Multitafsir hambat pengakuan terhadap parpol lokal Papua

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Jayapura, Jubi – Ketua DPR Papua, Yunus Wonda mengatakan, multitafsir terhadap pasal 28 Undang-Undang (UU) nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua menyebabkan keberadaan partai politik (parpol) lokal Papua belum mendapat pengakuan dari pemerintah pusat.

"Hingga kini terjadi menjadi multitafsir. Penafsiran pemerintah pusat, itu (pasal 28 UU Otsus) tidak harus ada partai lokal. Sementara kami di Papua, harus ada partai lokal. Nanyak penafsiran sampai hari ini, karena tidak ada penjelasan," kata Wonda, Kamis (22/11/2018).

Menurutnya, meski parpol lokal di Aceh mendapat pengakuan karena merupakan bagian dalam perjanjian Helsinki beberapa tahun lalu, namun Papua memiliki UU Otsus yang berlaku seperti di Aceh. 

Untuk itu menurutnya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah mesti memiliki penafsiran sama terhadap pasal 28 dalam UU Otsus Papua.

"Laksanakan (amanat) UU Otsus, jika tidak kami munculkan solusinya yakni Rancangan Undang-Undang. (RUU) Otsus Plus, yang merupakan bagian dari revisi UU Otsus. Pemerintah pusat jangan takut, tapi bagaimana memberikan kebebasan kepada orang Papua berekspresi di dalam negara ini," ujarnya.

Meski begitu kata Wonda, pihaknya yakin isi dalam RUU Otsus Plus yang diajukan Pemprov Papua, DPR Papua dan pihak terkait lainnya ke pemerintah pusat telah diubah.

Loading...
;

"Kalau mau, kembalikan lagi kepada kami, ulang dari awal. Draf pertama  sampai 14 itu. Tapi kalau dilanjutkan isi dan maknanya semua tidak ada jadi untuk apa mau bahas lagi barang itu," ucapnya. (*) 

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top