Palang penghambat distribusi air bersih Ketika ribuan warga kota tak nikmati air bersih

Pemalangan kemba stasiun pompa air di Jalan Parakomando – Jubi/Frans L Kobun
Palang penghambat distribusi air bersih Ketika ribuan warga kota tak nikmati air bersih 1 i Papua
Pemalangan kemba stasiun pompa air di Jalan Parakomando – Jubi/Frans L Kobun

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Merauke, Jubi – Anselmus Bume Samkakai kembali memalang Stasiun Pompa Air milik PT Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Jalan Parakomando, Kelurahan Mandala, Kabupaten Merauke. Pemalangan dilakukan dengan memasang sasi di pintu masuk itu lantaran janji pemerintah untuk membayar ganti rugi senilai Rp1 miliar tak kunjung  direalisasikan.

Kurang lebih lima hari stasiun pompa air dipalang. Bahkan pemilik ulayat bersama keluarganya tetap berada di lokasi stasiun menanti jawaban pemerintah untuk pembayaran. Akibatnya pompa tak bisa difungsikan. Sebagian besar pelanggan pun hingga kini tak mendapatkan layanan air bersih sebagaimana biasa.

Direktur PT  PDAM Kabupaten Merauke, Chatarina Rapar, kepada Jubi, Selasa (26/11/2019) mengatakan, pemalangan sudah berlangsung lima hari. “Hingga kini tak kunjung dibuka. Akibatnya 2 ribu pelanggan tak bisa mendapatkan pasokan air bersih secara rutin, mesin stasiun untuk menyedot air tak bisa dimanfaatkan, lantaran masih dipalang,” kata Rapar.

Baca juga : Ibu rumah tangga ancam demonstrasi protes layanan PDAM Jayapura

Layanan PDAM Macet di Merauke

PDAM Banjarmasih Perbaiki Pelayanan Air Bersih Musim Kemarau

Loading...
;

Ia mengaku sudah melaporkan kepada Bupati Merauke, Frederikus Gebze terkait pemalangan itu, namun bupati mengarahkan agar dilaporkan ke Polres Merauke.

“Ya, sesuai apa yang disampaikan pak bupati, tanah yang telah bersertifikat dan dimanfaatkan untuk kepentingan banyak orang dan apabila ada pemalangan dilaporkan saja ke polres,” katanya.

Lokasi stasiun pompa tersebut, telah memiliki sertifikat. Dengan demikian, pihaknya mengambil langkah untuk dilaporkan ke Polres Merauke  sebagai langkah penyelesaian melalui jalur hukum. “Memang pemerintah tak mungkin akan melakukan pembayaran ganti rugi tanah tersebut, lantaran telah memiliki sertifikat,” katanya.

Menurut dia, beberapa kali PDAM menggelar berbagai upaya, termasuk negosiasi bersama pemilik ulayat. Bahkan pertemuan dengan Kapolres Meruke juga sudah dilangsungkan, ttapi pemilik ulayat masih kembali melakukan pemalangan.

Dengan pemalangan itu, sebagian besar masyarakat dalam kota yang notabene sebagai pelanggan air bersih, tidak bisa terlayani. Sebagai solusinya mobil tangki air milik PDAM  dioperasikan ke rumah-rumah pelanggan. Namun tidak semua dilayani tuntas.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Merauke, Benjamin Latumahina, menilai pemalangan terjadi karena ada miskomunikasi. “Sesungguhnya hanya miskomunikasi saja, sehingga pemalangan dilakukan,” kata Latumahina.

Ia mengaku beberapa hari lalu pemilik ulayat menemui dirinya. “Ada beberapa hal dibicarakan termasuk penyelesaian yang akan dituntaskan dalam Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020,” kata Latumahina menjelaskan.

Pada prinsipnya dewan mengakomodir apa yang menjadi permintaan dan tuntutan pemilik ulayat. Untuk disetujui apakah dibayar Rp1 miliar, ada tim anggaran dari pemerintah yang membahas lebih lanjut. (*)

Editor : Edi Faisol

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top