MRP/MRPB desak MK hentikan pembahasan RUU Perubahan UU Otsus Papua

SKLN Revisi UU Otsus Papua
Ketua MRP Timotius Murib, Ketua MRPB, Maxsi Ahoren, Wakil Ketua I MRP, Yoel Luiz Mulait ditemui awak media saat mendaftarkan permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara ke Mahkaman Konstitusi, Kamis (17/6/2021). - Dok. Tim Kuasa Hukum MRP/MRPB

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Lembaga kultural orang asli Papua, Majelis Rakyat Papua atau MRP mendesak Mahkamah Konstitusi RI segera menghentikan pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua oleh DPR dan DPD RI. Permintaan itu disampaikan Ketua MRP, Timotius Murib pada Minggu (11/7/2021).

Murib menegaskan pihaknya tengah mengajukan permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) terkait langkah sepihak pemerintah pusat mengajukan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua (RUU Perubahan UU Otsus Papua). “MRP kan sedang sengketa dengan presiden dan DPR terkait proses revisi UU Otsus Papua,” kata Murib.

MRP/Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) mengajukan permohonan SKLN ke Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta pada 17 Juni 2021. Permohonan dengan nomor pokok perkara 2085-0/PAN.MK/VI/2021 diajukan karena pemerintah pusat secara sepihak RUU Perubahan UU Otsus Papua, dan RUU itu terus dibahas DPR bersama DPD RI.

Baca juga: DPR RI tergesa-gesa membahas RUU Perubahan UU Otsus Papua

Pada 29 Juni 2021 Panitera MK telah mengirimkan relas panggilan kepada para pihak untuk mengikuti persidangan pada 5 Juli 2021. Akan tetapi, pada tanggal 3 Juli 2021, MK mengeluarkan surat MK nomor 2.1/SKLN/PAN.MK/PS/7/2021 perihal penundaan sidang SKLN itu, dengan pertimbangan pandemi COVID-19 yang semakin meluas.

Sidang SKLN itu ditunda sampai batas waktu yang belum ditentukan, sehingga dikhawatirkan Murib tidak akan menghentikan pembahasan RUU Perubahan UU Otsus oleh DPR dan DPD RI. “Mk mestinya segera gelar sidang untuk menghentikan proses yang berlangsung di DPR. [MK seharusnya] memberikan kepastian hukum terhadap tuntutan rakyat Papua,” kata Murib. =

Murib menegaskan bahwa UU Otsus Papua telah mengatur dengan jelas bahwa usulan perubahan UU Otsus Papua merupakan hak konstitusional rakyat Papua sebagai penerima manfaat Otsus Papua. “Kalau rakyat Papua itu memang bagian dari Warga Negara Indonesia, MK tidak tidak boleh mengabaikan hak orang asli Papua,” tegas Murib.

Loading...
;

Baca juga: UU Otsus Papua direvisi sepihak, MRP dan MRPB “gugat” Presiden di MK

Murib mengingatkan pengabaian terhadap hak orang asli Papua telah berlangsung sejak 1963 ketika penguasaan Papua diserahkan kepada Indonesia, berulang pada saat Penentuan Pendapat Rakyat pada 1969, dan berlanjut hingga masa Otsus Papua. “Itu pembiaran berulang terhadap hak orang asli Papua, sejak tahun 1963, 1969, hingga berlanjut ke masa OtsusPapua,” kata Murib.

Ketua MRPB, Maxsi Nelson Ahoren juga menyayangkan langkah MK yang menunda pembahasan SKLN yang diajukan MRPB bersama MRP. Ahoren menilai penundaan itu sebagai pembungkaman terhadap kebebasan orang asli Papua di depan hukum. “Itu pembungkaman demokrsi dan hak konsistusional orang asli Papua,” kata Ahoren merespon penundaan sidang pertama SKLN antara MRP/MRPB dan Presiden selaku termohon.

Ahoren menilai penundaan itu serupa dengan pembungkaman orang asli Papua di mata hukum. “Jelas MRP [dan MRPB] tidak dianggap ada. Rakyat Papua tidak dianggap punya jaminan [hak dalam [hukum],” kata Ahoren. (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top