P2MA-PTP tolak penambangan emas di Blok Wabu

Mahasiswa Intan Jaya saat aksi menolak Blok Wabu. - Jubi/Dok

Papua No.1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Pusat Pengendalian Masyarakat Adat Pengunungan Tengah Papua (P2MA-PTP), selaku pemilik hak sulung atau hak ulayat lokasi tambang emas terbesar kedua di Papua yakni Blok Wabu yang berlokasi di Kabupaten Intan Jaya, dengan tegas menolak kebijakan pemerintah pusat serta Provinsi Papua terkait dilanjutkannya penambangan emas tersebut.

Hal itu ditegaskan Agustinus Somau, sebagai Kepala Suku Besar Pengunungan Tengah Papua serta pimpinan tertinggi P2MA-PTP. Ia mengatakan Menteri ESDM, BUMN, serta Perusahaan MIND ID selaku eksekutor milik BUMN serta PT Freeport Indonesia harus menghentikan penambangan emas di Blok Wabu.

“Kami tolak penambangan emas di Blok Wabu. Kami menyatakan sikap tegas kepada Presiden Jokowi bahwa jika tidak melalui prosedur pengendalian masyarakat adat Pengunungan Tengah Papua, maka MIND ID Indonesia harus hentikan mengekplorasi tambang Blok Wabu,” ujarnya, kepada Jubi melalui telepon selulernya, Selasa (29/6/2021).

Menurutnya, sikap ini untuk menanggapi pernyataan Kementerian ESDM melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Ridwan Djamaluddin, bahwa pihaknya masih melakukan kajian terhadap pengelolaan Blok Wabu di Papua yang diberitakan melalui bisnis.com.

“Kalau bilang sedang kaji, itu bersama-sama siapakah? Soalnya kami sebagai pemilik hak ulayat, kami tidak dilibatkan, maka jangan buru-buru dan segera hentikan. Kami hak ulayat akan menjadi korban,” katanya.

Sesuai pemberitaan tersebut, Ridwan juga menyampaikan Blok Wabu hingga kini belum ditetapkan sebagai Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) sehingga belum bisa ditawarkan kepada badan usaha.

“Setelah kajian dan penelitiannya selesai, baru akan ditetapkan sebagai WIUPK,” ujar Ridwan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR RI, Rabu (31/3/2021).

Loading...
;

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Papua telah merekomendasikan Blok Wabu tersebut untuk dikelola oleh MIND ID. Kepala Dinas ESDM Provinsi Papua, Fred James Boray, mengatakan Gubernur Provinsi Papua akan segera mengajukan rekomendasi tersebut ke Menteri ESDM agar bisa ditindaklanjuti.

“Ini merupakan inisiatif Pemprov Papua agar ke depan perusahaan daerah dapat berpartisipasi dalam pengelolaan Blok Wabu,” katanya.

Menurut dia, Pemprov tidak ingin lagi menunggu hingga puluhan tahun untuk bisa terlibat dalam proyek tambang di daerahnya, seperti yang terjadi di Freeport.

“Kami sudah bicara panjang lebar sampai saham, karena kami melihat Freeport sampai puluhan tahun, kami baru berbicara. Tetapi kemarin untuk Wabu kami sudah ambil langkah duluan,” katanya.

Direktur Utama MIND ID, Orias Petrus Moedak, yang dikonfirmasi membenarkan pihaknya mendapatkan tawaran untuk mengelola Blok Wabu dari Pemprov Papua dan sudah memberikan jawaban. Hanya saja, pihaknya masih menunggu izin dari Kementerian ESDM.

“Secara aturan diserahkan ke Menteri ESDM. Untuk sementara belum (ada) apa-apa yang kami lakukan di Wabu. Hanya administrasi dan komunikasi awal,” ujarnya. (*)

 

Editor: Kristianto Galuwo

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending

Terkini

JUBI TV

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top