Follow our news chanel

Previous
Next

Menkominfo pastikan regulasi IMEI berlaku 18 April

Menteri Kominfo, Johhny G Plate – Jubi/Tempo.co
Menkominfo pastikan regulasi IMEI berlaku 18 April 1 i Papua
Menteri Kominfo, Johhny G Plate – Jubi/Tempo.co

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jakarta, Jubi – Kementerian Komunikasi dan Informatika sudah berdiskusi dengan kementerian terkait dan operator seluler untuk memastikan regulasi mengenai International Mobile Equipment Identity (IMEI) berlaku efektif mulai 18 April 2020.

“Diskusi bagaimana mekanisme blacklist atau whitelist,” kata Menteri Kominfo, Johhny G Plate, ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2020).

Aturan mengenai IMEI disahkan pada 18 Oktober lalu oleh tiga kementerian, yaitu Kominfo, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan. Pemerintah sudah memiliki sistem Sibina, yang berada di bawah Kemenperin, untuk mengetahui IMEI ponsel yang beredar terdaftar atau tidak di Indonesia.

Aturan ini berfungsi untuk memerangi ponsel ilegal atau blackmarket, yang dijual dengan harga lebih murah karena tidak terkena pajak.

Selain memulihkan potensi pajak dari ponsel, Johnny menyatakan aturan IMEI juga untuk melindungi masyarakat dari produk ilegal atau teknologi yang gagal.

“IMEI ini merugikan masyarakat. Kita tidak ingin produk yang gagal, yang tidak tepat, bisa berbahaya untuk masyarakat. Charger (pengisi daya) meledak, misalnya,” kata Johnny.

Loading...
;

Kementerian sedang mensosialisasikan aturan ini kepada masyarakat dan dalam pembahasan dengan operator seluler maupun kementerian mengenai hak-hak konsumen terkait aturan IMEI.

Sebelumnya, pakar keamanan siber dari CISSReC, Doktor Pratama Persadha, menyebut  handphone black market (BM) atau ponsel ilegal terancam tidak bisa berfungsi sejak pemberlakuan aturan blokir International Mobile Equipment Identity (IMEI) pada 18 April 2020.

“Menurut aturan ponsel yang diblokir adalah ponsel ilegal yang dipakai sejak 18 April 2020,” kata Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi (Communication and Information System Security Research Center/CISSReC, Pratama Persadha, menjawab pertanyaan di Semarang, Sabtu (25/1/2020).

Akan tetapi, lanjut Pratama, saat cek sistem, IMEI ponsel ilegal yang beredar itu masih tidak dikenali sistem. Artinya, bila tetap begitu sampai 18 April mendatang, ponsel BM tidak berfungsi.

Bahkan, beberapa kali dicoba ponsel ilegal dicek IMEI di sistem Kementerian Perdagangan (Kemendag), masih muncul keterangan tidak terdaftar. Artinya, bila sampai 18 April 2020 IMEI ponsel ilegal masih belum dikenali sistem, siap-siap ponsel-ponsel serupa tidak akan berfungsi jaringan selulernya.

“Praktis bisa dipakai hanya dengan konektivitas wifi,” kata Pratama yang juga dosen Etnografi Dunia Maya pada Program Studi S-2 Antropologi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. (*)

Editor: Dewi Wulandari

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top