Follow our telegram news chanel

Previous
Next
Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Ormas dinilai tak layak jadi penegak protokol kesehatan

Papua pandemi Covid
Ilustrasi, pandemi Covid-19 di Papua – Jubi/Leon

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jakarta, Jubi – Keberadaan organisasi kemasyarakan atau Ormas dinilai tak berwenang dalam menegakkan disiplin warga. Semestiny tak dilibatkan dalam penegakan disiplin yang dalam pelaksanaannya terdapat penerapan sanksi bagi masyarakat.

“Pertanyaannya, apakah pelibatan (Ormas) itu diatur dalam regulasi? Inpres atau Peraturan Gubernur? Jika tidak, itu improper, tidak layak. Maka apapun alasannya, tentu tak boleh,” kata Pengamat militer Institute For Security and Strategic Studies (ISSES), Khairul Fahmi, Selasa, (15/9/2020)

Ormas dinilai tak layak jadi penegak protokol kesehatan 1 i Papua

Baca juga : KontraS minta pelibatan preman dalam penegakan protokol kesehatan dibatalkan 

Tangani Covid-19, aparat gandeng preman pasar untuk gerakan disiplin 

Abaikan protokol kesehatan, korona tembus 100 di Nabire 

Pekan depan, sanksi denda bagi pelanggar protokol kesehatan mulai diberlakukan

Loading...
;

Fahmi menjelaskan teori pendisiplinan masyarakat dalam khazanah ilmu keamanan adalah sebuah bentuk praktik kekerasan. Dalam konteks penegakan peraturan. “Pendisiplinan masyarakat hanya bisa digunakan bagi otoritas kekerasan yang sah oleh negara,” kata Fahmi menambahkan.

Sedangkan kekerasan negara terdiri dari dua aspek, yakni yang proper atau layak, dan improper atau tidak layak. Kekerasan proper, kata dia, dilakukan oleh aparatur negara yang memiliki kewenangan dan dilakukan dengan cara yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

“Dan tentu saja menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dan HAM,” ujar Fahmi menjelaskan.

Sedangkan bentuk kekerasan improper terjadi ketika aparat keamanan melibatkan pihak lain yang tak memiliki kewenangan. Tak hanya itu, kekerasan improper juga dilakukan di luar regulasi atau berlebihan, dan kemudian menggunakan kekerasan verbal maupun fisik di luar bentuk sanksi yang diatur.

Fahmi menilai identitas ormas bukan berstatus sebagai organisasi yang memiliki kewenangan sah dalam penggunaan kekerasan terhadap masyarakat. Meski demikian, dia masih menganggap wajar apabila aparat keamanan melibatkan ormas hanya dalam koridor menjadi agen edukasi yang persuasif bagi masyarakat menjalankan protokol kesehatan.

Aparat keamanan harus memberikan batasan, ruang lingkup dan petunjuk pelaksanaan yang jelas. Hal itu bertujuan agar tak menimbulkan ekses dan berkembang menjadi benturan, apalagi membuat masyarakat saling berhadap-hadapan.

“Gesekan atau tidak, kan tergantung bagaimana arahan dan pengawasannya di lapangan,” katanya.

Peneliti Imparsial Hussein Ahmad menegaskan penegakan aturan hukum harus dijalankan oleh aparat yang berwenang. Aparat keamanan tidak boleh mendelegasikan tugas tersebut kepada ormas.

“Langkah pelibatan ormas dalam penegakan aturan tidak hanya memperkuat vigilantisme, tapi juga berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat,” kata Hussein.

Hussein mengatakan jika ingin melibatkan ormas, aparat keamanan sebaiknya diberikan tugas untuk melakukan edukasi dan persuasif semata. Bukan sebaliknya justru ikut untuk menegakkan aturan.

Pada Senin (14/9) lalu, sejumlah ormas mengikuti apel bersama TNI-Polri bertajuk Gelar Pasukan Pembantu Penegakan Protokol Kesehatan Covid-19 Berbasis Komunitas di JIExpo Kemayoran, Jakarta.

Beberapa ormas yang hadir di antaranya Himpunan Putra-putri Keluarga Angkatan Darat (Hipakad), Pemuda Pancasila, Forum Betawi Rempug (FBR), Pemuda Panca Marga hingga  FKPPI. Apel tersebut dipimpin langsung oleh Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman.

Ormas-ormas itu sengaja digandeng TNI dan Polri untuk berkolaborasi mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan Covid-19 selama pelaksanaan pengetatan PSBB Jilid II di DKI Jakarta.

Beberapa hari sebelumnya, Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya berinisiatif menggandeng 18 komunitas dan ormas di kawasan Pasar Tanah Abang. Tujuannya untuk membantu mengawasi masyarakat terkait penggunaan masker. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sudjana bahkan memberikan nama khusus bagi mereka yakni Tim Penegak.

 

Belakangan ini, Presiden Joko Widodo juga telah memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk mengawasi warga agar meningkatkan disiplin dalam penerapan protokol kesehatan di tengah pandemi virus corona.

Perintah itu tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. (*)

CNN Indonesia

Editor : Edi Faisol

Klik banner di atas untuk mengetahui isi pengumuman

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top