HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2021

Minta majelis hakim diganti, Tim Advokat untuk OAP ajukan permohonan hak ingkar

Ilustrasi keadilan, pixabay.com
Minta majelis hakim diganti, Tim Advokat untuk OAP ajukan permohonan hak ingkar 1 i Papua
Foto ilustrasi. – pixabay.com

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Tim Advokat untuk Orang Asli Papua atau OAP menuntut Jaksa Penuntut Umum untuk bisa menghadirkan saksi pelapor atau korban dalam perkara dugaan perusakan oleh terdakwa F dan A terkait amuk massa di Kota Jayapura, Papua, pada 29 Agustus 2019 lalu. Tim Advokat untuk OAP bahkan mengajukan permohonan hak ingkar dan meminta majelis hakim perkara F dan A itu diganti dengan majelis hakim baru.

Anggota Tim Advokat untuk OAP, Aloysius Renwarin menyatakan pihaknya tetap menuntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan saksi pelapor atau korban dalam perkara nomor 552/Pid.B/2019/PN.Jap atas nama terdakwa F dan A. “Kami akan kejar terus JPU untuk menghadirkan saksi pelapor dan korban,” kata Renwarin sesuai mengikuti sidang Rabu (11/12/2019).

Minta majelis hakim diganti, Tim Advokat untuk OAP ajukan permohonan hak ingkar 2 i Papua

Renwarin menilai pengadilan terhadap para terdakwa dugaan perusakan dalam amuk massa 29 Agustus 2019 didasarkan kepada bukti yang lemah. Hal itu antara lain karena JPU gagak menghadirkan saksi pelapor/korban dalam perkara yang didakwakan kepada F dan A.

“Saksi yang dihadirkan ini semua tidak cukup bukti, lemah. Saksi yang dihadirkan harus sesuai [dengan isi Berita Acara Pemeriksaan],” katanya.

Renwarin meminta kepada Majelis Hakim tetap harus bersikap adil.  Sebab proses ini akan terus berlanjut. “Satu hal yang perlu diingat bahwa, pengadilan ini tempat menyelesaikan kasus secara baik dan benar. Jadi harus terbuka untuk semua. Sebab saya lihat anak-anak ini dipaksa untuk mengikuti BAP yang sudah ada,” katanya.

Dalam siaran persnya pada Rabu, Tim Advokat untuk OAP menyatakan telah mengajukan permohonan hak ingkar terhadap majelis hakim yang memeriksa perkara F dan A. Tim Advokat untuk OAP mengajukan hak ingkar terhadap majelis hakim diketuai yang diketuai Alexander Jacob Tetelepta, karena dalam persidangan 4 Desember 2019 membiarkan JPU memeriksa saksi lain sebelum memeriksa saksi korban/pelapor.

Loading...
;

Hak ingkar adalah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hak ingkar itu diajukan oleh Tim Advokat untuk OAP karena mereka menilai majelis hakim yang dipimpin Alexander Jacob Tetelepta tidak mengikuti ketentuan Pasal 160 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pasal itu mengatur yang mengatur bahwa “yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi”. Akan tetapi, dalam persidangan 4 Desember 2019 lalu, majelis hakim telah mendengarkan keterangan saksi lain sebelum pengadilan memeriksa saksi pelapor/korban. Tim Advokat untuk OAP meminta majelis hakim dalam perkara itu diganti.

Dalam siaran persnya, Tim Advokat untuk OAP menyatakan permohonan hak ingkar yang telah mereka kirimkan kepada Pengadilan Negeri Jayapura itu belum dapat disikapi, karena Ketua Pengadilan Negeri Jayapura tidak berada di Jayapura. Majelis hakim yang dipimpin Alexander Jacob Tetelepta akhirnya memutuskan menunda sidang lanjutan perkara F dan A hingga waktu yang belum ditentukan.

Sebelumnya, pada persidangan 4 Desember 2019, JPU Andreas Tomana menyatakan pihaknya kesulitan menghadirkan saksi karena para saksi trauma dan takut menghadiri persidangan. Sidang perkara F dan A nantikan baru dilanjutkan dilanjutkan setelah adanya penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura untuk menerima ataupun menolak hak ingkar yang diajukan Tim Advokat untuk OAP. (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top