Negara dinilai tidak mampu lindungi hak konstitusional rakyat Papua

papua-hari-ham-sedunia-2020
Peringatan Hari HAM Sedunia 2020 – Jubi/ham.go.id

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jubi, Jayapura – Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua, Emanuel Gobay, menilai Pemerintah Pusat serta Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat menilai gagal menjalankan perintah Pasal 28i ayat (4), UUD 1945 junto Pasal 8, UU Nomor 39 Tahun 1999.

“Pada prinsipnya Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945). Salah satu ciri pokok dari negara hukum adalah melindungi hak asasi warga negara dengan cara memasukkan beberapa pasal atau bab dalam konstitusi negaranya. Secara yuridis, Indonesia telah memenuhi ketentuan tersebut melalui fakta yuridis, dimana telah ada ketentuan HAM pada Bab Xa, Pasal 28A – 28j, UUD 1945. Dalam salah satu pasal tersebut secara tegas disebutkan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah (Pasal 28i ayat (4), UUD 1945 junto Pasal 8, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia),” kata Imanuel Gibay, sebagaimana tertuang dalam rilis pers yang diterima Jubi di Jayapura, Rabu (9/102/2020).

Sekalipun demikian, katanya, berdasarkan penanganan dan pemantauan kasus pelanggaran HAM di Papua dalam tahun 2020, telah banyak terjadi pelanggaran HAM, baik hak sipil dan politik, ekonomi, sosial, budaya dan dugaan pelanggaran HAM berat.

Berdasarkan fakta ditemukan tingginya pelanggaran hak sipil sebagaimana terlihat pada fakta pembungkaman ruang demokrasi terhadap kelompok-kelompok masyarakat sipil Papua yang hendak memperjuangkan isu antirasisme, pembabasan tapol Papua, penolakan UU Omnibus Law, dan penolakan UU Otsus mengunakan mekanisme demokrasi yang dijamin dalam UU Nomor 9 Tahun 1998, dengan berbagai alasan yang intinya bertentangan dengan prinsip pembatasan kebebasan HAM sebagaimana diwajibkan oleh pasal 28j ayat (1), UUD 1945.

“Anehnya, Pemerintah Provinsi Papua melalui Biro Hukum Provinsi Papua bukannya mendesak Pemerintah Pusat untuk mengimplementasikan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, tapi malah sibuk mendorong kebijakan rencana Peraturan Presiden Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang terkesan seperti mengikuti arahan Menko Polhukam, Mahfud MD,” kata Gobay.

Dalam rangka memperingati Hari HAM Sedunia ke-72 tahun 2020, LBH Papua menyerukan:

Pertama, pemerintah mengimplementasikan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara.

Loading...
;

Kedua, Presiden RI sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara memerintahkan anggotanya untuk menjalankan perintah perlindungan tersebut.

Ketiga, Kapolri memerintahkan bawahannya untuk menjalankan perintah perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara sesuai standar tugas kepolisian

Keempat, Ketua DPR RI, Ketua DPRP, Ketua DPRP dan Ketua DPRD kabupaten/kota di Tanah Papua wajib mengawasi implementasi perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia.

Kelima, Kejaksaan Agung RI segera mengambil tiga berkas kasus pelanggaran HAM berat Papua dari Komnas HAM RI dan melanjutkan penyelidikan dan penuntutannya.

Keenam, Komnas HAM RI segera mendorong investigasi kasus dugaan pelanggaran HAM berat yang diadukan ke Komnas HAM RI maupun Komnas HAM RI Perwakilan Papua pada tahun 2020 dan menetapkan sebagai kasus kejahatan terhadap kemanusiaan.

Ketujuh, Gubernur Papua segera hentikan perumusan Rencana Peraturan tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).

Kedelapan, Kapolda, Kajati, dan Kepala Pengadilan Tinggi Papua memerintahkan bawahannya melindungi hak anak dalam penegakan hukum terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum. (*)

Editor: Dewi Wulandari

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top