Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Otsus Papua harus memberdayakan orang asli Papua

Forum Peduli Hak Politik Orang Asli Papua dalam Pemerintahan menyelenggarakan diskusi Otonomi Khusus Papua di Jayapura, Papua, Kamis (21/11/2019).

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua periode 2014 – 2019 dari jalur pengangkatan, John NR Gobai mengatakan Otonomi Khusus Papua adalah sebuah upaya pemerintah pusat untuk meredam aspirasi Papua merdeka yang disampaikan rakyat Papua. Otonomi Khusus Papua harus dimanfaatkan untuk memberdayakan orang asli Papua.

John NR Gobai menyebut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua (UU Otsus Papua) diundangkan setelah pemerintah pusat menerima aspirasi rakyat Papua yang meminta merdeka. Melalui UU Otsus Papua, pemerintah pusat memberikan sejumlah wewenang baru kepada Pemerintah Provinsi Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua, serta mengamanatkan pembentukan lembaga baru seperti Majelis Rakyat Papua.

“Otsus Papua diberikan untuk orang Papua. [Hal yang] sebelumnya tidak ada menjadi ada [karena pemberlakuan Otsus Papua. [Kucuran] dana [pusat kepada Pemerintah Provinsi Papua] yang dulunya minim [sejak pemberlakuan Otsus Papua telah] ditambah. Otsus Papua seharusnya memberdayakan orang asli Papua,” kata Gobai di Jayapura, Papua, Kamis (21/11/2019).

Gobai menyebut pemberlakuan UU Otsus Papua menjadi dasar pembentukan lembaga kultural Majelis Rakyat Papua (MRP). Selain itu, Otsus Papua pula yang melandasi mekanisme pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua dari jalur penangkatan, untuk mewakili lima wilayah adat yang ada di Papua.

“Kalau MRP, fungsinya untuk menghimpun aspirasi masyarakat Papua. Sementara DRP Papua membuat regulasi dan mengontrol pemerintahan. Soal bagaimana mengelola anggara dan menjalankan regulasi, itu kewenangan Pemerintah [Provinsi Papua],” kata Gobai.

Ia menyatakan regulasi yang dibuat DPR Papua selanjutkan akan direalisasikan dalam bentuk kebijakan oleh Gubernur Papua. Kekhususan Otsus Papua juga didukung dengan kucuran Dana Otsus Papua kepada Pemerintah Provinsi Papua, dengan nilai yang mencapai triliunan. Sebagian dari Dana Otsus Papua itu telah dikucurkan kepada pemerintah kabupaten/kota di Papua.

Loading...
;

“Ada beberapa program yang dibiayai dengan Dana Otsus Papua, seperti program Gerakan Membangun Masyarakat Harapan Seluruh Rakyat atau Gerbang Mas Hasrat Papua. Program Strategis Pembangunan Ekonomi dan Kelembagaan Kampung atau Prospek. [Akan tetapi], program pemberdayaan ekonomi rakyat minim. Bantuan modal minim,” kata Gobai.

Gobai menyebut 18 tahun pemberlakuan UU Otsus Papua bisa menjadi momentum untuk semakin memberdayakan orang asli Papua. Gobai menginginkan adanya program pemberdayaan ekonomi rakyat, termasuk bagi para mama Papua yang berwira usaha. Bantuan permodalan yang dibiayai dari Dana Otsus Papua diharapkan Gobai akan mempermudah para mama menjalan usaha, tanpa harus meminjam kredit berbunga tinggi.

“Harus ada dana untuk pemberdayaan ekonomi. [Bantuan modal yang] mudah [mudah diperoleh], bila perlu tanpa bunga. Ada subsidi cicilan, agar [cicilan itu] tidak memberatkan para mama,” kata Gobai.

Ia menyatakan DPR Papua telah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Provinsi atau Raperdasi yang mengatur perlindungan dan pengembangan pangan lokal. Pemerintah Provinsi Papua sedang memfinalisasi Raperdasi itu, agar bisa segera diajukan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk mendapat nomor registrasi dan resmi berlaku.

Selain mengatur proteksi terhadap sejumlah jenis pangan lokal. Raperdasi itu juga memuat aturan yang membatasi keberadaan para pedagang eceran, khususnya sayur mayur, dari kalangan orang non Papua. “Ada pembatasan mobil [pedagang] keliling komplek [permukiman], [juga pedagang] bermotor yang masuk ke gang. Itu dikeluhkan oleh Mama-mama Papua,” kata Gobai.

Ia menyatakan Pemerintah Provinsi Papua seharusnya menyisihkan sebagaian dari Dana Otsus Papua untuk menyediakan bantuan permodalan bagi orang asli Papua yang berwira usaha. Gobai menyatakan selama ini banyak Mama-mama Papua yang telah berwira usaha, baik yang berasal dari Kabupaten Paniai, Biak, ataupun Jayawijaya.

Akan tetapi, kebanyakan pemerintah kabupaten/kota tidak mengurus para Mama Papua yang berwira usaha. “Seharusnya, Pemerintah Provinsi Papua yang mengambil alih. Kaum urban Kota [Jayapura misalnya] yang bukan asli Tabi, itu [seharusnya] diurus Pemerintah Provinsi Papua,” kata Gobai.

Inisiator Gerakan Pemuda Transformasi Papua, Benyamin Gurik menyatakan pasca kasus persekusi dan rasisme terhadap mahasiswa asal Papua di Surabaya pada 16 dan 17 Agustus 2019 lalu, pemerintah pusat terus mewacanakan pemekaran Provinsi Papua.

“Pemerintah pusat kemudian rencana memekarkan Papua Tengah, Tabi dan Papua Selatan. [Itu seperti Dana Otsus]. Kemeterian Keuangan juga merumuskan dana Otsus tanpa melibatkan [dan tidak berbicara dulu dengan] orang Papua,” katanya.(*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Baca juga artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top