OPD di Papua diminta stop terima pegawai honorer

Papua No. 1 News Portal | Jubi 

Jayapura, Jubi – Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua diminta tidak lagi menerima pegawai honorer. Saat ini jumlah honorer yang belum diangkat masih sangat banyak.

Asisten Bidang Umum Papua, Elysa Auri mengatakan saat ini masih ada laporan mengenai adanya OPD yang menerima tenaga honorer baru. Sedangkan yang lama belum jelas nasibnya. 

"Kami minta semua ini dihentikan dulu, persoalan yang ada dituntaskan dulu," kata Auri kepada wartawan, di Jayapura, Kamis (13/9/2018).

Soal tuntutan tenaga honorer yang bekerja di lingkungan pemerintah provinsi dan Kota Jayapura, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Papua terkait mekanisme mengikuti tes online CPNS.

"Mereka memang sudah bertemu dengan saya, tapi ada aturannya. Kalau umurnya di bawah 35 tahun maka bisa ikut tes, kalau sudah lewat, maka sudah tidak bisa," ujarnya.

“Intinya kami sudah kembalikan semua ini kepada BKD, kami berharap ada penjelasan soal mekanisme penerimaan tes CPNS ini," sambungnya.

Loading...
;

Tenaga honorer K2 yang sudah cukup lama mengabdi di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Papua dan Kota Jayapura. Bahkan ada yang sejak 2005.

“Yang jelas Pemerintah Provinsi Papua memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan nasib mereka," kata Auri.

Kepala BKD Papua, Nicolaus Wenda mengatakan nasib tenaga honorer K2 di lingkungan pemerintahan provinsi Papua, menjadi pekerjaan rumah yang sangat berat.

"Untuk mengatasi masalah ini, kami akan menyampaikan ke pemerintah pusat mengenai nasib tenaga honorer K2," kata Wenda. (*)

 

 

 

 

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending

Terkini

JUBI TV

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top