Orwan: PSU hanya hamburkan uang dan rugikan masyarakat

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Jayapura, Jubi – Wakil Ketua Komisi I DPR Papua, komisi yang membidangi Pemerintahan, Politik, Hukum dan HAM, Orwan Tolli Wone mengatakan, Pemungutan Suara Ulang (PSU) di beberapa kabupaten di Papua, selain hambur-hambur anggaran, juga merugikan masyarakat.

"Akibat PSU, program-program untuk masyarakat terhambat. Pembangunan di daerah terhambat. Selain itu, hambur-hambur anggaran. Misalnya saja PSU 18 distrik di Tolikara. Dianggarkan Rp28 miliar. Anggaran ini sebenarnya dapat dipakai untuk program yang menyentuh langsung ke masyarakat," kata Orwan ketika menghubungi Jubi, Jumat (28/4/2017).

Ia mengingatkan penyelenggaran, agar mempergunakan anggaran PSU sebaik mungkin. Netral dalam pelaksanaan PSU, agar tidak ada lagi masalah yang memungkinkan kembali terjadi PSU.

"Jika melihat kronologis yang berujung PSU di sejumlah kabupaten, ini tidak lepas dari ketidaknetralan penyelenggara dalam pelaksanaan pilkada, 15 Februari 2017. Baik Panwas dan perangkat di bawahnya, maupun KPUD dan jajarannya," ujarnya.

Selain penyelenggara, aparat keamanan kata dia, juga harus netral. Biarkan masyarakat menentukan pilihannya. Jangan ada intervensi agar proses PSU tidak ada masalah.

"Jangan karena kepentingan politik masyarakat dikorbankan. Pilkada serentak di Papua tahun ini lebih buruk dibanding, pilkada serentak, 2015," katanya.

Loading...
;

Sehari sebelumnya, Ketua DPR Papua, Yunus Wonda mengatakan, kisruh pilkada di Papua yang berujung PSU pada sejumlah kabupaten disebabkan ketidaknetralan penyelenggara.

"Masyarakat sudah memberikan hak pilihanya. Namun ada penyelenggara yang tidak netral. Tidak independen. Panwas dan KPUD main terlalu jauh," kata Wonda. (*)

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top