Follow our telegram news chanel

Previous
Next
Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Nasib Novel Baswedan dan 7 tapol Papua anti rasisme sama

papua, rasisme
Aksi solidaritas menolak rasisme terhadap mahasiswa Papua - Jubi/Dok

Oleh: Soleman Itlay

Novel Baswedan merasa bahwa pelaku utama yang membuat mata kirinya cacat permanen bukan Ronny dan Rahmat. Orang Papua juga masih merasakan hal yang sama. Bahwa pelaku rasisme terhadap mahasiswa West Papua di asrama Kamasan III Surabaya, Jawa Timur pada 16 Agustus 2010 bukan lagi Tri Susanti dan Samsul Arifin.

Coba lihat rekam jejak Novel Baswedan semenjak menjadi penyidik di Bareskrim Mabes Polri hingga penyidik KPK. Lihat juga rekam jejak 7 tahanan politik Papua anti rasisme yang kini menjadi korban diskriminasi hukum, kriminalisasi hukum di Balikpapan, Kalimantan Timur. Nasib Novel Baswedan dan 7 tapol Papua itu ternyata ‘sama’.

Nasib Novel Baswedan dan 7 tapol Papua anti rasisme sama 1 i Papua

Rekam jejak Novel Baswedan

Pada 1999, Novel masuk akademi kepolisian di Bengkulu. Kemudian, pada 2007 mulai memulai karier di Bareskrim Mabes Polri. Selanjutnya, ia mulai bekerja di KPK.

Di lembaga anti korupsi ini, Novel menjadi penyidik KPK yang cukup andal.

Dia mulai tersohor ketika mampu dan berhasil mengungkap sejumlah kasus korupsi yang melibatkan jenderal berbintang di tubuh kepolisian, politikus dan penguasa oligarkis.

Loading...
;

Seiring dengan berjalannya waktu, Novel kemudian menjadi musuh bagi para jenderal, elite politik dan penguasa sampai pada tingkat kapitalis nasional. Penyidikan sejumlah kasus benar-benar membuat orang-orang di dalam sistem birokrasi, kepolisian dan parpol merasa terancam dan terganggu.

Deretan nama di balik bui, seperti Muhammad Nazaruddin, Angelina Sondakh, Miranda Goeltom, Nunun Nurbaeti, Akil Mochtar, Djoko Susilo, Budi Gunawan, dan Setya Novanto, adalah buah dari kerja kerasnya.

Mereka dijerat hukum karena terbukti bersalah dalam berbagai kasus suap.

Di satu pihak, ia menegakkan hukum, tapi di lain pihak ia “mengancam” eksistensi, wibawa, kekuasaan, profesi dan karier para jenderal berbintang, elite politik dan penguasa oligarkis di atas.

Kecenderungan untuk memberantas korupsi membuat dirinya sendiri bernasib buruk. Beberapa kali ia diteror hingga kepolisian mengungkit kasus lamanya yang memukul orang di Bengkulu sewaktu ia masih aktif sebagai anggota polisi.

Akan tetapi, hal itu tidak berhasil dengan adanya perintah Presiden SBY dan Ombudsman untuk menghentikan penyelidikannya hingga rencana penangkapan pada dirinya.

Pada akhirnya, Ronny dan Rahmatlah yang menjadi eksekutor perkara guna mencacatkan mata kirinya secara permanen dengan cairan asam sulfat (H2SO4), Selasa, 11 April 2017 di kompleks masjid Al-Ikhsan, Kelapa Gading Jakarta Utara. Tepat setelah Novel keluar dari masjid itu, terus menuju ke kediamannya.

Ronny dan Rahmat telah divonis 1 tahun penjara. Namun, Novel merasa tidak puas dengan keputusan hakim. Ia justru meminta agar hukuman bagi pelaku diperberat sesuai dengan perbuatannya.

Di samping itu, dia juga meyakini bahwa Ronny dan Rahmat hanyalah alat. Pelakunya, menurut dia adalah para jenderal berbintang, elite politik dan penguasa.

Dia dengan tegas meminta supaya membentuk tim investigasi yang independen dan berkompeten, untuk melakukan investigasi secara independen. Kemudian, mengungkap dan mengadili pelaku utama—otak di balik Ronny dan Rahmat, tetapi pemerintahan rezim Jokowi tidak menggubrisnya.

Rekam jejak 7 tapol Papua korban rasisme

Tujuh tahanan politik (tapol) Papua anti rasisme (Buchtar Tabuni, Agus Kossay, Steven Itlay, Ferry Kombo, Alexander Gobay, Hengky Hilapok, dan Irwanus Uropmabin) yang ditahan di Balikpapan mempunyai rekam jejak berbeda.

