HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2021

Naomi Kwambre kecewa atas pelepasan 10 hektar tanah ulayat di Keerom

Fransiskus Tafior dan Danrem 172/PWY Kolonel Inf J Binsar P Sianipar menandatangani berita acara pelepasan 10 hektar tanah ulayat Keret Tafior di Kampung Yummua, Distrik Arso Barat, Keerom, Kamis (16/1/2020). - ANTARA
Fransiskus Tafior dan Danrem 172/PWY Kolonel Inf J Binsar P Sianipar menandatangani berita acara pelepasan 10 hektar tanah ulayat Keret Tafior di Kampung Yummua, Distrik Arso Barat, Keerom, Kamis (16/1/2020). – ANTAR

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi โ€“ Naomi Kwambre, anak almarhum mantan Ketua Dewan Adat Papua Wilayah Keerom Hubertus Kwambre, menyatakan kecewa mengetahui sejumlah tokoh adat tanah ulayat di Kampung Yummua, Distrik Arso Barat, Keerom kepada pihak lain. Tanah ulayat 10 hektar itu akan dijadikan lokasi pembangunan Markas Komando Resor Militer atau Korem 172/PWY.

Naomi Kwambre menyayangkan pelepasan tanah ulayat itu, karena tanah ulayat merupakan sumber penghidupan masyarakat adat di Kabupaten Keerom. “Sebagai orang muda saya sangat menyesal. Tanah itu sumber penghidupan untuk kehidupan dan anak cucu [pada] masa depan,” kata Kwambre di Kota Jayapura, Senin (20/1/2020).

Pada Kamis (16/1/2020) pekan lalu, Fransiskus Tafior, salah satu kepala suku di Arso, Keerom, menyerahkan 10 hektar tanah ulayatnya di Kampung Yummua kepada Komandan Korem atau Danrem 172/PWY Kolonel Inf J Binsar P Sianipar pada Kamis (16/1/2020). Sejumlah tokoh masyarakat adat Keerom turut menghadiri acara penyerahan tanah itu, termasuk Ketua Dewan Adat Keerom Serfosius Tuamis, Demitrianus Kyawot (Ketua Keret Kyawot) Bernadus Giryar (Ketua Keret Griyar) dan Vincent Girbes (Ketua Keret Girbes).

Naomi Kwambre menyatakan kecewa bahwa masyarakat semakin kehilangan tanah ulayat mereka. Sejak awal 1980-an, banyak tanah ulayat masyarakat adat di Keerom diambil alih pemerintah untuk dijadikan lahan transmigrasi pada 1981 -1984. “Tanah Arso, Arso Barat dan Skanto itu [tanah ulayat] yang dijadikan lokasi transmigrasi,” kata Kwambre.

Ketua Dewan Adat Keerom, Serfo Tuamis yang turut hadir dalam acara pelepasan tanah ulayat Fransiskus Tafior di Kampung Yummua pada pekan lalu menyatakan pihaknya tengah memetakan tanah ulayat di Keerom pernah diambil alih secara sepihak oleh pemerintah. “[Dalam pemetaan kami], tanah Keerom itu ada kelas 1, 2 dan 3. Kelas 1 itu perumahan penduduk transmigrasi. Kelas 2 dan tanah garapan. Kelas 3 adalah perkebunan kelapa sawit,” ujar Tuamis.

Baca juga  Kapolda Papua: Tak ada people power di sini

Ia menyatakan pihaknya mulai mengambil alih kembali tanah Kelas 2 dan 3, agar dapat digunakan demi pembangunan daerah. Menurut Tuamis, tanah ulayat seluas 10 hektar yang diserahkan Fransiskus Tafior kepada TNI adalah tanah Kelas 2 dan Kelas 3. “Tanah 10 hektar yang diserahkan kepada TNI itu kategori tanah Kelas 2 dan 3. Tanah Kelas 1, rumah penduduk, kami tidak bicara,” kata Tuamis.

Loading...
;

Tuamis menyatakan 10 hektar tanah ulayat Fransiskus Tafior itu dilepaskan kepada TNI dengan nilai kompensasi Rp25 ribu per meter persegi. “Kami tunggu kompensasi dari Bupati Keerom dan Dandim 1701/Jayapura. Mereka akan selesaikan,” kata Tuamis.(*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top

Pace Mace, tinggal di rumah saja.
#jubi #stayathome #sajagako #kojagasa