MRP belum bisa sikapi wacana pembentukan Provinsi Tabi

Ketua Dewan Adat Suku Sentani, Demas Tokoro. - Jubi/Benny Mawel
MRP belum bisa sikapi wacana pembentukan Provinsi Tabi 1 i Papua
Ketua Kelompok Kerja Adat Majelis Rakyat Papua, Demas Tokoro. – Jubi/Benny Mawel

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Ketua Kelompok Kerja Adat Majelis Rakyat Papua, Demas Tokoro menyatakan Majelis Rakyat Papua atau MRP belum pernah membicarakan rencana pemekaran Provinsi Papua dan pembentukan Provinsi Tabi. MRP tidak bisa menentukan sikap atas wacana pembentukan Provinsi Tabi tanpa pembahasan terlebih dahulu dalam rapat gabungan MRP.

Hal itu disampaikan Demas Tokoro di Jayapura, Papua, Selasa (29/10/2019). “MRP secara lembaga tidak bisa nyatakan sikap mendukung atau menolak sebuah usulan tanpa ada pertimbangan dan persetujuan rapat gabungan MRP, ” ungkap Tokoro.

Tokoro menegaskan persetujuan MRP dibutuhkan untuk memekarkan Provinsi Papua dan membentuk provinsi baru di Papua. Tokoro menyatakan hal itu telah diatur dengan tegas dalam Pasal 76 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua (UU Otsus Papua).

Pasal itu menyatakan pemekaran Provinsi Papua menjadi provinsi-provinsi dilakukan atas persetujuan MRP dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumberdayamanusia dan kemampuan ekonomi dan perkembangan di masa datang. Tokoro meminta semua pihak memperhatikan aturan itu.

Selaku Ketua Dewan Adat Sentani dan wakil masyarakat adat Tabi dalam MRP, Demas Tokoro menyatakan masyarakat Tabi belum pernah membuat pengaduan ataupun permohonan tentang pemekaran Provinsi Papua dan pembentukan daerah otonomi baru di Wilayah Adat Tabi. Tanpa adanya pengaduan atau permohonan MRP tidak bisa membahas atau memberikan pertimbangan terhadap wacana pembentukan Provinsi Tabi.

Tokoro berharap ada masyarakat yang membuat pengaduan atau permohonan terkait pembentukan Provinsi Tabi, sehingga MRP bisa membahas hal itu. Demikian, nantinya MRP akan menyatakan persetujuan atau penolakan atas gagasan itu. “Jika ada pengaduan atau permohonan masyarakat yang masuk, saya secara pribadi nyatakan kesiapan untuk memperjuangkan Daerah Otonom Baru Tabi,”ungkapnya.

Loading...
;

Ia menyebut penentuan sikap MRP bergantung kepada pertimbangan sejumlah aspek penting terkait keberadaan orang asli Papua. “Lebih dari itu, [MRP] melihat jauh ke masa datang. [Misalnya], apakah orang asli Papua mendapat pemenuhan hak [pasca pemekaran Provinsi Papua?]. [Apakah pemakaran itu memberi] ruang atau peluang [orang asli Papua untuk berkembang? Apakah dominasi non-Papua di semua sektor [bisa] diminimalisir?” ungkap Tokoro.

Secara terpisah, aktivis pembangunan masyarakat Jayawijaya Paskalis Wilil mengkritik praktik pembentukan daerah otonom baru atau DOB di Papua. Menurut Wilil, pemekaran dan pembentukan DOB tidak akan meredakan konflik di Papua, karena pembentukan DOB tidak berdampak positif bagi masyarakat bawah.

“Pemekaran [terus dilakukan], tapi yang nikmati elit [yang] kaya mendadak dan tidak mengubah situasi. Layanan pendidikan dan kesehatan makin hancur,” ungkap Wilil melalui layanan pesan singkat, Selasa.

Paskalis Wilil berharap lembaga yang berwenang menangani usulan pemekaran dan pembentukan daerah otonom baru tidak serampangan menyetujui usulan itu. “Kalau mau, lebih baik evaluasi dulu [hasil] pemekaran dan [pembentukan daerah otonom baru] terdahulu,” ungkapnya.(*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

 

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top