Sebelum ditahan, mereka adalah aktivis nasionalis progresif dan aktivis mahasiswa moderat.

Buchtar Tabuni, Agus Kossay dan Steven Itlay adalah aktivis nasionalis progresif yang terpelajar dan terdidik. Awalnya mereka ini berasal dari organisasi sipil nasionalis yang sangat berpengaruh yakni KNPB (Komite Nasional Papua Barat).

Namun, seiring dengan berjalannya waktu, mereka bekerja keras di beberapa faksi perjuangan.

Buchtar Tabuni, sebelumnya menjadi ketua PNWP. Sekarang memegang kendali sebagai ketua dewan legislatif ULMWP, sedangkan Agus Kossay masih aktif sebagai ketua umum KNPB pusat.

Sementara itu, status perjuangan Steven Itlay masih aktif sebagai ketua KNPB Timika. Mereka tiga murni aktivis nasionalis progresif yang pro kemerdekaan West Papua.

Masuk dan keluar penjara bagi Buchtar Tabuni dan Steven Itlay adalah hal biasa. Bagi mereka, termasuk Agus Kossay, penjara adalah “hadiah” teristimewa dalam perjuangan untuk menentukan nasib sendiri bagi Papua.

Mereka berulang kali ditangkap, disiksa, dipukul, dipenjarakan, dan diadili dengan pasal makar yang sama.
Jadi, soal saat ini pun mereka tidak kaget, karena mereka tahu konsekuensi perjuangan dalam sebuah revolusi.

Bagi mereka, mati ditembak, disiksa, ditikam, dan mati karena proses hukum di penjara, merupakan sebuah penghormatan mulia dan suci. Yang mereka takutkan dan benci adalah mati karena menyerah atau menjadi pengkhianat dalam perlawanan demi menentukan hak-hak dasar hidup sendiri.

Tindak kekerasan dan kejahatan kadang kala berusaha membunuh psikologi mereka, tetapi mereka tidak pernah membuka ruang dalam batin bagi ketakutan.

Patah semangat sekalipun tak berani mengurung bara ideologi dan nasionalisme yang tumbuh kembang dalam dinamika revolusi. Kehilangan nyawa sekalipun mereka anggap sebagai bumbu-bumbu revolusi.

Tak perlu ragu. Komitmen mereka lebih keras dari batu karang (Biak). Kesetiaan mereka tak kenal usia. Ketekunan mereka tak pernah patah semangat. Lawan adalah slogan mereka.

Mimpi mereka adalah menentukan nasib dan masa depan Papua. Untuk itulah mereka menyangkal diri, sekaligus membebaskan diri untuk membebaskan Papua.

Mereka ini walaupun sama-sama korban tahanan politik rasisme kolonial Indonesia, sama-sama pribumi West Papua dan sama-sama kelas budak di bawah kekuasaan kolonial.

Namun, bagaimana pun juga tentu mereka berbeda dengan tahanan lainnya, seperti, Ferry Kombo, Alexander Gobay, Hengky Hilapok, dan Irwanus Uropmabin, yang berlatar belakang aktivis mahasiswa yang cukup moderat.

Pada 2018/2019, Ferry sempat memimpin BEM Universitas Cenderawasih. Sekarang dia menjadi ketua demisioner BEM di kampus tertua di Tanah Papua itu.

Alex, sapaan akrab Alexander Gobay hingga saat ini masih berstatus sebagai Presiden Mahasiswa (Presma) Universitas Sains dan Teknologi Jayapura (USTJ), serta Hengky Hilapok dan Irwanus Uropmabin mahasiswa biasa di USTJ.

Para mahasiswa ini di masa kuliah peduli terhadap persoalan sosial, politik, budaya dan masyarakat di Papua. Mereka sering menyuarakan persoalan masyarakat yang memang membutuhkan bantuan.

Dasar pemikirannya sangat sederhana, karena mereka merasa bahwa penderitaan masyarakat adalah penderitaan mahasiswa. Tangisan rakyat adalah tangisan kaum terpelajar.

Karena “suara rakyat adalah suara Tuhan”, maka mereka melakukan apa yang baik di depan mata rakyat sebab, hakikatnya itu tentulah baik di mata Tuhan.

Buchtar Tabuni, Agus Kossay dan Steven Itlay kalau dijustifikasi sebagai aktor di balik aksi spontan pada gelombang demonstrasi damai di kota/kabupaten Jayapura 19 dan 29 Agustus 2019, tidak tepat. Lebih tidak tepat dan tidak masuk akal dan aneh karena mereka dikenakan pasal makar.

Pasal makar ini di luar fakta persidangan. Orang harus tahu posisi dan sikap mereka pada saat itu. Bucktar, sebelumnya menolak dan memilih tinggal di rumah sambil berkebun di halaman rumah. Kossay dengan Itlay, dari awal tidak pernah ikut rapat dalam persiapan-persiapan menjelang hari “H” yang diakomodir oleh BEM sekota/kabupaten Jayapura.

