Follow our news chanel

Otsus Papua dan DOB harus masuk dalam debat Capres selanjutnya

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Nabire, Jubi – Anggota DPD RI daerah pemilihan Provinsi Papua Barat menilai, KPU semestinya memasukan materi soal otonomi khusus Tanah Papua dan isu pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) dalam debat Capres – Cawapres.

Pada debat pertama, isu tersebut tidak jadi topik bahasan, sementara masih ada empat ajang debat berikutnya yang sedang disiapkan KPU. 

Menurut Jacob Esau Komigi, anggota DPD RI daerah pemilihan Provinsi Papua Barat yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komite I DPD RI itu, rekomendasi Komite I DPD RI harus dibahas tuntas oleh kedua calon dalam debat Capres – Cawapres yang akan berkontestasi pada Pilpres 17 Apri 2019 yang akan datang.

"Yaitu soal pentingnya menyusun Roadmap Pembangunan Otsus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang merupakan pedoman pembangunan yang mengikat dan menjadi tolok ukur kinerja pembangunan Otsus dengan bertumpu pada 3 pilar otsus, yaitu: Pemberdayaan, Perlindungan, dan Keberpihakan/Afirmasi," kata Komigi beberapa waktu lalu seperti dilansir situs resmi DPD RI 14 Januari lalu. 

Jacob menambahkan dirinya berharap kedua Capres menawarkan konsep dalam bentuk Grand Design/Blue Print masa depan Otsus Papua melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan dan upaya pembangunan kesejahteraan lainnya.

Capres terpilih menurutnya juga harus segera agendakan perlunya pendataan atau sensus Orang Asli Papua (OAP) baik data pilah secara pribadi maupun per keluarga, maupun data pilah OAP lainnya.

Loading...
;

"Sehingga pembangunan dalam kerangka Otsus Papua dapat hadir dan terarah menyentuh masyarakat khususnya OAP di Provinsi Papua dan Papua Barat,” kata Jacob yang juga putera asli Suku Moi, Sorong ini.

 

Dukung DOB

Ketika dimintai tanggapannya tentang pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB), Jacob memberikan masukan kepada Presiden Jokowi dalam kapasitasnya sebagai Capres agar dalam debat Capres presiden mengklarifikasi soal moratorium pemekaran DOB, yang menurut dia hanya didasarkan kepada anggapan atau asumsi adanya ketidakmampuan keuangan negara.

Bagi Komigi hal itu tidak memiliki dasar hukum yang kuat, serta mengabaikan aspirasi dan kebutuhan daerah. 

Jacob menilai, pasal 40 UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sudah menjelaskan beberapa komponen pendanaan penyelenggaraan pemerintahan Daerah Persiapan, yakni dari APBN (dana bantuan pengembangan Daerah Persiapan), bagian pendapatan dari PAD Induk dari Daerah Persiapan, penerimaan dari bagian Dana Perimbangan Daerah Induk, sumber pendapatan lain yang sah, dan sumber pendapatan yang ditetapkan dalam APBD Induk.

“Saya yakin Pak Jokowi sesungguhnya mendukung pemekaran DOB,” ujarnya.

 

Minta pengesahan PP Desertada

Terpisah, dilansir Antara Jumat (25/1/2019), Anggota DPD RI Fachrul Razi meminta pemerintah mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penataan Daerah dan PP tentang Desain Besar Penataan Daerah (Desertada) sebagai dasar pemekaran daerah.

"Kami meminta pemerintah menandatangani PP Desertada agar pembentukan daerah otonomi baru (DOB) terwujud," kata Fachrul dalam konferensi pers di kompleks MPR/DPR/DPD RI, Jakarta.

Ia menyakini Presiden RI Jokowi konsisten menjalankan Nawacita dan prinsip-prinsip undang-undang dalam penguatan daerah melalui DOB.

Namun, dia merasa di sekeliling Presiden, terdapat orang-orang yang menghambat pembentukan DOB.

"Kami percaya Presiden Jokowi konsisten menjalankan UU. Namun, kami sesalkan ketika di sekelilingnya ada yang menghambat pembentukan DOB," ujarnya.

Sekretaris Jenderal Forum Komunikasi Nasional Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (Forkonas DOB) se-Indonesia Abdurrahman Sang mengatakan bahwa pihaknya tetap meminta pemerintah menandatangani PP sebagai landasan hukum pemekaran daerah.

Menurut dia, dari 173 daerah yang diusulkan menjadi DOB, ada 43 juta penduduknya. Hal itu akan berpengaruh dalam kontestasi pemilu.

Ia menghormati pandangan pemerintah bahwa anggaran negara tidak mencukupi untuk pembentukan DOB. Namun, dia tetap meminta PP tersebut disahkan.

"Memang ada agenda politik tidak lama lagi, dan kami minta Presiden menandatangani PP tersebut agar pemekaran segera dilakukan," ujarnya.

Penanggung Jawab DOB 33 kabupaten di Papua Philips Wona mengaku mengerti Presiden Jokowi punya pertimbangan lain. Namun, kata dia jangan sampai pihaknya menjadi korban.

Ia juga meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo tidak boleh membuat pernyataan-pernyataan yang membuat situasi bertambah keruh.

PP Desertada, menurut dia, harus ditandatangani karena merupakan amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

"Jadi, jangan sampai kami salahkan orang Papua yang melakukan kegiatan yang bertentangan dengan negara," katanya sambil mengklaim bahwa hal itu disebabkan mereka meminta supaya ada kesejahteraan.

"Yang bisa menjawab adanya kesejahteraan itu adalah pemekaran," ujarnya lagi.(*)

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top