Follow our telegram news chanel

Previous
Next
Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

NTT kena sanksi penundaan penyaluran DAU 2020

APBD Papua
NTT kena sanksi penundaan penyaluran DAU 2020 1 i Papua
Ilustrasi, Jubi/dok

Sanksi itu dikenakan karena NTT tidak menyampaikan laporan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun  anggaran 2020.

No. 1 News Portal | Jubi

Kupang, Jubi – Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) termasuk dalam 380 daerah yang terkena sanksi penundaan penyaluran dana alokasi umum dan  dana bagi hasil. Sanksi itu dikenakan karena NTT tidak menyampaikan laporan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun  anggaran 2020.

NTT kena sanksi penundaan penyaluran DAU 2020 2 i Papua

Sanksi penundaan penyaluran DAU/DBH tersebut tertuang dalam salinan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 10/KM.7/2020, tertanggal 29 April 2020, ditandatangani Kepala Bagian Umum, Advokasi, dan Kerja sama Antar Lembaga, Diah Sarkowi atas nama Menterian Keuangan, yang diperoleh ANTARA di Kupang, Rabu, (6/5/2020).

Baca juga : Pemprov Papua Barat genjot pertumbuhan ekonomi lewat optimalisasi APBD

APBD 2020 Kabupaten Yahukimo turun 6 persen

Hampir 90 persen APBD Kota Jayapura bersumber dari pajak daerah

Loading...
;

Salinan Keputusan Menteri Keuangan tersebut tentang penundaan penyaluran dana alokasi umum dan atau dana bagi hasil, terhadap pemerintah daerah yang tidak menyampaikan laporan penyesuaian ABPD tahun anggaran 2020. Keputusan tersebut dengan memperhatikan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 903/2977/SJ tentang Pertimbangan Penundaan DAU dan atau DBH tertanggal 23 April 2020.

Penundaan penyaluran DAU dan atau DBH sebesar 35 persen dari besarnya penyaluran DAU setiap bulan dan atau DBH setiap triwulan, mulai bulan Mei 2020 atau triwulan II tahun anggaran berjalan.

Sanksi tersebut akan dicabut apabila pemerintah daerah telah menyampaikan laporan penyesuaian APBD tahun anggaran 2020 secara lengkap dan benar kepada Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan upaya penyesuian anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai kemampuan keuangan daerah serta kondisi perkembangan penyebaran Virus Corona jenis baru Covid-19di daerah.

Dalam diktum ketujuh salinan keputusan Menteri Keuangan menyebutkan bahwa dalam hal sampai dengan 10 hari kerja sebelum tahun anggaran 2020 berakhir, laporan penyesuaian APBD belum dilaksanakan, maka total besaran DAU dan atau DBH yang ditunda tidak dapat disalurkan kembali kepada pemerintah daerah.

Keputusan tersebut menyebutkan sanksi penundaan penyaluran DAU itu juga dikenakan kepada 15 dari 22 kabupaten dan kota yang ada di provinsi NTT. Ke-15 kabupaten dan kota itu meliputi Kota Kupang, Alor, Ende, Flores Timur, Kabupaten Kupang, Lembata, Kabupaten Manggarai, Ngada, Sikka, Sumba Barat, Timor Tengah Utara (TTU), Rote Ndao, Manggarai Barat, Sumba Barat Daya dan Kabupaten Sabu Raijua. (*)

Editor : Edi Faisol

Klik banner di atas untuk mengetahui isi pengumuman

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top