MRP PB dan DAP: Kursi Legislatif Papua Barat 80 persen harus OAP

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Manokwari, Jubi – Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat (MRP PB) dan Dewan Adat Papua (DAP) nyatakan sikap bersama untuk mengawal posisi kursi legislatif di wilayah Papua Barat 80 persen harus diduduki orang asli Papua (OAP).

Pernyataan sikap tersebut muncul dalam Focus Group Discussion (FGD) yang berlangsung di ruang rapat kantor LP3BH Manokwari, Selasa (27/2/2018). 

Ketua MRP PB, Max Nelson Ahoren, mengatakan OAP harus diprioritaskan dalam segala aspek pembangunan di Provinsi Papua Barat, khususnya jelang pelaksanaan pemilihan anggota legislatif  tahun 2019. DPRD Papua Barat dan DPRD Kabupaten/Kota wajib 80 persen diisi OAP. Begitu pula dengan DPD dan DPR RI harus OAP.

“Saat ini kita masuk tahapan dalam proses pemilihan legislatif. Mulai dari DPR RI, DPD RI, DPR PB, DPRD Kabupaten/Kota, wajib OAP dapat kuota 80 persen. Karena kami adalah daerah kekhususan dan kami pemilik hak di atas tanah adat Papua ini. Kalau bicara tuan di negeri sendiri, maka itu yang akan diperjuangkan oleh MRP PB bersama DAP wilayah III Domberay,” ujarnya.

Dia mengatakan untuk permintaan itu, dalam waktu dekat MRP PB bersama DAP akan bertemu seluruh pimpinan parpol bersama Bawaslu dan KPU Papua Barat.

“MRP PB dan DAP akan duduk bersama satu meja dan mengundang semua pimpinan parpol bersama Bawaslu dan KPU Papua Barat untuk menyepakati dalam proses politik ini OAP harus diprioritaskan,” ujarnya.

Loading...
;

Ketua DAP Kabupaten Raja Ampat, Mananwir Paul F Mayor, mengatakan ada saja permasalahan yang dihadapi OAP selama ini jika hendak berjuang untuk menduduki posisi penting di birokrasi maupun di kursi legislatif. Semua itu sudah menjadi catatan DAP, sehingga dengan implementasi UU Otsus No.21 tahun 2001, sudah saatnya OAP menjadi tuan di negerinya sendiri.

“Jangan kita biarkan hak kita diambil orang, yang nantinya tidak membangun sesama OAP. Bersama MRP PB kami nyatakan sikap untuk mendukukung pengisian kursi legislatif nanti 80 persen harus OAP,” katanya menegaskan. 

Selaku penggagas kegiatan ini, Mayor mengaku bahwa FGD tersebut sengaja digelar di Manokwari dalam untuk menyongsong HUT ke-16 Dewan Adat Papua.

“Semua yang terlibat dalam forum ini harus sepaham dan satu sikap untuk saling mendukung,” ujar Mayor.

Sementara itu, Jhon Rumbarar, mewakili tokoh masyarakat Papua Barat, mengatakan untuk membangun OAP perlu persatuan dalam masyarakat Papua itu sendiri. Semisal dari sisi keterlibatan pengusaha asli Papua dalam hal berbisnis maka semua pengusaha asli Papua harus ada dalam satu wadah.

“Pentingnya disatukan semua pengusaha asli Papua dalam satu wadah atau organisasi kontraktor contohnya Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP). Semua pengusaha OAP wajib berkumpul di situ agar pemerintah juga bisa fokus memberikan paket pekerjaan,” ujarnya.

Turut hadir dalam FGD tersebut Ketua Dewan Adat Wilayah III Domberay Johan Waridjo, Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari Yan Chistian Warinussy, Akademsi Unipa Manokwari, dan para tokoh adat perwakilan Kabupaten Sorong Selatan, Raja Ampat, Manokwari Selatan, Maybrat, Bintuni, dan Wondama. (CR-2*)

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top