Follow our news chanel

Previous
Next

MPR for Papua: pembentukan TGPF Hitadipta hanya menambah persoalan baru

papua-pendeta-yeremias-zanambani, TGPF, MPR for Papua
Pdt Yeremias Zanambani, yang ditembak mati oleh oknum TNI di Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya-Papua, Sabtu (19/9/2020). foto ist

Papua No.1 News Portal

Jakarta, Jubi – Aksi kekerasan berupa penembakan yang mengakibatkan tewasnya Pendeta Yeremia Zanambani di Kampung Bomba, Distrik Hitadipta, Kabupaten Intan Jaya telah menambah deretan luka dan duka yang dialami Masyarakat Papua di masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Sebelumnya, menurut data Amnesty International, 47 kasus kekerasan (pembunuhan) di luar proses hukum (extrajudicial killing) terjadi dalam rentang 2018 – 2020.

Sebanyak 94 orang korban merupakan Orang Asli Papua. Dari sebaran kasus, paling banyak terjadi di wilayah konflik. Lebih lanjut dalam data tersebut, sekian banyak kasus yang disebut ditindaklanjuti dalam bentuk investigasi, tidak menuai kejelasan bagi publik.

Terkait kasus terkini yang menyita perhatian publik nasional dan internasional, yakni tewasnya Pendeta Yeremia Zanambani akibat luka tembak oleh oknum bersenjata pada akhir September lalu, maka sudah saatnya pemerintah pusat dengan segala perangkat institusional yang dimilikinya melakukan instropeksi dan evaluasi atas segala kebijakan keamanan yang selama ini dijalankan.

Manuver pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) dalam mengungkap dalang dan motif pembunuhan tidak akan menyelesaikan akar persoalan yang sesungguhnya bermukim di benak masyarakat Papua.

“Apalagi proses pembentukan tersebut tidak melibatkan perwakilan masyarakat Papua yang terepresentasi dalam MPR for Papua yang sejatinya menjadi fasilitator dan penyambung aspirasi antara kepentingan masyarakat Papua dengan kepentingan Pemerintah Pusat,” ungkap ketua MPR for Papua, Yorrys Raweyai melalui rilisnya kepada Jubi, 4 Oktober 2020 .

Menurutnya perlu dijelaskan, sejak pertemuan antara MPR for Papua dengan Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, Panglima TNI dan Kapolri pada September lalu, telah dilakukan kesepakatan agar segala persoalan yang terkait dengan Papua hendaknya melibatkan MPR for Papua yang terdiri dari Anggota DPR dan DPD dari Daerah Pemilihan Papua dan Papua Barat.

Loading...
;

Representasi politik dan regional yang memiliki legitimasi konstitusional akan menghadirkan solusi-solusi yang lebih komprehensif, khususnya dalam penyelesaian persoalan Papua.

“Oleh karena itu, kami memandang pembentukan TGPF hanya akan menambah persoalan baru yang semakin membuktikan bahwa Pemerintah Pusat tidak pernah usai melakukan kebijakan sepihak demi kepentingan kekuasaan semata, ujarnya.
Dia mengungkapkan, dalam berbagai opini dan diskusi, sangat jelas dinyatakan bahwa elemen masyarakat Papua yang terdiri dari berbagai Organisasi Masyarakat Sipil serta Pihak Gereja menaruh pesimistis atas langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah pusat melalui TGPF.

Keraguan itu menurutnya bukanlah tanpa alasan. Berbagai kekerasan di Papua yang terjadi selama ini sangat minim menuai kejelasan di mata publik. Jika tidak, berbagai kesimpulan yang dihasilkan hanya menempatkan masyarakat Papua sebagai sumber persoalan.

Hal itu misalnya yang terangkum dalam sejumlah pernyataan pihak aparat keamanan dalam menyimpulkan kasus penembakan di Papua baru-baru ini.

Aparat keamanan menyebut oknum pelaku berasal dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Sementara pihak keluarga (saksi) menyebut pelaku dari aparat TNI.

