HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2021

OPD Pemkab Merauke dinilai saling lempar tanggung jawab soal bantuan korban banjir

Wakil Ketua DPRD Merauke Dominikus Ulukyanan – Jubi/Frans L Kobun
OPD Pemkab Merauke dinilai saling lempar tanggung jawab soal bantuan korban banjir 1 i Papua
Wakil Ketua DPRD Merauke Dominikus Ulukyanan – Jubi/Frans L Kobun

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Merauke, Jubi – Organisasi perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Merauke dinilai saling lempar tanggung jawab terkait penyaluran bantuan bagi korban banjir rom yang melanda sejumlah kampung di Distrik Waan beberapa waktu lalu. Kritik itu disampaikan Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Merauke, Dominikus Ulukyanan kepada Jubi Selasa (10/3/2020).

Ulukyanan menyatakan Pemerintah Kabupaten Merauke belum juga merealisasikan anggaran bantuan senilai Rp1 miliar. “Saya masih terus berjuang agar anggaran senilai Rp 1 miliar yang dialokasikan untuk masyarakat di Distrik Waan harus direalisasikan,” ujarnya.

OPD Pemkab Merauke dinilai saling lempar tanggung jawab soal bantuan korban banjir 2 i Papua

Ulukyanan menyatakan ia sudah membicarakan masalah itu dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Merauke, Daniel Pauta, dan menerima informasi bahwa bantuan bagi para korban banjir di Distrik Waan telah disiapkan Badan Keuangan dan Aset Daerah setempat. Akan tetapi, ketika Ulukyanan mengecek rencana itu ke Badan Keuangan dan Aset Daerah, lembaga itu justru menyatakan bantuan bagi para korban banjir merupakan wewenang Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Merauke.

“Begitu saya tanyakan ke Bagian Kesra, jawabannya sudah diusulkan ke Bagian Keuangan. Ini terkesan pejabat [Pemerintah Kabupaten Merauke] saling melempar tanggungjawab,” tegasnya.

Ulukyanan menyatakan saat ia menemui Sekda, Sekda telah menunjukkan daftar bantuan yang akan diberikan kepada para warga yang menjadi korban banjir rob itu. “Bagi saya, daftar itu bukan penyelesaian masalah. Dulu waktu Pak Romanus Mbaraka masih menjabat Bupati Merauke, kalau ada persoalan bencana di Distrik Waan, langsung diperintahkan kepada siapa yang mengurus  sekaligus ditindaklanjuti,” katanya.

Ulukyanan mengingatkan, para korban banjir rob itu adalah orang asli Papua, dan sangat membutuhkan bantuan. “Saya mau tanya, apakah mungkin masyarakat orang asli Papua, sehingga [penanganannya] dibuat seperti begitu? Sudah jelas-jelas bahwa masyarakat sangat menderita akibat banjir yang terjadi beberapa waktu lalu, sehingga mereka membutuhkan bantuan pemerintah,” ujarnya.

Masyarakat, menurutnya, bukan datang meminta bantuan atau mengajukan proposal.  Ulukyanan menegaskan pemerintah daerah mempunyai kewajiban melindungi seluruh rakyatnya.

Wakil Bupati Merauke, Sularso beberapa waktu lalu mengatakan, pihaknya meresponi dengan banjir rob yang dialami serta dirasakan masyarakat di 11 kampung di Distrik Waan. “Memang dari laporan yang kami terima, sejumlah tanaman milik masyarakat terendam dan sulit dipanen, lantaran rusak,” ungkapnya. (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top