TERVERIFIKASI FAKTUAL OLEH DEWAN PERS NO: 285/Terverifikasi/K/V/2018

MRP selesaikan bimbingan teknis soal Otsus Papua

Majelis Rakyat Papua
Para anggota Majelis Rakyat Papua berfoto bersama seusai mengikuti bimbingan teknis terkait Otonomi Khusus Papua. - Jubi/Yance Wenda

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Sentani, Jubi – Majelis Rakyat Papua atau MRP menggelar Bimbingan Teknis Monitoring Pengendalian Implementasi Regulasi terkait Otonomi Khusus Papua bagi para pimpinan dan anggota MRP di Sentani, ibu kota Kabupaten Jayapura, 2 – 4 Februari 2021. Ketua MRP, Timotius Murib menyatakan materi dalam bimbingan teknis itu memberi pembobotan utama terhadap evaluasi pelaksanaan Otonomi Khusus Papua.

Hal itu disampaikan Murib di Sentani, Jumat (5/2/2021). “Ada pemateri dari luar dan juga lokal [yang] telah memberikan materi masing-masing. Itu bagian dari pembangunan pembobotan sumber daya pimpinan dan anggota MRP dalam rangka program yang jangka pendek yang akan dilakukan pada 2021 – 2023. MRP menganggap [tahun ini] tahun evaluasi, sehingga materi narasumber itu memberi pembobotan kepada pimpinan dan anggota MRP,” kata Murib.

Menurutnya, masyarakat di Papua menanyakan perkembangan evaluasi Otonomi Khusus (Otsus) Papua dan rencana revisi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua (UU Otsus Papua). MRP menerima informasi bahwa pemerintah pusat ingin merevisi UU Otsus Papua sebatas Pasal 34 tentang kucuran Dana Otsus Papua dan Pasal 76 tentang aturan pemekaran Provinsi Papua yang membutuhkan persetujuan MRP dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Papua (DPRP).

Baca juga: MRP gelar bimtek jelang evaluasi otsus

Murib menyatakan pemerintah pusat semestinya tahu tahu Otsus Papua masih berlaku. “Sehingga, [jika] pemekaran [Provinsi Papua itu] ingin dilakukan, pemerintah pusat akan menanyakan kepada Gubernur, MRP dan DPRP, dan sesuai dengan Pasal 76 dimana pemekaran ada pertimbangan dan persetujuan dari MPR,” ucapnya.

Menurutnya, draft perubahan UU Otsus Papua itu sudah berada di DPR RI. “Kita MRP punya tanggung jawab untuk memberikan masukan dan saran kepada pemerintah dan DPR RI Komisi II. MRP sudah lakukan komunikasi dengan Wakil Presiden RI untuk menerima MRP. Karena situasi COVID-19, MRP tidak bisa pergi ke Jakarta, sehingga kami akan lakukan virtual, waktunya akan ditentukan,” kata Murib.

Ketua panitia Bimbingan Teknis MRP itu, Eddy Patanduk mengatakan bimbingan teknis berjalan baik, meskipun ada narasumber yang menyampaikan materi secara daring. Patanduk juga mengapresiasi semua anggota MRP yang sabar dalam mengikuti bimbingan teknis itu. “Narasumber yang kami hubungi semua berjalan dengan baik selama tiga hari ini,” kata Patanduk. (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending

Terkini

JUBI TV

Rekomendasi

Follow Us