“Jika demikian, maka pembentukan TGPF sama sekali tidak akan menjawab kebenaran yang hendak dihasilkan dari pencarian fakta. Ketidakterlibatan pihak-pihak yang seharusnya mewakili suara dan aspirasi masyarakat Papua tentu saja hanya akan menghasilkan kesimpulan subjektif. Sebab sejak awal, Tim tersebut tidak memenuhi unsur independensi dan imparsialitas sebagaimana yang dipersyaratkan dalam pencarian fakta dan kebenaran itu sendiri.” ujarnya.

MPR for Papua memandang bahwa sikap pemerintah pusat dalam menindaklanjuti kasus demi kasus sesungguhnya merupakan bagian dari cara dan pola lama yang tidak beranjak sedikit pun dari kelazimannya. Parsialitas penanganan Papua masih bercokol dalam paradigma penyelesaian persoalan. Akibatnya, cara dan pola tersebut pun tidak akan menghasilkan kesimpulan yang baru.

MPR for Papua memandang pembentukan TGPF adalah manuver sia-sia dari kekuasaan yang buta, tuli dan abai atas aspirasi Orang Papua.

“Para wakil rakyat sebagai perpanjangan tangan dan suara Papua di parlemen yang tidak tersentuh sedikitpun oleh kebijakan pemerintah, hanya akan berakibat pada semakin hilangnya kepercayaan publik Papua terhadap pemerintah pusat,”.

“Berbagai pertemuan MPR for Papua dengan Pemerintah Pusat selama ini kiranya hanyalah retorika demi kepentingan pragmatisme kekuasaan. Selebihnya, niat dan maksud baik MPR for Papua sama sekali tidak menuai respons signifikan. Pemerintah Pusat berjalan sendiri mengatasnamakan pencarian fakta dan kebenaran yang boleh jadi merupakan ilusi yang tidak berujung. Hingga suatu saat gejolak dan persoalan Papua semakin menganga dan tidak lagi bisa disembuhkan,” ujarnya.

Atas dasar itu, MPR for Papua meminta kebijakan pencarian fakta yang sepihak ini dihentikan untuk direvisi dan dievaluasi.

Pemerintah Pusat diminta mengedepankan kedewasaan politik dalam bersikap. sebab akar persoalan sesungguhnya adalah pengabaian akan kemanusiaan, kesejahteraan dan keadilan.

Menurutnya paradigma itulah yang harus dijadikan visi dan misi bersama untuk kemudian dituangkan dalam bentuk kebijakan. “Jika tidak, maka publik Papua hanya akan terus menyaksikan kekerasan demi kekerasan yang tidak berkesudahan,” tutupnya.

Sebelumnya, peneliti LIPI, Adriana Elisabeth TGPF yang beranggotakan tiga puluh orang tersebut harus mampu menyelesaikan dua kata kunci persoalan di Papua.

Pertama persoalan ketidakadilan dari perspektif korban dan yang kedua bagaimana menghentikan kekerasan di Papua.

“Jangan seperti tim investigasi tahun 2015 yang telah dibentuk tapi tidak menyelesaikan persoalan yang telah disepakati waktu itu,” katanya dalam diskusi publik “Mengulas Tim Investigasi Independen Penembakan Hitadipa” yang diselenggarakan Amnesty International Indonesia live via youtube, Rabu (2/10/2020). .

Dari penelitian yang selama ini dilakukan LIPI, menurut Adriana ada solusi dalam menyelesaikan persoalan di Papua, yakni melalui konsultasi publik atau melalui dialog.

“Kita mengumpulkan orang-orang, saling berbicara, mendengarkan. Kalau ada pihak yang bersalah, pihak itu boleh meminta maaf atau diproses secara hukum yang adil,” ujarnya.

Tim investigasi gabungan, jelas Adriana Elisabeth harus menjadi tempat saling mendengar. Bukan kemudian hanya jadi ajang formalitas untuk menghasilkan laporan. Tim juga harus mampu merumuskan produk baru yang menjamin tidak lagi terjadi kekerasan di Papua. Terutama kepada orang-orang Papua.(*)

Editor: Syam Terrajana

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top