Follow our telegram news chanel

Previous
Next
Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

OAP diingatkan waspadai perampasan tanah adat

Foto Ilustrasi hutan adat Kampung Anggai dan perkebunan kelapa sawit milik PT Megakarya Jaya Raya di Kabupaten Boven -tempo.co
OAP diingatkan waspadai perampasan tanah adat 1 i Papua
Foto ilustrasi hutan adat Kampung Anggai dan perkebunan kelapa sawit milik PT Megakarya Jaya Raya di Kabupaten Boven -tempo.co

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Jaringan Advokasi untuk Perampasan Tanah (Jangrampast) mengingatkan kepada orang asli Papua (OAP) untuk mewaspadai perampasan tanah adat akibat masuknya investor-investor.

Koordinator Jangrampast, Wirya Supriyadi, kepada Jubi di Jayapura, Kamis (14/8/2019), mengatakan Tanah Papua kaya akan sumber daya alam, baik di atas tanah, maupun di dalam tanah. Hal ini tentu menjadi incaran para investor.

OAP diingatkan waspadai perampasan tanah adat 2 i Papua

Koorperasi nasional maupun transnasional berlomba-lomba berinvestasi ke Tanah Papua. Selain membawa dampak positif, juga terkadang membawa dampak negatif seperti kerusakan lingkungan dan perampasan tanah.

“Perampasan tanah adalah proses akuisisi lahan dan pengambilalihan akses kontrol atas tanah. Saat ini fenomena perampasan tanah di Papua juga semakin massif, baik secara legal maupun illegal,” ujar Wirya Supriyadi, Koordinator Jangrampast Papua.

Dijelaskannya bahwa saat ini cenderung makin banyak perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk sektor pertambangan, perkebunan kelapa sawit, dan HPH.

“Untuk perkebunan sawit, dari data Koalisi Masyarakat Sipil Untuk RTRW, dimana direncanakan sebesar 719. 529, 78 hektare. Namun realisasinya adalah 2.597. 524, 40 hektare. Untuk sektor pertambangan 39.674,40 menjadi 3.448.640.47 hektare,” katanya.

Loading...
;

“Akumulasi ini terdiri dari izin yang aktif dan tidak aktif. serta untuk tambang yakni yang Clean and Clear dan non Clean and Clear,” lanjutnya.

Artinya dengan semakin banyak perizinan yang dikeluarkan di atas Tanah Papua, maka akan terjadi perampasan lahan (land grabbing).

Ditambahkan oleh Wirya Supriyadi merujuk kepada analisa EcoRural, sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat Internasional, bahwa perampasan tanah adalah kontrol (baik melalui kepemilikan, sewa, konsesi, kontrak, kuota, atau kekuasaan umum) dengan jumlah yang lebih besar dari jumlah lokal secara tipikal oleh orang atau badan (publik atau swasta asing atau domestik) dengan cara apa pun (legal atau ilegal) untuk tujuan spekulasi, ekstraksi, kontrol sumber daya atau komodifikasi, agroekologi, penguasaan lahan, hancurnya kedaulatan pangan, dan adanya pelanggaran hak asasi manusia.

Sementara itu Herlin Mansawan, staf Kajian Kebijakan Bidang Kajian Pendidikan Publik PT PPMA Papua, mengatakan Jaringan Advokasi untuk Perampasan Tanah (JangRampasT) merupakan koalisi yang dideklarasikan pada Bulan Maret 2019. Dari beberapa organisasi di antaranya JERAT Papua, KIPRa Papua, SKPKC Fransiskan Papua, Walhi Papua, LBH Papua, Papuan Voices, SKP KAME, KPKC Sinode GKI di Tanah Papua,  Dewan Adat Suku Yerisiam, dan penggiat individu yang sangat concern melakukan advokasi perampasan tanah, baik litigasi, maupun non litigasi dan kampanye.

“Jaringan ini diharapkan memberikan kontribusi yang positif  dalam membela hak-hak masyarakat adat. Karena seperti kita ketahui bahwa Tanah Papua telah banyak sekali perizinan atau konsesi perusahaan transnasional maupun multinasional,” kata Herlin Mansawan. (*)

Editor: Timo Marten

Klik banner di atas untuk mengetahui isi pengumuman

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top