Negara-negara Mikronesia akan bentuk sekretariat sendiri

Lima presiden Mikronesia ketika bertemu secara langsung dan daring pada Oktober 2020 lalu. - Pemerintah Palau

Papua No.1 News Portal | Jubi

Nauru, Jubi – Nauru akan menjadi tuan rumah Sekretariat KTT Presiden-Presiden Mikronesia dimana para pemimpin dari Nauru, Palau, Federasi Mikronesia (FSM), Republik Kepulauan Marshall (RMI), dan Kiribati itu sedang berupaya untuk meresmikan status hukum sekretariatnya yang baru.

Dalam komunike KTT Presiden-Presiden Mikronesia yang ke-20, ditandatangani oleh lima presiden – Presiden Kiribati, Taneti Maamau; Presiden FSM, David Panuelo; Presiden RMI, David Kabua; Presiden Palau, Surangel Whipps Jr; dan Presiden Nauru, Lionel Aingimea – telah dibahas pembentukan sekretariat tersebut, bersama dengan berbagai isu lainnya termasuk perubahan iklim, pandemi Covid-19, perdagangan, kejahatan transnasional, dan keamanan.

“Para presiden mengakui pentingnya memposisikan sub wilayah Mikronesia di tingkat internasional,” tulis komunike itu.

Pada bulan Februari lalu pemimpin-pemimpin Mikronesia mengumumkan bahwa mereka akan keluar dari Forum Kepulauan Pasifik (Pacific Islands Forum/ PIF) setelah pemilihan Henry Puna sebagai Sekretaris Jenderal sekretariat forum tersebut.

Mereka mengklaim bahwa ada sebuah kesepakatan yang tidak tertulis, dimana ini adalah giliran perwakilan dari sub wilayah Mikronesia untuk menjadi sekjen PIF berikutnya. Meski masih ada pembahasan yang berlangsung di antara para pemimpin mengenai perpecahan itu, para pemimpin menegaskan bahwa Mikronesia masih akan keluar dari PIF.

Dalam komunike itu pemimpin-pemimpin Mikronesia juga menegaskan kembali dukungan mereka terhadap deklarasi untuk mempertahankan zona maritim dalam mengantisipasi kenaikan permukaan air laut akibat perubahan iklim.

Pada bulan Agustus lalu, para pemimpin negara-negara kepulauan Pasifik – selang pertemuan PIF – telah sepakat untuk menetapkan batas-batas maritim yang berlaku saat ini sebagai batas yang permanen, terlepas dari kenaikan air laut yang disebabkan oleh perubahan iklim.

Loading...
;

“Kami menyatakan bahwa zona maritim kami, sebagaimana telah ditetapkan dan diberitahukan kepada Sekretaris Jenderal PBB sesuai dengan Konvensi, dan hak-hak dan kepemilikan yang berasal dari ini, akan terus berlaku, tanpa pengurangan apapun, terlepas dari perubahan fisik apapun yang akan terjadi terkait dengan kenaikan permukaan air laut akibat perubahan iklim,” isi deklarasi tersebut. “Kami tidak akan meninjau kembali dan memperbarui garis dasar dan batas luar zona maritim kami sebagai konsekuensi dari perubahan iklim,” lanjut pernyataan tersebut.

Dalam komunike tersebut juga diumumkan bahwa FSM akan menjadi tuan rumah MPS yang ke-21, namun jadwal MPS yang berikutnya belum ditentukan. (Island Times/PACNEWS)

 

Editor: Kristianto Galuwo

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending

Terkini

JUBI TV

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top