Follow our news chanel

Previous
Next

Merawat Ingatan atas Tragedi Wamena 6 Oktober 2000

Ilustrasi pengadilan Papua
Foto ilustrasi - pixabay.com

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Oleh Soleman Itlay*

Wamena pernah mengalami sedikitnya tiga tragedi kemanusiaan yang besar. Pertama, terkait pembongkaran pokso dan penurunan bendara Bintang Kejora pada 6 Oktober 2000. Kedua, terkait pembobolan gudang senjata pada 4 April 2003. Ketiga, amuk massa karena tidakan rasisme yang meledak pada 23 September 2019 lalu.

Selain ketiga peristiwa di atas, ada berbagai peristiwa lain di Wamena, yang juga menolak korban jiwa yang tidak sedikit jumlahnya. Akan tetapi, ketiga peristiwa di atas, setidaknya hingga saat ini, menjadi tragedi kemanusiaan yang sulit dilupakan atas nama apapun.

Saat ini, kita berada pada bulan Oktober,  20 tahun setelah peristiwa 6 Oktober 2000 terjadi. Penulis ingin menulis kembali serpihan tragedi kemanusiaan di kota dingin Wamena, dengan bekal ingatan yang masih sulit sirna.

Menurut A Hisage, salah seorang tokoh adat dari Presidium Dewan Papua (PDP) dalam sebuah wawancara dan kesempatan bertemu di Kamwolker, Jayapura pada 2019 lalu,  peristiwa 6 Oktober 2020 bertaut erat dengan kebijakan pemerintah membuat kebijakan politik etis Otonomi Khusus Papua, sebagai jawaban atas tuntutan Papua merdeka. Sebelum peristiwa 6 Oktober 2020 terjadi, hampir semua permukiman penduduk pribumi Papua, dari kota hingga ke pedalaman, mendirikan pos Satgas Papua Merdeka.

Baca juga: Bisakah Otsus tuntaskan pelanggaran HAM di Papua?

Itu terjadi setelah Ketua PDP, Theys H Eluay menyerukan seluruh warga West Papua mendirikan pos Satgas Papua Merdeka dan mengibarkan bendera Bintang Kejora. Saat itu, Eluay membangun koordinasi politik dengan Gus Dur, Presiden RI saat itu yang menyetujui perubahan nama Irian Jaya menjadi Papua, dan mengizinkan pengibaran bendera Bintang Kejora.

Loading...
;

Berdasarkan perintah itulah, orang-orang tua membangun pos Satgas Papua Merdeka dan mengibarkan bendera Bintang Kejora dimana-mana, termasuk di Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya. Situasi ini benar-benar melahirkan semangat patriotisme dan nasionalisme Papua.

Orang yang tidak tahu sama sekali tentang Papua Merdeka, cukup kaget dan mulai sadar dengan dinamika sosial politik di Wamena. Dalam sisi tertentu, Eluay dan PDP berhasil meningkatkan nasionalisme seluruh elemen masyarakat West Papua, dari pesisir hingga pegunungan Papua.

Baca juga: Kemlu, sudahi konstruksi cerita bohong soal Papua

Walaupun tidak memiliki pengaruh besar di dunia internasional, gerakan politik lokal seperti itu setidaknya berhasil menekan aparat keamanan dan militer kolonial Indonesia. Saat itu aparat keamanan dan militer mengalami dilema, antara mengikuti rentang kendali perintah Gus Dur dan menjalankan doktrin menjaga menjaga keutuhan NKRI di West Papua.

Hingga akhirnya terjadilah peristiwa 6 Oktober 2000, yang bermula dari tindakan aparat keamanan menurunkan bendera Bintang Kejora di Wamena, hingga berkembang menjadi konflik horizontal antara warga asli Papua dan warga pendatang. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia melaporkan ada 37 korban jiwa, 89 orang terluka, 83 orang ditangkap. Sekitar 17 rumah hangus terbakar dan 11 kios dibakar. Selain itu, ada 13 ribuan orang mengungsi karena ketakutan.

Peristiwa 6 Oktober 2000 merupakan tragedi kemanusiaan yang terjadi akibat percaturan politik aneksasi, dilatari berbagai kepentingan ekonomi. Gus Dur yang mudah melakukan kompromi politik dengan keinginan orang West Papua akhirnya dijatuhkan, dan Megawati Soekarnoputri, anak Soekarno, menggantikannya sebagai Presiden RI pada 23 Juli 2001. Megawati lantas menandatangani Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua (UU Otsus Papua) pada 21 November 2001.

Baca juga: Kematian Pendeta Yeremias Zanambani dan penderitaan orang Papua

Peristiwa 6 Oktober 2000 yang sangat mengenaskan memiliki indikasi menjadi penciptaan kondisi sebelum kebijakan politik etis Otonomi Khusus Papua disahkan Megawati. Dalam sistem politik aneksasi, yang namanya kolonial tidak akan pernah bisa mempertimbangkan tuntutan, nasib, dan masa depan bangsa budak di sebuah wilayah koloni.

Dalam rangka pengesahan UU Otsus Papua, kolonial Indonesia tidak pernah [melakukan] kompromi dengan orang West Papua. Pemerintah mengesahkan UU Otsus Papua atas kehendak Jakarta, dengan merujuk pada kepentingan kekuasaan politik dan ekonomi.

Peristiwa 6 Oktober 2000 sulit dilupakan. Semua orang masih merawat ingatan itu sebagai sebuah tragedi berdarah di Wamena, yang nasibnya hingga saat ini belum jelas. Semua orang masih trauma.

Baca juga: “Semut di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tak tampak”

Keluarga korban peristiwa 6 Oktober 2000 masih menantikan keadilan. Semua orang West Papua masih menunggu janji presiden Joko Widodo, yang mengatakan akan menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia di Papua, termasuk kasus 6 Oktober 2000, kasus Wamena Berdarah 4 April 2003, kasus Paniai Berdarah 7-8 Desember 2014.

Selama berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia itu belum tuntas di meja hijau peradilan kolonial Indonesia, selama itu pula segala ingatan kelam atas berbagai tragedi itu tidak akan dilupakan. Semua orang akan melawan lupa.

Ingatan atas berbagai tragedi kemanusiaan di Papua, termasuk peristiwa 6 Oktober 2000, bakal secara tidak langsung memupuk nasionalisme ganda orang West Papua. Sampai kapanpun kelurga korban akan merawat peristiwa ini sebagai kejahatan negara dalam sejarah hidup orang West Papua.

* Penulis adalah masyarakat Papua di Jayapura.

Editor: Aryo Wisanggeni G

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top