Follow our telegram news chanel

Previous
Next
Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Mikael Kambuaya minta KPK klarifikasi proyek Kemiri-Depapre

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Jayapura, Jubi – Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua, Mikael Kambuaya meminta pihak Komisi Pemberantasan Korupsi mengklarifikasi masalah proyek pembangunan jalan Kemiri-Depare, Kabupaten Jayapura yang dianggap fiktif.
 
"Saya mau tegaskan proyek itu tidak fiktif karena kontraknya ada dan pekerjaannya ada 100 persen. Di sini KPK sudah melakukan pemeriksaan, tinggal menunggu hasil audit BPK," kata Kambuaya saat memberikan arahan terakhir pada serah terima jabatan kepala dinas PU yang baru, di Jayapura, Jumat (17/3/2017).
 
Ia tekankan, sebagai pengguna anggaran dirinya hanya bertugas mengawasi dan melaksanakan kontrak yang sudah ada. Oleh karena itu, ia menantang KPK yang menuding dirinya telah memperkaya diri sendiri dalam proyek ini serta menguntungkan perusahaan telah menandatangani kontrak pembangunan jalan Kemiri-Depapre.
 
"Sebagai pengguna anggaran tentunya saya bertugas untuk menandatangani kontrak. Sebab sebelumnya sudah dilakukan proses lelang, dan sudah tender. Ini dilakukan biar kontrak dan pembangunan juga jalan. KPK harus klarifikasi biar masyarakat tahu," ucapnya.
 
Mengenai dugaan Mark Up, dirinya meminta KPK mencari orang yang telah membuat Mark UP tersebut, biar semuanya bisa terang benderang. Termasuk sangkaan menyalahgunakan jabatan. "Emangnya saya yang buat proyek itu lalu terjadi korupsi," tambahnya.
 
Ia menjelaskan lebih jauh, pelaksanaan pekerjaaan APBD itu sesuai Permendagri 13 tahun 2016, jiwanya adalah pendelegasian tugas.
 
"Jadi ada yang disebut pengguna anggaran itu saya selaku Kepala Dinas, kuasa pengguna anggaran itu Kepala Bidang dan turun lagi Kepala Seksi, Kasubag dan lain sebagainya. Jadi laporan anggaran 2015 dan 2016 ada kuasa pengguna anggaran yakni kepala bidang yang ditunjuk Gubernur," katanya.
 
"Mereka yang buat HVS, buat kerangka acuan. Saya hanya menetapkan dan tandatangan, tapi yang membuat itu mereka. Oleh karena itu kemarin waktu mereka tetapkan saya tersangka, saya bilang sudah siap karena sudah bawa baju di tas, namun mereka bilang belum ditahan karena masih memerlukan bukti. Selain itu masih menunggu hasil audit investigasi BPK, untuk melihat jumlah pasti kerugian Negara," tambahnya.
 
Dia menambahkan, hal ini dirasa perlu disampaikan agar KPK dalam memberantas korupsi bisa bekerja secara profesional dan adil. "Siapa yang salah harus dihukum dan yang tidak harus dibebaskan," kata Kambuaya.
 
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Provinsi Papua, Mikael Kambuaya, sebagai tersangka. Ia diduga korupsi proyek pembangunan Jalan Kemiri-Depapre Jayapura yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Papua tahun anggaran 2015.
 
"Kami memiliki bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan kasus ini ke penyidikan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di kantornya, Jumat, 3 Februari 2017. Mikael diduga menyalahgunakan kewenangannya sebagai pengguna anggaran untuk memperkaya dirinya sendiri.
 
Pembangunan ruas jalan di Papua itu dimenangkan PT Bintuni Energy Persada dengan nilai total proyek sebesar Rp 89,5 miliar. Pada perkara ini KPK menghitung adanya indikasi kerugian negara sebesar Rp 42 miliar. (*)

Mikael Kambuaya minta KPK klarifikasi proyek Kemiri-Depapre 1 i Papua

Klik banner di atas untuk mengetahui isi pengumuman

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top