HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2021

Omnibus Law: Antara kesejahteraan dan kesenjangan di Papua

Ilustrasi - Jubi/Tempo.co
Ilustrasi – Jubi/Tempo.co

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Oleh: Hengky Yeimo

Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, yang diplesetkan menjadi Undang-Undang Cilaka dianggap meloloskan instrumen penting mengenai investasi yang dikumandangkan oleh Presiden Joko Widodo, bahwa investasi harus berjalan mulus.

Rancangan undang-undang ini masuk di DPR RI pada 12 Februari 2020 dan berisi 11 kluster pembahasan, 1.200 pasal, yang kemudian merangkum 79 undang-undang atau setebal 1.028 lembar (katadata.co.id, 27 Februari 2020).

Omnibus law sendiri mengatur tentang kemudahan investasi mencangkup, Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja, perpajakan, UMKM, dan ibu kota negara. Undang-undang dirumuskan untuk memberikan kemudahan berbisnis di Indonesia.

Dalam sebuah peraturan perundang-undangan sebelum dirancang pasti telah dipertimbangkan secara matang, dan itu diukur dari nilai-nilai Pancasila sebagai landasan dasar negara Indonesia.

Di lain pihak pemerintah menerapkan aturan tersebut untuk mencapai target-target tertentu dalam meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia, sebab dalam kehidupan bernegara, apabila masyarakat tidak sejahtera tentu di situlah letak kegagalan pemerintah daerah. Tidak mungkin pemerintah mengabaikan masyarakatnya menderita di tengah kekayaan alam yang melimpah ruah.

Loading...
;

Dalam konteks meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik, pengambil kebijakan harus menerapkan UU tersebut. Mau tidak mau atau suka tidak suka masyarakat harus melibatkan dirinya dalam pembangunan dan bergandengan tangan untuk meloloskan agenda pemerintah.

Dalam perjalanannya RUU Cilaka menimbulkan banyak kritikan dan perdebatan. Ada pihak yang mengatakan bahwa dalam penerapan tidak mempertimbangkan secara matang, baik dari aspek sosiologis, antropologis, Pancasila, maupun dalam penerapan di lapangan, yang akan merugikan masyarakat dari aspek yang lain.

Perdebatan-perdebatan dari para pemerhati, masyarakat, LSM dan media harus menjadi pertimbangan sendiri dalam merumuskan undang-undang.

Perubahan di dalam beberapa undang-undang, jika diabaikan aspek-aspek mendasar di masyarakat, tentu akan menjadi duri dalam daging. Misalnya terkait dengan hak-hak dasar masyarakat, gaji cuti dan sebagainya.

Pemerintah harus mereview rancangan undang-undang tersebut karena masyarakat bakal menjadi korban.

Bila RUU tersebut disahkan, tentu akan menuai protes berkepanjangan, yang mempengaruhi kebijakan pemerintah, sehingga cita-cita Indonesia sejahtera juga akan terbengkalai.

Bagaimana dengan Papua? Dua provinsi ini masih dalam status otonomi khusus atau otsus. Faktanya banyak pihak menganggap bahwa otsus telah gagal karena tidak dapat menyejahterakan orang asli Papua (OAP).

Namun, apakah UU Cilaka bisa membantu OAP jika diterapkan di Papua, dengan mereka bekerja di perusahaan-perusahaan swasta?

Di sinilah pentingnya memahami aspek antropologi-sosiologi masyarakat Papua untuk dimuat dalam UU Otsus yang diterapkan oleh perusahaan-perusahaan di Papua, sehingga masyarakat Papua bisa berkompetisi dengan perusahaan-perusahaan besar di Indonesia, bahkan dunia.

Otsus dan Omnibus Law di Papua

Undang-Undang Otsus di Papua sudah berjalan selama 19 tahun. Undang-Undang Omnibus Law justru bertolak belakang dari aspirasi masyarakat Papua yang notabenenya masih diatur oleh UU Otsus.

Misalnya perlindungan hutan adat, sebab hutan sebagai sumber kehidupan bagi OAP. Dengan adanya UU Omnibus Law, tentu akan menuai penolakan sebab aspirasi masyarakat tidak diakomodir.

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) telah menemukan empat akar persoalan di Papua, salah satunya ialah persoalan marjinalisasi pembangunan. Pencaplokan sumber daya alam, illegal logging, dan illegal mining masih terjadi di Tanah Papua.

