah pusat RI terkait adaptasi dalam situasi pandemi korona menuju tata kehidupan normal baru atau kenormalan baru. Menurutnya, Papua juga akan dapat beradaptasi asalkan tes rapid terus secara luas dilakukan.

Meski kasus konfirmasi positif korona baru di Papua masih terus naik, menurut Kayame hal itu harus dilihat sebagai hasil dari meluasnya rapid test yang gencar dilakukan dibanyak tempat sehingga banyak pula kasus yang terdata.

“Jadi kami di Papua juga harus beradaptasi karena virus ini, kita lihat masyarakat takut dan angka (kasus positif) terus naik, namun yang harus dipahami kasus positif Covid – 19 yang meningkat ini tergantung rapid test yang dilakukan di semua wilayah beresiko di Papua,” katanya kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (27/5/2020).

Menimbang kenormalan baru dalam pandemi korona di Papua 1 i Papua

Kayame juga mengingatkan agar pengawasan terhadap mereka yang dikategorikan Orang Tanpa Gejala (OTG) harus terus dilakukan melalui rapid test. “…Kita belum tau kapan Covid ini akan berlalu maka kita tetap terus berpatokan pada protokol kesehatan,” katanya.

Dia menambahkan angka kesembuhan Covid-19 yang terus meningkat di Papua serta kematian yang cenderung rendah adalah capaian dari kerja-kerja tim medis dan juga pertolongan Tuhan.

“Tapi yang kita apresiasi adalah kesembuahan terus naik dan pendeteksian dini juga kita cepat dapat, sehingga progres terus naik dan angka kematian juga tertekan,” katanya. Kasus kematian pada kasus-kasus Covid-19 di Papua menurut Kayame terutama disebabkan oleh penderita yang memiliki penyakit penyerta dan lambat melaporkan diri untuk mendapat perawatan.

Kayame menegaskan, (sebelum menyambut kenormalan baru) tugas bersama saat ini adalah melakukan sosialisasi terus menerus terkait tata laksana ODP, PDP dan peningkatan kapasitas masyarakat untuk menolong dirinya sendiri dan keluarganya.

“Harapan kami masyarakat patuh terhadap aturan pemerintah dalam melindungi diri sehingga dia akan tetap berada dalam status aman,” ujarnya.

Baca juga Papua mesti waspadai gelombang kedua pandemi Covid-19

Terpisah, Wali Kota Jayapura, Benhur Tommy Mano saat diminta tanggapannya terkait kenormalan baru mengatakan pemerintah kota Jayapura setuju dengan kebijakan tersebut. Menurut Tommy Mano yang ditekankan dalam kebijakan itu adalah penegakan disiplin masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan.

“Pada intinya saya setuju dengan kebijakan ‘new normal’ karena kebijakan ini sudah kami lakukan tapi hanya (perlu) ditingkatkan dengan penegakan disiplin dan law enforcement (penegakan hukum) bagi yang melanggar. Yang paling penting adalah keterlibatan masyarakat secara aktif mengikuti kebijakan ‘new normal’ ini,” ujar Wali Kota.

Menurut dia pemkot setuju dengan kebijakan kenormalan baru karena menjadi solusi terbaik saat ini untuk penanganan penyebaran virus korona yang meningkat cukup tajam di Kota Jayapura sekaligus mengerakkan ekonomi masyarakat. Menurut Mano  kebijakan itu berbeda dengan ‘herd immunity’ yang  membiarkan orang  bebas beraktivitas dan hanya mengandalkan antibodi masing masing.

“Dalam kebijakan new normal semuanya sudah diatur, baik protokoler kesehatan , pembatasan waktu kerja, disiplin, koordinasi dan sinergitas antar instansi, antar pemerintah  daerah dan pemerintah pusat dan instansi, dengan stakeholder lainnya. Yang perlu disikapi dalam new normal ini adalah terkait penjarakan sosial di tempat-tempat keramaian, tempat hiburan, pasar dan pusat perbelanjaan,” ujarnya.

Mano melanjutkan, membatasi konsumen yang berbelanja di pusat-pusat perbelanjaan, rumah makan, restoran sambil mempersiapkan tenaga medis dan sarana prasarana medis secara memadai harus menjadi perhatian utama dalam ‘new normal’. “Tempat-tempat perbelanjaan, restoran, mal, dan toko toko wajib  mrngunakan thermogun (alat pengukur suhu),” kata dia.

Namun seperti dilansir seputarpapua.com Rabu (28/5) Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal menyampaikan, kebijakan pemerintah pusat untuk ‘new normal’ di tengah pandemi Covid-19 belum bisa (segera) diterapkan di Papua.

Menurut Tinal hal ini terutama disebabkan kemunculan kasus-kasus korona yang tidak sama antar wilayah. “Kita harus ingat untuk konteks Papua, Covid-19 ini tidak bersama-sama munculnya seperti di Jakarta,” ujar Klemen di Jayapura, Kamis (28/5).

Klemen mengatakan, kasus Covid-19 baru muncul di Papua pada bulan Maret, dan bulan Juni nanti baru mencapai titik tertinggi, sehingga di Papua baru akan normal di bulan Juli.

“Sekarang baru Mei ini saja sudah 656 kasus. Kalau lihat fakta seperti ini akhir Juli nanti (penerapan new normal) kalau memang kita disiplin dengan harapan awal Juli itu kurva mulai turun. Kalau mulai turun maka ‘new normal’ itu kita akan lakukan,” ujar Klemen.

Pemerintah baru-baru ini mengeluarkan panduan bekerja dalam kenormalan baru yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang “Panduan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi.”

Panduan ini membuka persiapan menuju situasi kenormalan baru yang dirancang oleh pemerintah di tengah pandemi korona.(*)

Editor: Zely Ariane

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top

Pengumuman Lagu
"Tanah Papua"

Sehubungan dengan akan dilakukannya pendaftaran lagu “Tanah Papua” yang diciptakan oleh Bapak Yance Rumbino pada Direktorat kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, untuk itu disampaikan kepada seluruh pihak masyarakat yang mengklaim sebagai pencipta lagu “Tanah Papua”, diberi kesempatan untuk mengajukan klaim atau sanggahan lagu tersebut.