TERVERIFIKASI FAKTUAL OLEH DEWAN PERS NO: 285/Terverifikasi/K/V/2018

Temui Mendagri, MRP minta perubahan UU Otsus Papua tak parsial

Pertemuan Mendagri dengan Majelis Rakyat Papua
Pertemuan MRP dan MRPB dengan Menteri Dalam Negeri, di Jakarta, Rabu (16/6/2021) - Jubi/MRP

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Rombongan Pimpinan Manjelis Rakyat Papua (MRP) dan Majelis Rakyat Provinsi Papua Barat (MRPB) bertemu Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, di Jakarta, Rabu (16/6/2021).

“Atas undangan, 6 orang perwakilan MRP dan MRPB dipimpin langsung masing-masing Ketua MRP dan MRPB, Timotius Murib dan Max Ohuren, bertemu Mendagri,”ujar Humas MRP melalui rilisnya.

Kata Humas MRP, pertemuan rombongan MRP berjuang 6, orang itu berlangsung dalam suasana akrab dan kekeluargaan itu dimulai tepat pukul 11.50 WIB. Rombongan dipimpin langsung Ketua MRP Papua Timotius Murib, Yoel Mulait (Waket I), anggota masing-masing, Beny Sweny, Roberth Wanggai. MRP Papua Barat, Maxsi Nelson Ahoren (Ketua) dan anggota Christiana Ayello (Ketua Pokja Perempuan).

Ketua MRP, Timotius Murib mengatakan pihaknya sebagai lembaga negara yang ada di daerah sangat rindu untuk sampaikan pokok-pokok tentang implmentasi Otonomi Khusus selama 20 tahun. Hanya empat bidang yang berjalan dari 24 kewenangan di dalam UU Otonomi Khusus Papua.

Kata dia, karena itu, tidak ada alasan bagi pemerintah pusat untuk tidak melakukan perubahan menyeluruh atas UU Otonomi Khusus. Pemerintah harus mendengar harapan rakyat.

“Hari ini masyarakat Papua menuntut Undang-Undang nomor 21 untuk adanya perubahan yang menyeluruh,” ungkap Ketua MRP Papua, Timotius Murib, mengawali pertemuan itu.

Pemerintah, kata Murib, tidak begitu saja melakukan perubahan itu tanpa evaluasi menyeluruh. Pemerintah harus melakukan perubahan menyeluruh dengan melakukan evaluasi menyeluruh dengan melibatkan semua rakyat Papua.

“Itu sebabnya evaluasi otsus haruslah menyeluruh,”ungkapnya di hadapan Mendagri yang didampingi Dirjend Otonomi Daerah (Otda) itu.

Evaluasi menyeluruh, lanjutnya, bukan harapan rakyat Papua saja, melainkan harapan Presiden Joko Widodo dalam arahan pada rapat terbatas kabinet pada 11 Maret 2020 di Kantor Presiden. Murib mencoba mengutip kembali pernyataan Presiden Joko Widodo dalam pertemuan itu.

“Arahan Presiden yakni evaluasi secara menyeluruh tata kelola dan efektivitas pelaksanaan otonomi khusus. Yang kedua harus ada sebuah cara baru, kerja baru. Kita harus bangun sebuah sistem dan cara kerja baru untuk sebuah lompatan. Perlu ada perubahan yang signifikan yang terjadi,” katanya.

“Yang berikutnya adalah penekanan Presiden Jokowi bahwa pelaksanaan otsus harus dikonsultasikan dengan seluruh elemen masyarakat,” ungkap Murib.

Baca juga: Usulan perubahan definisi OAP dalam UU Otsus mesti dikaji ulang

Sementara itu, Ketua Tim Kerja Perubahan Kedua Undang-Undang Otsus MRP, Beny Sweny, mengatakan MRP mau adanya penegakan kewenangan MRP pasal 77 yang menyebutkan bahwa usul perubahan atas undang-undang ini dapat dilakukan oleh rakyat Papua melalui MRP dan DPRP kepada DPR dan Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.

“Pada kenyataaannya tanpa melalui mekanisme beberapa kepala daerah langsung ke DPR RI yang akhirnya fokus pada dua pasal yakni pasal 34 dan pasal 76. Oleh karena itu kami inginkan kewenangan  pada pasal 77 apakah masih berlaku,” tanya Beny Sweny, sembari menegaskan pasal 76 belum ada urgensinya. (*)

Editor: Dewi Wulandari

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending

Terkini

JUBI TV

Rekomendasi

Follow Us