MRPB: Rakyat Papua berharap hasil RDP Otsus segera disampaikan pada Jokowi

Papua
Ketua MRPB, Maxsi Nelson Ahoren. (Jubi/Hans Arnold Kapisa).

Papua No.1 News Portal | Jubi

Manokwari, Jubi – Ketua Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), Maxsi Nelson Ahoren, di Manokwari mengatakan, harapan rakyat Papua di wilayah Papua Barat lewat Rapat Dengar Pendapat (RDP) tentang Otsus Papua akan segera disampaikan kepada Presiden dan DPR RI setelah agenda Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada 12 Desember 2020 mendatang.

Ahoren mengatakan, MRPB rencanakan tempat pelaksanaan RDPU di Jakarta, bersama Pemerintah dan MRP.

“Pada prinsipnya, MRPB siap laksanakan RDPU di Jakarta tanggal 12 Desember, dan kami masih menunggu kepastian dari Pemprov dan rekan-rekan MRP di Jayapura,” kata Ahoren, Rabu (2/12/2020).

Untuk memastikan hasil RDP MRPB sampai ke tangan Presiden melalui Mendagri, kata Ahoren, MRPB akan memboyong perwakilan sejumlah tokoh, termasuk lembaga pro kemerdekaan Papua dan lembaga pro NKRI  untuk terlibat menyaksikan secara langsung.

“Sekitar 15 orang atau lebih akan kami bawa ke Jakarta saksikan penyerahan hasil RDPU kepada Presiden. Mereka yang kami libatkan terdiri dari perwakilan Barisan Merah Putih (BMP),  ULMWP, DAP, LMA, tokoh perempuan, agama dan pemuda,” katanya.

Ahoren pun berkomitmen tak menambah atau mengurangi setiap rekomendasi rakyat Papua di 12 Kabupaten/1 kota yang telah dituangkan dalam RDP-MRPB.

“Saya perlu tegaskan, bahwa kami [MRPB] tidak akan diintervensi pihak manapun untuk sampaikan aspirasi rakyat Papua di Papua Barat tentang capaian maupun kegagalan Otsus. Satupun kalimat tidak akan kami rubah,” tukas Ahoren.

Loading...
;

Yehezkiel Kalasuat, pemuda adat Malamoi Sorong Selatan, mengatakan bahwa aspirasi tolak otsus dan meminta referendum harus disampaikan secara jujur oleh MRPB kepada Jakarta.

“Hasil RPD-MRPB sudah jelas, rakyat tolak perpanjangan Otsus dan meminta hak penentuan nasib sendiri [Referendum]. MRPB harus jujur sampaikan tanpa dikurangi ataupun ditambahkan, karena 19 tahun otonomi khusus di Provinsi Papua dan Papua Barat sama sekali tidak bermanfaat khususnya bagi rakyat kecil di tanah Papua,” tutup Kalasuat kepada Jubi lewat sambungan telepon, Rabu malam.

Sebelumnya,  ketua DAP wilayah III Domberai, Zakarias Horota berharap  MRPB tidak terkontaminasi kepentingan elit Pemerintah dalam mengawal hasil RDP di Papua Barat. (*)

Editor : Edho Sinaga

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top