MRPB butuh dana 96 miliar di 2021

Papua
Ketua MRPB, Maxsi Nelson Ahoren. (Jubi/Hans Arnold Kapisa)

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Manokwari, Jubi – Badan urusan rumah tangga (BURT) Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) mengusulkan penambahan anggaran di tahun 2021 sebesar Rp96 miliar, untuk menunjang agenda lembaga kultur tersebut di wilayah Papua Barat.

Ketua BURT-MRPB, Yulianus Thebu, di Manokwari mengatakan bahwa usulan anggaran sebesar Rp96 miliar itu telah diplenokan dalam rapat penetapan rencana kerja anggaran MRPB tahun 2021, dan telah diserahkan kepada fraksi Otsus DPR Papua Barat.

Dikatakan Thebu, usulan anggaran sebesar Rp96 miliar untuk menunjang  seluruh kegiatan lembaga dan sekretariat MRPB yang difokuskan pada 4 (empat) program, yaitu program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi, program dukungan pelaksanaan tupoksi MRPB, program sekretariat MRPB dan program utama penunjang MEPB.

“Dari 4 program ini, akan dirinci lagib pada sub-sub program.  Kita harap DPR Papua Barat dan pemerintah provinsi bisa menetapkan sesuai usulan kami,” katanya, Rabu (2/12/2020).

Di tahun 2020, sebut Thebu, lembaga MRPB  hanya mengelola anggaran sebesar Rp49 miliar di mana di dalamnya, porsi dana Otsus hanya sebesar Rp3 miliar yang telah direalokasi untuk kegiatan pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19.

“Oleh karena itu, dari total usulan Rp96 miliar di tahun 2021, kami plotkan porsi dana Otsus sebesar Rp50 miliar, dan sisanya [Rp46 miliar] dapat ditambahkan dari dana bagi hasil maupun dana alokasi khusus (DAK) Papua Barat” tegasnya.

Sementara ketua MRPB, Maxsi Nelson Ahoren, mengakui bahwa usulan Rp96 miliar di tahun anggaran 2021, sesuai dengan kebutuhan, mengingat wilayah kerja MRPB meliputi dua wilayah adat [Domberai-Bomberai].

Loading...
;

Ahoren juga mengatakan bahwa, selama terbentuknya MRPB di Papua Barat, baru pertama kalinya MRPB melakukan pleno usulan anggaran kepada DPR dan Pemerintah, karena telah tertuang dalam Pasal 21 poin (c) UU No.21 Tahun 2001.

“Selama ini,  rancangan dan pembahasan anggaran oleh DPR dan Pemerintah Provinsi, tidak pernah melibatkan MRPB. Dan hari ini kami berinisiatif sesuai ketentuan [UU 21] pertama kali dilaksanakan pembahasan dan penyerahan usulan anggaran MRPB kepada DPR,” ujarnya. (*)

Editor: Edho Sinaga

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top