Follow our news chanel

Previous
Next

Pandemi Covid-19 timbulkan 4 darurat baru Di Papua 

papua-Covid-19
Ilustrasi, pandemi Covid-19 di Tanah Papua - Jubi/Dok

Papua No. 1 News Portal | Jubi

 Jayapura, Jubi – Anggota Majelis Rakyat Papua atau MRP, Edison Tanati mengatakan pandemi Covid-19 telah menimbulkan 4 situasi darurat baru di Papua, yaitu darurat kesehatan, darurat pendidikan, darurat ekonomi, dan darurat sosial. Jika empat situasi darurat itu tidak diatasi dengan baik, pandemi Covid-19 bisa berkembang menjadi darurat politik.

Hal itu dinyatakan Edison Tanati kepada Jubi di Kota Jayapura, Kamis (18/6/2020). Ketua Tim Covid-19 Majelis Rakyat Papua (MRP) itu menyatakan kedaruratan kesehatan, pendidikan, ekonomi, maupun sosial yang lebih parah terjadi di daerah yang memiliki lebih banyak kasus Covid-19.

Ia menilai situasi darurat kesehatan telah dengan jelas terjadi di Papua, dengan jumlah pasien Covid-19 yang terus bertambah. Tanati menyatakan warga di sekitar beberapa rumah sakit yang merawat pasien Covid-19 mulai cemas dengan perkembangan pandemi itu.

“Isu [pandemi Covid-19] ini sampai membuat orang yang sakit biasa takut berobat ke rumah sakit. [Mereka takut mendatangi rumah sakit karena] takut terinfeksi [korona], sehingga [memilih] tahan sakitnya,” ujar Tanati.

Tanati meminta Pemerintah Provinsi Papua bersama pemerintah kabupaten/kota perlu menyiapkan rumah sakit yang tidak menangani pasien Covid-19, sehingga bisa menjadi pilihan bagi warga yang sakit selain Covid-19 untuk berobat. [Harus jelas] rumah sakit mana [yang merawat pasien Covid-19], rumah sakit mana yang menjadi rumah sakit umum sehingga masyarakat bisa berobat di sana,” kata Tanati.

Baca juga: Pemprov Papua lanjutkan relaksasi selama 14 hari ke depan

Tanati juga menyoroti situasi darurat pendidikan yang terlihat dari terhentinya kegiatan belajar mengajar secara tatap muka di ruang kelas, baik di tingkat pendidikan dasar, menengah, maupun tinggi. “Selama ini anak-anak kuliah langsung, menjadi kuliah online. [Akan tetapi], anak-anak kita ini tidak semuanya mempunyai fasilitas [untuk mengikuti perkuliahan atau pelajaran secara daring],” kata Tanati.

Loading...
;

Tanati mengingatkan anak di kampung tidak bisa melakukan apapun selain libur. Mereka tidak bisa mengikuti belajar bersama secara daring yang diselengarakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tidak seperti para pelajar atau mahasiswa di kawasan perkotaan.

Pandemi Covid-19 bahkan menimbulkan kedaruratan ekonomi dan sosial, karena Pemerintah Provinsi Papua harus memberlakukan Pembatasan Sosial Diperluas dan Diperketat (PSDD) demi memutus penularan virus korona. PSDD telah secara luas berdampak terhadap aktivitas ekonomi maupun aktivitas sosial warga.

Tanati menyebut anjuran jaga jarak antarorang membuat kehidupan sosial di Papua runtuh. “Kita punya kebiasaan berkumpul, makan-minum bersama, bercanda ria bersama. [Kini kebiasaan itu] tidak bisa lagi [dilakukan] ,” kata Tanati dengan serius.

Tanati mengingatkan empat darurat baru itu bisa mengarah kepada kedaruratan politik. Pemerintah Provinsi Papua menerapkan berbagai kebijakan baru, yang tidak serta merta bisa diterima oleh semua lapisan masyarakat. “Ada yang nyaman [dengan kebijakan baru itu]. Akan tetapi [pihak] yang tidak nyaman dengan kebijakan dan keputusan [itu] bisa menciptakan kondisi lain,” kata Tanati.

Baca juga: Ekonomi harus berjalan di tengah pandemi Covid 19

Tanati meminta apapun kebijakan dan keputusan pemimpin birokrasi harus bijak dan terukur secara ekonomi maupun kemanusiaan. Jika tidak, kebijakan atau keputusan yang diambil demi menangani pandemi Covid-19 justru direspon negatif dan menimbulkan darurat politik.

Anggota MRP, Pdt Nikolaus Degey menyatakan kedaruratan yang timbul sebagai dampak pandemi Covid-19 telah menghambat pemenuhan hak hidup orang asli Papua.  “Hak-hak hidup orang asli Papua tidak terpenuhi, [baik] secara sengaja [atau] tidak segaja,” ujar Degey.

Degey mencontohkan kebijakan pemerintah daerah untuk merawat pasien Covid-19 di rumah sakit setempat telah mengurangi akses warga untuk berobat karena sakit selain Covid-19. “Orang takut ke rumah sakit karena kebijakan itu. Memang perlu [ada] rumah sakit yang bebas dari pasien Covid-19,” usulnya.

Degey juga menyatakan berbagai kedaruratan yang timbul sebagai dampak pandemi Covid-19 menimbulkan tekanan psikologi bagi warga Papua, termasuk orang asli Papua. Tekanan psikologi juga terjadi karena pemerintah daerah menggunakan aparat keamanan untuk mengamankan dan memastikan kepatuhan warga menjalankan Pembatasan Sosial Diperluas dan Diperketat.

“Orang Papua sudah trauma dengan tekanan operasi militer. Kini ditambah lagi dengan virus korona, sehingga ini [seperti] tekanan di atas tekanan,” kata Degey.(*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top