Follow our news chanel

Previous
Next

MRP hearing dengan masyarakat pesisir Nabire

Ketua Pokja Adat MRP, Demas Tokoro, bersama para tua-tua adat pesisir Nabire - Jubi/Titus Ruban
MRP hearing dengan masyarakat pesisir Nabire 1 i Papua
Ketua Pokja Adat MRP, Demas T0koro, bersama para tua-tua adat pesisir Nabire – Jubi/Titus Ruban

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Nabire, Jubi – Majelis Rakyat Papua (MRP) dari Kelompok Kerja (Pokja) Adat melakukan hearing di Nabire dan bertemu tua-tua adat dari enam suku pesisir yang memiliki hak ulayat di daerah ini. Hearing yang berlangsung pada Jumat (1/11/2019) itu dihadiri oleh dua anggota MRP yakni Ketua Pokja Adat, Demas Tokoro, dan satu anggotanya yakni Minggus Madai.

Dua anggota MRP itu mendengarkan langsung berbagai keluhan dari para tua-tua adat. Mereka berjanji akan meneruskannya dalam rapat paripurna lembaga kultur orang asli Papua itu di Jayapura nanti.

Seorang perwakilan dari pesisir, Marthen Marei, menilai berbagai kebijakan di Nabire tidak pernah mengenai sasaran ke masyarakat pesisir dan enam suku yang ada sebagai pemilik hak ulayat. Bagi Marei, semua hak diambil dan suku pesisir tidak bisa berbuat banyak. Mereka lebih banyak menjadi penonton dala berbagai bidang.

“Jadi kepada bapak berdua, kami mohon untuk ditinjau kembali wilayah adat Papua khususnya Nabire. Apakah benar Nabire berada di wilayah adat Saireri atau Meepago? Karena wilayah adat itu harus sesuai kultur dan budaya. Dan ingat bahwa pembagian semua ini akibat dari perbuatan MPR, DPR Papua, dan Gubernur dan kalian harus bertanggung jawab sebab Nabire tidak tahu masuk ke Saireri atau Meepago,” ungkap Marei dengan nada kesal.

Juru bicara suku Yerisiam besar Yerisiam Gua, Gunawan Inggeruhi, mengatakan selagi masih berada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) maka orang Papua tidak bisa berbuat banyak, kecuali hanya bisa berupaya untuk meminimalisasi segala kejadian.

Yang bisa dilakukan oleh orang Papua adalah harus bisa menekan angka kematian, termasuk perampasan tanah dan hal lainnya harus dipersempit. Jika tidak maka Orang Asli Papua (OAP) akan punah.

Loading...
;

“Itu saja yang bisa kita lakukan, hal lain tidak bisa lagi,” kata Ingeruhi.

Untuk itu, dia menawarkan dua syarat kepada MRP. Pertama, kurun waktu hingga 2021, perlu ada statemen bersama bahwa harus ada moratorium investasi baru di seluruh Tanah Papua. Tidak boleh ada izin baru yang dikeluarkan pemerintah dan meninjau kembali segala bentuk izin di Tanah Papua. Kedua, dengan berakhirnya otonomi khusus bagi Papua nanti maka MPR memerintahkan kepada pemerintah agar sisa anggaran otsus langsung diperuntukkan kepada rakyat Papua tanpa melibatkan perintah daerah.

“Contoh kecil saja, sampai hari ini di Nabire tidak ada bantuan afirmasi yang diperuntukan dari dana otsus kepada perempuan, adat, dan agama. Jadi bagi saya dua poin itu perlu  dilakukan,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Suku Besar Wate Kabupaten Nabire, Otis Monei, menambahkan MRP perlu mengeluarkan maklumat kepada KPU agar DPRD kabupaten/kota diisi dengan format 20 OAP dan 5 non-Papua.

Terkait pilkada Nabire 2020 nanti agar bakal calon (balon) Bupati Nabire adalah harus orang
ber-KTP Nabire atau hanya suku pesisir sebagai pemilik hak ulayat. Ketiga adalah jika terjadi pemekaran proinsi apa wilayah adat perlu dipertimbangkan, artinya bila perlu provinsi sesuai wilayah adat di Tanah Papua.

“Kami harap MRP bisa mendengarkan aspirasi ini dan dapat ditindaklanjuti,” harapnya.

Ketua Pokja Adat MRP, Demas Tokoro, mengatakan lembaga kultur orang Papua ini telah melakukan hearing dan dialog dengan masyarakat adat terkait penyelesaian masalah tanah dan manusia Papua. Berdialog dengan persoalan adat yang melibatkan para tua–tua adat.

“Kita sama-sama bahas tentang apa yang mereka lihat dan rasakan selama ini,” katanya.

Dari dialog ini akan dilanjutkan dan dibahas dalam internal Pokja Adat MRP. Setelah itu akan dilanjutkan dalam rapat gabungan MPR. Kemudian dalam rapat gabungan akan terkumpul semua saran dan masukan dari berbagai daerah hingga diparipurakan.

Selain itu, imbuhnya, MRP akan menyaring persoalan apa yang sangat mendesak agar secepatnya diselesaikan.

“Jika dalam kunjungan ditemukan hal krusial, maka akan dimasukkan dalam sebuah keputusan dan dirangkum menjadi sebuah berita acara dan dibawa ke rapat pleno untuk ditetapkan dan diserahkan kepada DPR Papua. DPR Papua akan paripurnakan dan selanjutnya disampaikan kepada Gubernur,” terangnya.

Demas Tokoro mengakui masih banyak persoalan ditemukan di tengah masyarakat OAP. Pembunuhan, kekerasan, dan ketidakadilan di berbagai bidang.

Ia juga mengakui jika lembaganya masih lemah akibat kurangnya wewenang. Misalnya, kata Tokoro, terdapat 11 perdasus dan delapan perdasi yang sudah disampaikan kepada kepada pemerintah tetapi tidak pernah dikonsultasikan dan disahkan oleh DPR RI, bahkan terkesan diabaikan.

“Kesimpulannya apa sebenarnya? Papua diberikan otsus dengan setengah hati. Pemerintah pusat tidak serius menangani masalah Papua. Kita serba salah,” tandasnya. (*)

Editor: Dewi Wulandari

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top