Menkes: Dokter korupsi langsung kirim ke KPK

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jakarta, Jubi – Menteri Kesehatan Nila F Moeloek menghadiri Simposium Nasional bertajuk 'More protection, Less antrimicrobial' di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Selasa (27/2/2018). Nila mengingatkan kepada para dokter yang hadir agar menjauhi ranah korupsi dalam bidang kesehatan.

Pernyataannya terlintas ketika Nila menemani Presiden Joko Widodo bersama Managing Director IMF Christine Lagarde 'blusukan' ke Rumah Sakit Pusat Pertamina.

Ketika menyambangi gedung khusus pelayanan pasien BPJS, Jokowi menanyai terkait biaya kepada seorang pasien. Dijawab, pengobatannya untuk jantung gratis, meski harus membayar obat-obatan yang diberikan oleh dokter.

"Kenapa masih keluar uang buat obat resep. Maksud dokternya apa. Jangan-jangan antibiotik lagi. Terus antibiotik ada kerjasama sama dokternya, ada komisi lumayan lho ongkos kongres dibayarin sama pabrik obat, hayo mau?," kata Nila diikuti tawa para hadirin.

"Tapi Kementerian Kesehatan juga kerjasama loh sama KPK, ini tikus-tikus nanti urusannya sama KPK loh jadi gratifikasi juga sudah kita atur," tegasnya.

Nila memaklumi sponsor-sponsor perusahaan obat kepada para tenaga medis. Sebab dokter pun dalam lima tahunan membutuhkan evaluasi untuk sekolah dan semacamnya. Namun, dia menegaskan kalaupun sekolah itu disponsori, dokter harus melaporkan kepada pihak rumah sakit atau perhimpunannya.

Loading...
;

"Boleh memakai uang sponsor betul-betul uang pendidikan dan dikelola dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya melalui rumah sakit atau perhimpunan," jelasnya.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 98 Tahun 2015 tentang Pemberian Informasi Harga Eceran Tertinggi Obat, Kementerian Kesehatan mengimbau agar pasien mendapatkan haknya diberikan pilihan serta informasi mengenai harga saat menebus obat yang diresepkan oleh dokter.

"Apoteker memiliki tugas memberikan konseling tentang obat serta informasi harga obat sebagai opsi alternatif saat pasien menebus resep," jelas Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Maura Linda Sitanggang, Februari tahun lalu.

Dalam Permenkes Nomor 98 Tahun 2015 disebutkan bahwa pemberian informasi harga eceran tertinggi obat bertujuan menjamin keterjangkauan harga obat dan upaya dalam memenuhi akuntabilitas dan transparansi kepada masyarakat.

Hal senada ditekankan pula oleh Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Muhammad Syarkawi Rauf dalam nota kesepahaman dengan Kementerian Kesehatan terkait upaya pencegahan dan penanganan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di bidang kesehatan.

Syarkawi menuturkan apoteker bisa memberikan alternatif obat yang kontennya sama pada pasien dengan resep dokter dalam upaya pemenuhan keterjangkauan harga obat.(*)

Sumber: Merdeka.com/Tirto.id
 

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top