Selama itsus bergulir pada 21 November 2021, wajah Papua tidak berubah, artinya tidak banyak perusahaan, pengusaha dan ekonom di Papua yang muncul, apalagi dipimpin oleh orang asli Papua. Bahkan regulasi untuk perlindungan hak-hak orang asli Papua tidak diakomodir secara baik.

Persoalan pertama penerapan daripada undang-undang hutan di Papua tidak maksimal. Ditambah dengan aturan hutan adat di Papua tidak didukung dengan regulasi yang memadai. Dalam kondisi yang demikian masih bisakah omnibus law itu diterapkan?

Kedua, pemerintah tidak memberikan akses pengelolaan hutan kepada masyarakat. Tetapi terkesan dengan adanya undang-undang pemerintah dengan kekuatan keras akan membangun perusahaan tanpa mempertimbangkan masyarakat sebagai pemilik hak ulayat.

Dalam RUU Omnibus Law menegaskan pointer UMKM. Faktanya di Papua, hampir sebagian besar UMKM macet karena tidak ada pembinaan atau literasi berbasis keuangan yang kontinu, sehingga berdampak pada manajemen yang tidak bagus hingga macet.

Penyediaan lapangan kerja di Papua masih minim. Smelter yang diminta oleh orang asli Papua dengan maksud untuk menyerap tenaga kerja di Papua tidak diberikan kepada pemerintah provinsi untuk mengatur perusahaan tersebut. Kepercayaan dari pemerintah pusat ke daerah untuk mengelola perusahaan tidak ada.

Hampir sebagian besar perusahaan-perusahaan raksasa di Papua tenaga kerjanya didatangkan dari luar Papua, apakah dalam kondisi demikian Undang-Undang Omnibus Law akan berhasil diterapkan.

Balai pembinaan untuk meningkatkan kapasitas orang asli Papua juga minim. Setelah dibina mereka harus diberikan modal untuk membuka peluang usaha. Dalam jumlah pelaku usaha yang minim, apakah UU Omnibus Law bisa menjawab kebutuhan ini?

Apabila pemerintah Indonesia berencana membangun perusahaan skala internasional di Tanah Papua, maka aspek utama dan terutama yang harus dilihat ialah soal antropologi masyarakat Papua, sebab banyak perusahaan juga yang dibangun tanpa melibatkan antropolog justru merusak lingkungan yang begitu besar. Sagu yang notabenenya makanan khas OAP pun digusur hanya untuk kepentingan pembangunan perusahaan seperti di Sima, Nabire.

Perlu dilakukan peningkatan kapasitas dan kapabilitas OAP yang menekuni bidang usaha mikro maupun makro, agar orang Papua tidak gagap ketika dilibatkan di dalam perusahaan-perusahaan berskala nasional dan internasional.

Jika kita membaca situasi Papua dari perspektif UU Omnibus Law, hal-hal mendasar apa yang membuat sehingga undang-undang tersebut diterapkan, sementara Otsus yang merupakan kebijakan khusus dari pemerintah pusat tidak berhasil untuk memberdayakan OAP?

Sistem perpajakan di Indonesia juga harus diperbaiki, sebab banyak perusahaan berskala kecil menengah makanan internasional yang kemudian pajaknya tidak disalurkan tepat sasaran. Hal ini yang harus dilihat oleh pemerintah, sebab bagaimana negara maju, jika perpajakannya tidak dikelola dengan regulasi yang baik? Apalagi ada oknum-oknum yang bermain antara perusahaan dan pemerintah atau aparat keamanan, dan masyarakat kecil yang korban akibat mempertahankan tanah adatnya.

Semoga dengan sejumlah persoalan yang terkuat dalam artikel ini bisa menjadi pertimbangan-pertimbangan bagi pemerintah dalam melibatkan OAP dalam melakoni dunia usaha di skala nasional maupun internasional, agar orang Papua tidak menjadi subjek tetapi orang menjadi pelaku ekonomi terkemuka di wilayah Pasifik.

Sebagai pintu gerbang Indonesia di wilayah timur hal ini harus dipikirkan oleh pemerintah Republik Indonesia, agar masyarakat Indonesia di Papua ini bisa bersaing dengan negara-negara tetangga di wilayah Pasifik dan Asia.

Papua mempunyai hutan yang sangat luas ini menjadi rebutan negara dalam kacamata ekonomi global. Bisakah orang Papua dilibatkan atau menjadi pelaku usaha di tengah persaingan ekonomi global? (*)

Penulis adalah Koordinator Komunitas Sastra Papua dan jurnalis Jubi.co.id

Editor: Timo Marten

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top

Pace Mace, tinggal di rumah saja.
#jubi #stayathome #sajagako #kojagasa