MRP pertanyakan KPA soal penggunaan anggaran Rp9 M

Papua No. 1 News Portal | Jubi 

Jayapura, Jubi – Anggota Majelis Rakyat Papua, Robert Wanggai memertanyakan kinerja Komisi Penanggulangan HIV/AIDS Provinsi Papua dengan anggaran Rp9 Miliar yang diberikan pemerintah daerah tiap tahun.

"HIV berkontribusi kepada depopulasi di Papua. Data terakhir, angka pengidap HIV/AIDS tembus angka 40 ribu kasus,"ungkap dia dalam rapat dengar pendapat dengan sejumlah NGO di ruang rapat MRP, Jumat (14/09/2018)

Kata dia, LSM yang fokus advokasi mestinya mendesak dinas kesehatan memberikan status kejadian luar biasa dengan angka itu. Sayangnya, LSM yang hadir itu tidak melakukannya. Malah kasus sebesar itu dianggap biasa.

Kata dia, lembaga pemerintah yang bertugas mengatasi penyebaran HIV/AIDS pun dinilai bermain dengan proyek penanggulangan. Sementara angka penderita virus yang telah merenggut ribuan nyawa manusia itu terus meningkat.

"Saya tanya, dana 9 M tiap tahun itu sudah distribusi ka tidak ke LSM?,"tanya Wanggai dalam rapat dengar pendapat itu, karena sejumlah LSM yang hadir dalam rapat dengar pendapat itu mengeluh anggaran.

Dirinya menduga anggaran itu tidak sampai kepada LSM-LSM yang menangani masalah kesehatan, terutama HIV/AIDS. Karena, LSM yang mengeluh soal angaran, setelah donor lembaga asing berhenti.

Loading...
;

"Kalau tidak, ini menyepelekan kematian orang Papua,"tegasnya.

Dia membandingkan Komnas perempuan Republik Indonesia dengan KPA Provinsi Papua. Komnas perempuan yang menerima Rp12 Miliar tiap tahun bisa keliling Indonesia, menjalankan program sementara KPA dengan dana Rp9 M dengan jumlah penduduk minim tidak terlihat kinerjanya dengan baik.

"Dana 9 Miliar bikin apa? LSM ini banyak yang mengeluh anggaran. Sampai-sampai saya dengar gaji pengawas KPA belum dibayar,"tanya Wanggai.

Nehemi Yebikon, anggota MRP Pokja Perempuan berharap LSM yang hadir tidak hanya bicara data umum, melainkan data yang lebih spesifik tentang orang Papua. Nasib orang Papua dari segi jumlah hingga masalah kesehatan yang dihadapi.

"Saya sarankan LSM ini memperlihatkan data-data orang asli karena di situ kerja sama kita. Jangan bawa data campuran, lebih khusus orang Papua,"

Dia berharap dengan begitu, ke depan bisa memerjuangkan anggaran Otsus untuk LSM. (*)

 

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending

Terkini

JUBI TV

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top