Follow our news chanel

Previous
Next

PAHAM Papua: Komnas HAM RI harus usut kasus penembakan Pendeta Zanambani

Ilustrasi penembakan di Papua
Ilustrasi penembakan - IST

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Perkumpulan Advokat HAM atau PAHAM Papua meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM RI turun dan menyelidiki kasus penembakan yang membuat Pendeta Yeremias Zanambani meninggal di Intan Jaya pada Sabtu (19/9/2020). PAHAM Papua juga meminta Komnas HAM RI menyelidiki berbagai kasus penembakan di luar hukum lainnya yang juga terjadi di Papua.

Hal itu dinyatakan PAHAM Papua melalui keterangan pers tertulisnya pada Selasa (22/9/2020). “Kami mendesak Komnas HAM RI agar melakukan investigasi dan memproses hukum pelaku pembunuhan Pendeta Yeremias Zanambani, pembunuhan Elias Kurunggu (40) dan Seru Kurunggu (2) pada 18 Juli 2020 di Nduga, pembunuhan Melki Marek Maisini (16), Armando Bebari (20) dan Roni Wandik (23) pada 10 dan 13 April 2020 di Timika, pembunuhan Hendrik Lokbere pada 20 Desember 2019 di Nduga, dan Pembunuhan Melianus Dogopia (18) dan Yulyanus Mote (18) pada 21 Mei 2019 di Deyai,” demikian keterangan pers tertulis PAHAM Papua.

PAHAM Papua menyatakan kasus penembakan Pendeta Yeremias Zanambani merupakan tindakan pembunuhan diluar hukum yang merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius. Tindakan ini merupakan tindakan yang tidak manusiawi dan merupakan pelanggaran HAM Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat huruf b Junto Pasal 9 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Baca juga: Amnesty International: Ada 15 kasus penembakan di luar hukum yang terjadi di Papua   

PAHAM Papua juga mencatat bahwa penembakan Pendeta Yeremias Zanambani bukan merupakan kasus penembakan pertama terhadap pendeta di Papua. Kisah pembunuan Pendeta Yeremias Zanambani sama persis dengan pembunuhan terhadap Pendeta Gimin Narigi yang terjadi Tahun 2018 di Mapenduma, Kabupaten Nduga. Pendeta Gimin Narigi juga ditembak mati saat aparat TNI/Polri melakukan penyisiran di Mapenduma, saat terjadi konflik bersenjata antara TNI/Polridan Tentara Pembebasan Nasional di Kabupaten Nduga,” demikian keterangan pers PAHAM Papua.

PAHAM Papua menyatakan pembunuhan serupa juga terjadi terhadap warga Papua lainnya, sebagaimana yang dinyatakan PAHAM Papua dalam desakannya kepada Komnas HAM RI. PAHAM Papua menyatakan pihaknya tidak melihat adanya proses hukum terhadap para pelaku pembunuhan itu.

Baca juga: Kapolda Papua nyatakan pihaknya masih selidiki kasus penembakan Pendeta Zanambani

Loading...
;

“Dalam beberapa kasus diantaranya pihak aparat hanya menguacapkan permohonan maaf kepada keluraga korban atas tindakan pembunuhan di luar hukum yang dilakukan oleh anggotanya, tanpa mendorong proses hukum yang adil sebagai bentuk ketaatan aparat terhadap hukum. Pemerintah pun tidak ambil pusing. Mereka diam atas segala peristiwa kekerasan yang terjadi terhadap rakyat Papua itu, seakan pembunuhan terhadap manusia Papua merupakan hal yang wajar di negara ini,” demikian keterangan pers PAHAM Papua.

PAHAM Papua berpendapat bahwa pembunuhan Pendeta Yeremias Zanambani yang terjadi dalam rangkaian operasi TNI/Polri terhadap TPN yang merupakan bagian dari konflik antara Pemerintah Indonesia dan kelompok pro kemerdekaan Papua. PAHAM Papua menegaskan pendekatan keamanan yang digunakan dalam mennyelesaikan konflik Papua terbukti gagal meredakan konflik, dan gagal mengamankan kehidupan warga Papua. “Sebaliknya pendekatan keamanan [telah] meluasnya konflik di berbagai daerah di Papua, dan terbukti telah merenggut ribuan nyawa orang Papua dan Indonesia, baik warga sipil Papua maupun TNI/Polri,” demikian keterangan pers PAHAM Papua.

Baca juga: PGI laporkan penembakan pendeta Zanambani kepada Jokowi

PAHAM Papua meminta aparat TNI/Polri agar tidak membabi buta dalam melakukan operasi di Intan Jaya, Nguda, Timika dan berbagi wilayah lain di Papua. PAHAM Papua juga mendesak pemerintah Indonesia agar menghentikan pendekatan keamanan dalam menyelesaikan konflik Papua, dan memulai proses menuju dialog atau perundingan, atau apapun ruangnya untuk berbicara dan bersepakat dengan para pihak yang terlibat dalam konflik Papua.

“Kami mendesak otoritas sipil di Papua-Gubernur, DPRP, MRP, Bupati/Wali Kota se-Papua dan Papua Barat mengambil langka proaktif untuk melindungi seluruh masyarakat Papua dari perilaku tidak professional aparat keamanan di Papua. Kami menyerukan kepada seluruh komunitas masyarakat sipil di Papua, Indonesia dan Internasional, komunitas pemerhati HAM, komunitas gereja, komunitas seniman, komunitas akademisi, komunitas mahasiswa, komunitas perempuan, dan komunitas masyarakt adat agar turut memantau perkembangan HAM di Papua, mendesak pemerintah Indonesia menghentikan segala kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua, dan menyelesaikan persoalan konflik Papua secara damai dengan pihak yang berkonflik, Tentara Pembebasan Nasional,” demikian keterangan pers PAHAM Papua.(*)

Editor: Admin Jubi

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top