Follow our news chanel

Otsus bukan sekadar uang, tapi penghormatan terhadap hak-hak OAP

Ilustrasi mama-mama asli Papua – Jubi. Dok
Otsus bukan sekadar uang, tapi penghormatan terhadap hak-hak OAP 1 i Papua
Ilustrasi mama-mama asli Papua – Jubi. Dok.

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Anggota komisi bidang pemerintahan, politik, hukum dan HAM DPR Papua, Laurenzus Kadepa menyebut, jika bicara Otonomi Khusus (Otsus) Papua bukan hanya mengenai uang (dana Otsus), namun  yang lebih penting adalah penghormatan terhadap hak-hak orang asli Papua.

Ha tersebut dikatakan anggota Komisi I DPR Papua ketika menghubungi Jubi via teleponnya, Minggu (14/7/2019). Pernyataan itu dikatakan Kadepa sebagai respons terhadap tanggapan berbagai pihak belakangan ini terkait akan berakhirnya pemberian dana Otsus untuk Papua pada 2021 mendatang.

“Bagi saya, keputusannya ada pada rakyat Papua. Apakah (rakyat Papua ingin pemberian dana) Otsus dilanjutkan atau tidak karena Otsus bukan soal uang, namun penghormatan terhadap hak, harkat  dan martabat  orang asli Papua,” kata Kadepa.

Menurutnya, penghormatan terhadap hak, harkat dan martabat orang asli Papua inilah yang merupakan tolok ukur kekhususan Papua oleh Pemerintah Indonesia dan masyarakat Indonesia lainnya.

Kata Kadepa, tidak hanya pemanfaatan dana Otsus Papua yang hingga kini dinilai berbagai pihak belum sepenuhnya menyentuh orang asli Papua. Pasal-pasal dalam UU 21 tahun 2001 tentang Otsus Papua juga sebagian besar belum diimplementasikan.

Kadepa mencontohkan penegakan hak asasi manusia dengan pembentukan komisi kebenaran dan rekonsiliasi (KKR), hingga kini tidak pernah terwujud, meski hal tersebut merupakan amanat pasal 45 dan 46 UU Otsus Papua.

Loading...
;

Upaya pembentukan KKR katanya, selalui menemui hambatan. Apalagi setelah UU nomor 27 tahun 2004 tentang KKR dibatalkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor: 006/PUU-IV/2006.

Kini pembentukan KKR lanjutnya, mesti melalui Keputusan Presiden atau Keppres. Namun presiden tidak kunjung mengeluarkan Keppres, agar pasal 45 dan 46 UU Otsus tentang KKR dapat dilaksanakan.

Kata Kadepa, ketika bicara Otsus jangan hanya uang yang menjadi topik utama. Namun hak dan harga diri orang asli Papua. Kini orang asli Papua semakin terpinggirkan di tanahnya.

Pengelolaan kekayaan alam, sistem ekonomi hingga tenaga kerja di semua sektor dikuasai orang dari luar Papua. Pasal-pasal dalam UU Otsus tidak berdaya memproteksi orang asli Papua, karena dilemahkan dengan berbagai regulasi yang dinilai lebih tinggi.

“Kalau seperti ini, apa kita masih harus fokus pada masalah uang Otsus? Otsus bukan masalah uang, tapi penghormatan terhadap hak dan harga diri orang asli Papua,” ujarnya.

Salah satu akademisi Universitas Papua di Manokwari, Papua Barat yang terlibat dalam tim eksistensi penyusun Undang-Undang Otsus Papua, Agus Sumule kepada Jubi belum lama ini mengatakan, penting bagi pemerintah di Papua merumuskan kembali cita-cita Otsus agar orang asli Papua benar- benar memperoleh manfaat.

“Rumusan ini bisa dimasukkan dalam Musrenbang yang digelar dan dihadiri oleh seluruh instrumen pemerintahan. Kalau tidak, sama saja mengulang kesalahan yang sama,” kata Sumule.

Pemberian dana Otsus untuk Papua dan Papua Barat kata Agus Sumule, bukan tolok ukur keberhasilan Otsus di dua provinsi itu. Uang dari pemerintah pusat tersebut belum tentu membuat masyakarat asli Papua  menilai Otsus berjalan sesuai jalurnya.

“Ketika dana Otsus tak digunakan optimal oleh para pemimpin di Papua, terutama di pemerintahan, maka tujuannya tidak tercapai,” ucapnya.

Selain itu katanya, terkadang pemerintah pusat beranggapan dengan orang asli Papua menempati posisi bupati, DPR, hingga gubernur mestinya tidak ada masalah lagi.

Akan tetapi hal tersebut dinilai menyederhanakan masalah karena ada instrumen yang seharusnya dipatuhi pemerintah pusat, namun tidak dilaksanakan.

Misalnya banyak peraturan daerah yang dibuat provinsi Papua atau Papua Barat berdasarkan pasal dalam UU Otsus, namun tidak disetujui oleh pemerintah pusat.

“Kan namanya juga Otsus. Mestinya peraturan daerah di Papua dilihat sebagai peraturan daerah yang bersifat khusus, dan itu mesti dihormati,” ujarnya. (*)

Editor: Edho Sinaga

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top