HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2021

MRP keluarkan 11 rekomendasi penanganan Covid-19 di Papua

Majelis Rakyat Papua
Foto ilustrasi, lambang Majelis Rakyat Papua - Dok. MRP
Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Majelis Rakyat Papua atau MRP sesuai tugas dan kewenangannya dalam melindungi hak hidup dan hak milik orang asli Papua mengeluar 11 rekomendasi penanganan pandemi Covid-19 bagi Pemerintah Provinsi Papua dan pemerintah kabupaten/kota di Papua. Hal itu dinyatakan Ketua MRP, Timotius Murib saat dihubungi melalui panggilan telepon pada Rabu (3/6/2020).

“Dalam sidang pada 3 Juni 2020, MRP mengeluarkan rekomendasi Nomor 02/MRP/2020 tentang Penanganan, Pencegahan, dan Penanggulangan Penularan Virus Covid-19 di Provinsi Papua. Rekomendasi itu dibacakan dalam rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Papua pada Rabu,” ujar Murib.

Baca juga: Update 3 Juni: Ditambah 36 kasus baru, kasus positif di Papua capai 862

MRP keluarkan 11 rekomendasi penanganan Covid-19 di Papua 1 i Papua

Menurut Murib, 11 rekomendasi MRP itu merupakan bentuk dukungan lembaganya kepada Pemerintah Provinsi Papua yang telah berupaya menanggulangi pandemi Covid-19, demi melindungi orang asli Papua. Murib menyatakan kebijakan Pemerintah Provinsi Papua membentuk Satuan Tugas Pecegahan dan Penanganan Covid-19 Papua harus diapresiasi dan didukung semua pihak.

Sebagai lembaga representasi kultural orang asli Papua, MRP mengapresiasi kerja Satuan Tugas Covid-19 Papua menanggulangi pandemi Covid-19, dan mencegah wabah itu meluas di Papua. “Karena itu, MRP memandang perlu berperan aktif dengan cara melakukan pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanganan Covid-19 di Provinsi Papua. Sampai saat ini kasus Covid-19 semakin meningkat, dan berdampak terhadap orang asli Papua, baik dari aspek ekonomi, sosial, dan budaya,” kata Murib.

Baca juga: Update 3 Juni : RS penuh, 174 pasien Covid-19 dirawat di hotel

Ketua Tim Covid-19 MRP, Yoel Mulait  menambahkan  MRP mengimbau rakyat Papua untuk  bersiap hidup disiplin dan mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah, karena virus korona terus mengintai. “Ikuti protokol kesehatan yang telah disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Papua dan pemerintah kabupaten/kota,” kata Mulait.

Loading...
;

Ia berharap Dinas Kesehatan Papua terbuka menginformasikan data pasien Covid-19 di seluruh Papua. “Dalam update data pasien Covid-19, sebaiknya mencantumkan asal suku pasien, jika indentitas lain dirahasiakan. Data itu penting agar MRP punya kejelasan dalam memproteksi orang asli Papua yang terpapar Covid-19,” kata Mulait. Ia juga berharap aparat keamanan dalam pengamanan pada masa pandemi Covid-19 dapat menghindari tindakan berlebihan yang bisa melukai fisik atau hati rakyat Papua.

Berikut 11 rekomendasi MRP dalam penanganan pandemi Covid-19 di Papua:

  1. Sesuai kewenangan, Pemerintah Provinsi Papua menfasilitasi masyarakat yang terkena dampak kebijakan pembatasan transportasi udara maupun laut untuk kembali ke kabupaten asal, setelah melewati tes kesehatan sesuai protokol kesehatan yang berlaku dan memberlakukan akses transportasi lokal secara bersyarat.
  2. Pemerintah Provinsi Papua wajib memberikan dukungan pembiayaan dan kemudahan lainnya kepada Universitas Cenderawasih dan lembaga-lembaga penelitian lainnya di Provinsi Papua untuk melakukan penelitian berbasis kearifan  lokal dalam rangka memperkuat sistem imun manusia terkait pencengahan Covid-19.
  3. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota perlu bersinergi dalam memberlakukan status tanggap darurat dan Pembatasan Sosial Diperluas Diperketat (PSDD), dengan memperhatikan karakteristik aspek ekonomi, sosial, dan kepadatan penduduk suatu wilayah kabupaten/kota yang berbeda-beda, serta memberikan jaminan sosial yang tepat sasaran bagi masyarakat yang terdampak Covid-19.
  4. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota memberikan motivasi kepada masyarakat orang asli Papua untuk mempertahankan dan meningkatkan ketahanan pangan lokal dengan cara bercocok tanam dan melaut.
  5. Pemerintah Provinsi wajib membangun laboratorium kesehatan lengkap dengan sumber daya manusia di bidang analis kesehatan, dengan fasilitas pendukungnya setingkat Laboratorium Kesehatan Daerah Jayapura di 5 (lima) wilayah adat di Provinsi Papua.
  6. Rekruitment dan penempatan tenaga medis meliputi dokter spesialis paru-paru, dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis penyakit jantung, dokter spesialis THT Rumah Sakit Rujukan di 5 (lima) wilayah adat Provinsi Papua.
  7. Pemerintah Provinsi Papua perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Pembatasan Sosial Diperluas Diperketat (PSDD) dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholders).
  8. Dalam rangka pengawasan dan perlindungan orang asli Papua maka, Pemerintah Provinsi Papua setiap kali menyampaikan update Covid-19 Provinsi Papua harus mencantumkan klasifikasi orang asli Papua dan non Papua.
  9. Dalam hal pelaksanaan PSDD di Provinsi Papua, aparat penegak hukum wajib menghindari tindakan yang berlebihan yang berakibat terjadinya pelanggaran hukum.
  10. Pembatasan  Sosial  Diperluas  Diperketat  (PSDD)  agar diberlakukan mulai dari pukul 06:00 sampai dengan pukul 18:00 WIT.
  11. Pemerintah Provinsi Papua agar memfasilitasi pemeriksaan rapid test dan Polymerace Chain Reaction (PCR) terhadap masyarakat orang asli Papua.(*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top

Pace Mace, tinggal di rumah saja.
#jubi #stayathome #sajagako #kojagasa