Sebelum aksi Demis damai, mereka tidak pernah bicara soal melawan negara, tetapi lebih kepada protes tindak dan ujaran rasisme yang melibatkan anggota TNI/Polri dan milisi negara kolonial, termasuk dari basis agama Islam.

Sungguh pun bermufakat untuk lawan dan memisahkan diri dari negara kolonial itu sesuatu yang wajar, karena itu adalah salah satu solusi yang tepat untuk mengakhiri tindak kekerasan dan kejahatan rasisme negara.

Upaya mereka ini, tidak bisa ditolak serta merta. Justru pada satu sisi harus diakui, dipertimbangkan dan bila perlu diterima dengan baik, sebab tanpa disadari, ternyata hal ini juga dapat membantu meminimalisir kesan buruk bagi Indonesia.

Mereka yang melakukan aksi “turun jalan” sadar bahwa demo damai merupakan cara untuk mengakhiri segalanya di bawah cengkeraman Indonesia, termasuk rasisme.

Mereka memang ikut aksi, tetapi tidak orasi di depan, apalagi memprovokasi orang untuk melancarkan anarkhisme. Tidak. Mereka tidak melakukan seperti ini. Mereka hanya menjadi simpatisan.

Untuk memastikan ini silahkan tanya 7 Tapol sendiri. Jangan ikuti kata orang lain atau mengaitkan pengakuan orang lain, sebab Paulus Waterpauw, Kapolda Papua menyimpulkan kasus lain di tempat lain dengan 7 orang korban rasisme yang berujung diskriminasi hukum—diskriminasi rasial—kriminalisasi dan makar.

Fakta lain dalam pasal makar

Fakta lain yang diungkap kapolda, 15 Agustus 2019, saat ia bertemu dengan mahasiswa di Malang. Mereka mengakui didoktrin oleh kelompok aliansi (ini juga tidak jelas karena hanya menyebut kelompok aliansi).

“Bagus di awal bapa, tapi ujungnya memerintahkan kita agar ikuti maunya mereka untuk melawan negara,” ungkap kapolda (Topikpapua.com, 15 Juni 2020).

Masuk akal atau tidak, hanya karena satu orang mahasiswa di Malang mengakui diprovokasi oleh kelompok aliansi (yang kurang jelas), kemudian menyimpulkan dengan mudah, bahwa 7 tapol rasisme Indonesia sama atau menurut dia, seakan mereka memprovokasi orang lain di kota/kabupaten Jayapura saat itu?

Lalu soal bendera merah putih dan bintang kejora. Di media yang sama, Kapolda Papua mengatakan, bahwa mereka dikenakan pasal makar karena telah menurunkan bendera merah putih dan menaikkan—menggantikan dengan bendera bintang kejora.

Benarkah orang yang menurunkan bendera merah putih dan mengibarkan bendera bintang kejora itu adalah 7 orang korban rasisme negara kolonial?

Atau mereka hanya “dimakarkan” berdasarkan prasangka sosial, dengan kata lain, para tapol rasisme Indonesia ini memprovokasi orang lain untuk melakukan itu?

Silakan saja berbicara berdasarkan fakta sepihak–yang amat jauh dari konteks 7 orang korban rasisme di Balikpapan ini–atau mengkaitkan lain peristiwa atau kasus orang lain dengan mereka ini, tetapi satu hal yang harus dipertimbangkan dan patut dipertanyakan adalah barang bukti. Hanya inilah yang bisa meyakinkan semua orang.

(Negara) Harus menunjukkan bukti yang memberikan fakta hidup dan kebenaran. Dalam hal ini bukti mentah harus ditunjukkan kepada publik.

Hal tersebut sangat penting untuk melihat logika hukum dalam dialektika akibat proses hukum yang nampak diskriminatif saat ini. Kalau tidak, pernyataan Waterpauw maupun keputusan JPU patut dipertanyakan dan diragukan pula, karena tidak ada bukti yang mengikat pada fakta argumentasi Kapolda Papua maupun keputusan JPU.

Kalau tidak, orang akan lebih meyakini bahwa argumentasi dan keputusan penegak hukum di luar kebenaran. Tentu ini tak hanya memberikan fakta diskriminasi rasial dalam proses hukum, tetapi juga memastikan bahwa keputusan JPU hanya mengada-ada.

Keyakinan Novel Baswedan dan orang West Papua

Ronny, Rahmat, Tri Susanti dan Syamsul Arifin bukan pelaku. Mereka hanya pesuruh—budak dan kaki tangan rezim oligarki saat ini. Pelaku utamanya belum diungkapkan.

