Follow our telegram news chanel

Previous
Next
Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

OAP keluhkan sulitnya transportasi sampai air bersih

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

KETUA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke, Fransiskus Sirfefa, berkunjung  ke sejumlah kampung di Distrik Ilwayab dan Distrik Tabonji.

Dari kunjungan tersebut, ditemukan sejumlah masalah serius yang dirasakan dan  dialami masyarakat orang asli Papua (OAP) dari tahun ke tahun. Temuan itu meliputi akses transportasi antar kampung ke distrik dan kabupaten yang sulit.

OAP keluhkan sulitnya transportasi sampai air bersih 1 i Papua

Masyarakat pun mengeluh soal air bersih, apalagi saat musim kemarau seperti sekarang. Mereka sangat kewalahan mendapatkan sekaligus memenuhi kebutuhan hidup setiap hari.

Saat ditemui Jubi Kamis 25 Oktober 2018, Sirfefa mengungkapkan banyak persoalan ditemukan dan ternyata bukan baru terjadi sekarang. Tetapi dari tahun berganti tahun, sepertinya tak direspons dan ditindaklanjuti Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke.

“Saya tipe manusia yang tak ingin mendengar dari orang lain. Lebih baik turun langsung dan melihat kondisi sesungguhnya di lapangan, sehingga bisa mendengar dan menindaklanjuti,” ujarnya.

Sirfefa mengaku akses transportasi antara kampung dan distrik sangatlah sulit.

Loading...
;

“Saya melakukan kunjungan di Kampung Wanam, Distrik Ilwayab. Lalu bergerak ke Padua dan Bamol serta beberapa kampung lain di Distrik Tabonji,” katanya.

Secara umum, demikian Sirfefa, satu-satunya transportasi adalah dengan menggunakan jalur laur. Di mana masyarakat harus dengan speedboat maupun ketinting ke distrik jika ada urusan penting.

Selain itu, jalan darat dari Wanam menuju ke kota yang mulai rusak. Jika pada musim kemarau, masyarakat masih bisa dengan motor. Namun ketika datang hujan, dipastikan mereka tak dapat melintas. Karena jalan berbecek dan berlubang dimana-mana.

Khusus tentang air bersih, menurutnya, menjadi persoalan paling urgen dihadapi masyarakat sekarang, apalagi memasuki musim kemarau. Beberapa sumur yang biasa digunakan, semuanya kering.

Dengan demikian, katanya, tak ada air bersih dalam kampung. Dari pengakuan warga, ada di beberapa tempat, namun jaraknya sangat jauh dari kampung. Masyarakat harus berjalan kaki mencapai  tempat dimaksud.

Persoalan lain dikeluhkan warga adalah tenaga medis yang tidak ada  baik di puskesmas maupun puskesmas pembantu (pustu) di kampung.

“Setelah saya cari tahu, ternyata mereka sudah berbulan-bulan meninggalkan tempat tugas dengan alasan tidak jelas,” tegasnya.

Akibatnya, menurut Sirfefa, ketika ada masyarakat sakit, mereka kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan.

“Bagaimana mungkin orang mau berobat, sementara tenaga medisnya tak ada di tempat. Padahal bangunan bersama fasilitas pendukung lain telah disiapkan,” katanya.

Dia mengaku keluhan lain disampaikan adalah menyangkut jaringan telekomunikasi di Distrik Tabonji yang tidak berfungsi lagi. Padahal tahun-tahun sebelumnya, masyarakat masih dapat berkomunikasi dengan keluarganya di kota dan di tempat lain.

Dengan berbagai permasalahan yang dikeluhkan masyarakat, Sirfefa berjanji untuk memperjuangkan agar diakomodir dalam Anggaran, Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) Merauke tahun 2019 mendatang.

“Saya juga minta kepada setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah setempat agar rajin ke kampung-kampung, sekaligus mendengar keluhan masyarakat dan dapat dimasukan dalam program kerja,” pintanya.

Dengan rajin ke kampung, jelas dia, dipastikan pejabat akan mengetahui sesungguhnya berbagai kesulitan yang dialami dan dirasakan masyarakat.

“Terus terang, saya sangat terharu ketika mendapatkan berbagai laporan masyarakat di kampung-kampung berkaitan dengan sejumlah persoalan yang dihadapi,” ungkapnya.

Mestinya, lanjut Sirfefa, fokus perhatian pemerintah adalah ke kampung-kampung yang notabene orang asli Papua. Harusnya mereka diberikan perhatian serius, sehingga tidak terus berteriak mengkritisi pemerintah.

“Memang saya mengalami dan merasakan ketika menjangkau satu kampung ke kampung lain di dua distrik itu yang harus menggunakan speedboat. Apalagi biaya menyewa speedboat maupun bahan bakar minyak (BBM) juga termasuk mahal,” katanya.

Seorang tokoh masyarakat Kimaam, Soter Kamiawi, mengatakan berbagai persoalan terus mendera orang asli Papua di kampung-kampung dari tahun berganti tahun.

“Kami sudah berteriak tentang berbagai kesulitan yang dialami dan dirasakan masyarakat asli Papua di Pulau Kimaam yang meliputi Distrik Kimaam, Waan, Tabonji, dan Ilwayab. Hanya saja, tak direspons pemerintah,” tegasnya.

Ditegaskan, salah satu persoalan paling sulit adalah akses transportasi. Umumnya tak ada jalan darat yang bisa menghubungkan satu kampung dengan kampung lain.

Dengan demikian, jelas Soter, masyarakat hanya mendayung perahu secara manual. Karena untuk menggunakan speedboat, tidak mungkin.

“Mereka mau ambil uang dari mana menyewa speedboat maupun BBM. Bicara tentang potensi alam sangat banyak mulai dari ikan maupun umbi-umbian,” ujarnya. (*)

Klik banner di atas untuk mengetahui isi pengumuman

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top