Follow our news chanel

Otonomi khusus belum berdaya di Papua

Seminar Proteksi OAP pada Jabatan Eksekutif dan Legislatif di Kabupaten Jayapura, Selasa (10/12/2019) - Jubi/Engelbert Wally.
Otonomi khusus belum berdaya di Papua 1 i Papua
Seminar Proteksi OAP pada Jabatan Eksekutif dan Legislatif di Kabupaten Jayapura, Selasa (10/12/2019) – Jubi/Engelbert Wally.

Papua No.1 News Portal | Jubi

Sentani, Jubi –  Undang Undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua mengamanatkan pengutamaan keterlibatan Orang Asli Papua (OAP) dalam perpolitikan lokal. Itu sebagaimana tertuang pada pasal 28 ayat 3, rekrutmen politik oleh partai politik di Papua dilakukan dengan memprioritaskan masyarakat asli Papua.

Amanat undang undang tersebut ternyata berbanding terbalik dengan kondisi di lapangan. Fakta itu tergambar dari formasi kursi di DPRD, termasuk di Kabupaten Jayapura. Mayoritas dari 25 kursi legislatif dikuasai Non-OAP.

“Legislator kita (OAP) saat ini hanya (menguasai) sembilan kursi, sedangkan Non-OAP ada 16 kursi,” kata Albert Wambukomo, Ketua Panitia Seminar Proteksi OAP pada Jabatan Eksekutif dan Legislatif di Kabupaten Jayapura, Selasa (10/12/2019).

Wambukomo mengatakan mereka menggelar seminar untuk menindaklanjuti kekecewaan masyarakat terhadap kesempatan berpartisipasi dalam politik praktis di Kabupaten Jayapura. Kekecewaan itu seperti diungkapkan masyarakat ada saat berunjuk rasa di kantor bupati, beberapa waktu lalu.

Massa menuntut keadilan terhadap kesempatan menduduki jabatan politik di daerah. Menindaklanjuti tuntutan itu, Bupati Jayapura memerintahkan pembentukan tim independen untuk menelusuri hasil pemilihan legislatif di setiap kewilayahan adat Tabi.

“Tidak hanya di DPRD, jumlah pegawai di Pemerintah Kabupaten Jayapura juga minim OAP. Perbandingannya, 42% OAP, dan 58% Non-OAP,” kata Wambukomo.

Loading...
;

Dia melanjutkan ada sejumlah rekomendasi yang dihasilkan dalam Seminar Proteksi OAP pada Jabatan Eksekutif dan Legislatif di Kabupaten Jayapura. Rekomendasi tersebut langsung diserahkan kepada perwakilan dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri yang dihadirkan dalam seminar. “Kami berharap partai politik dapat memperhatikan serius (pelaksanaan) Pasal 28 Undang Undang Otsus Papua.”

Asisten III Pemerintah Kabupaten Jayapura Timoteus Demetouw mengakui Undang Undang No 21/2001 tentang Otsus Papua memang masih lemah dalam memberdayakan OAP. Hal itu jauh berbeda dengan penerapan Otsus di Nangroe Aceh Darussalam.

“Banyak pasal dan ayat (ketentuan) yang semestinya dimasukan di UU Otsus Papua agar sesuai kondisi riil masyarakat. Otsus Aceh berdasarkan syariat Islam, sedangkan Otsus Papua berdasarkan kebudayaan, dan itu masih sangat kurang,” kata Demetouw. (*)

 

Editor: Aries Munandar

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top