 

Oleh karena itu, sekali lagi, dalang utama di balik peristiwa penyerangan terhadap Novel Baswedan dan tindak kekerasan serta ujaran politik rasisme terhadap mahasiswa West Papua di asrama Kamasan III Surabaya harus diungkap dan diadili sesuai perbuatannya.

Novel dan orang West Papua sangat meyakini, bahwa otak di balik kedua peristiwa itu melibatkan para eks jenderal berbintang, elite politik dan penguasa yang penuh dengan kepentingan akan kekuasaan, kedaulatan negara yang sarat kepentingan ekonomi.

Siapa mereka itu? Jelas ada tapi tidak mudah diakses, tetapi itu sebenarnya tidak terlalu sulit untuk diungkap, dengan pertimbangan bahwa kini teknologi informasi dan sistem komunikasi sudah canggih.

Yang dibutuhkan saat ini adalah ketersediaan dan keseriusan pemerintah kolonial untuk membentuk tim investigasi independen dan berkompeten. Hanya dengan itu yang bisa menggambarkan pelaku utama. Tapi juga sekaligus membuat semua pihak, terutama keluarga Novel dan korban rasisme Indonesia sedikit puas dan bisa percaya pada basis penegakan keadilan di dalam sistem peradilan hukum kolonial Indonesia.

Selama itu tidak dilakukan, maka jangan pernah berharap pada negara kolonial dan mimpi pada penguasa oligarki saat ini untuk memberikan rasa keadilan bagi korban. Malah ketidakadilan dalam proses hukum yang pilih kasih yang akan lebih mudah membuat sistem hukum dan demokrasi di Indonesia tercemar dan kehilangan daya tarik di mata dunia.

Kasus Novel harus disadari, tak hanya bagi Novel sendiri, tapi juga semua orang harus belajar dari dia, bahwa di negara kolonial Indonesia, sekalipun kamu adalah eks anggota TNI/Polri seperti Novel ataupun siapa saja yang lama mengabdi untuk negara, tidak ada apa-apa tatkala sistem birokrasi identik dengan rezim otoriter dan oligarkis.
Apalagi bicara perihal 7 orang korban rasis dan diskriminasi kolonial Indonesia saat ini.

Negara secara sepihak mencap para aktivis nasionalis dan mahasiswa yang cukup moderat sebagai pelaku, kemudian buru-buru melihat mereka dari perspektif ‘separatis’. Lalu dengan mudah dan sewenang-wenang mengalamatkan pasal makar kepada mereka.

Bukti diskriminasi rasial

Selama pelaku utama belum diungkap dan diadili, jangan pikir diskriminasi hukum dan diskriminasi rasial kolonial Indonesia akan hilang.

Justru ketidakadilan akibat ketidakseriusan untuk mengungkapkan pelaku utama sampai jauh semangat penegak hukum yang enggan menjatuhkan hukuman setara dengan para korban yang sekarang menjalani proses hukum saat ini, tentu akan memberikan dampak negatif.

Kesan diskriminasi rasial:

Pertama, bahwa ini merupakan klimaks terbaru dari sebuah proses hukum di peradilan hukum kolonial Indonesia yang sangat paradoksal;

Kedua, menjamin bahwa diskriminasi rasial akan tumbuh kembang di Indonesia, karena faktor hukum tebang pilih–tajam ke bawah tumpul ke atas–sangat kental;

Ketiga, orang tahu Indonesia negara dengan paham demokrasi dan hukum terbesar di dunia, tetapi fakta rasisme, proses hukum diskriminatif dan kriminalisasi para aktivis nasionalis dan moderat, juga proses hukum bagi Novel hari ini, menunjukkan bahwa Indonesia bukan negara demokrasi dan hukum untuk menegakkan keadilan sebenarnya.

Justru ini meyakinkan sekaligus akan membuat orang untuk meragukan ideologi Pancasila, UUD 1945, dan jargon “NKRI harga mati”, yang katanya, berakar pada sistem demokrasi dan hukum.

Pada saat yang sama, bukti proses hukum hari ini menunjukkan bahwa slogan toleransi antarumat beragama dan bangsa Indonesia omong kosong belaka.

Jika negara benar-benar paham demokrasi dan hukum terbesar di dunia, yang menjamin hak-hak dasar semua orang tanpa pandang bulu, bongkarlah pelaku utama dari kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan dan pelaku kejahatan rasisme negara terhadap mahasiswa West Papua di Surabaya.

Jika benar, bebaskan 7 orang yang menjadi korban tahanan politik rasisme kolonial Indonesia di Balikpapan. (*)

Penulis adalah masyarakat Papua di Jayapura

Klik banner di atas untuk mengetahui isi pengumuman

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top