HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2021

Paniai berdarah; pelanggaran HAM berat pertama rezim Jokowi yang terancam impunitas

papua
Dua orang mama Papua menangisi anaknya yang ditembak mati pada kasus Paniai berdarah 2014 silam – Jubi/dok Yanes Douw

 

Papua No. 1 News Portal

Jayapura, Jubi – 8 Desember 2014 pagi, darah manusia  sudah mengucur di Paniai. Orang orang bertumbangan di tanah. Tentara memuntahkan peluru tajam di antara jerit dan erangan.

Berdasarkan laporan Amnesti Internasional, tragedi itu bermula ketika ratusan warga Papua berkumpul di dekat markas militer dan polisi setempat, di kota Enarotali, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua. Mereka melancarkan protes.

Paniai berdarah; pelanggaran HAM berat pertama rezim Jokowi yang terancam impunitas 1 i Papua

Demonstrasi itu merupakan respons warga atas dugaan pemukulan 11 anak Papua oleh personil militer sehari
sebelumnya.  Ketika para pengunjuk rasa mulai melemparkan batu dan kayu ke sekitar gedung­gedung tersebut, pasukan keamanan mulai menembaki kerumunan pengunjuk rasa menggunakan peluru tajam, menewaskan empat orang.

Keempat orang yang ditemukan tewas diterjang timah panas aparat itu adalah Apius Gobay, 16 tahun, tertembak di perut; Alpius Youw, 18 tahun, tertembak di pantat; Simon Degei, 17 tahun, tertembak di rusuk kiri;
sementara Yulianus Yeimo, berusia 17 tahun, terdapat luka peluru di perut dan punggung.

Paling sedikit 17 orang lainnya juga terluka akibat terkena tembakan atau bayonet oleh anggota pasukan
keamanan.

Ketika tragedi ini terjadi, Joko Widodo, seorang sipil dan pengusaha mebel dari Kota Solo, baru saja dilantik jadi Presiden Republik Indonesia.

Usai memenangi Pemilu yang panas dan banal itu, Jokowi seolah jadi tumpuan harapan bagi banyak orang. Termasuk harapan untuk menuntaskan pelbagai kasus pelanggaran HAM di Indonesia dan Papua yang diwariskan rezim sebelumnya.

Jokowi menyampaikan penyesalannya atas terjadinya kekerasan di Entarotali, Kabupaten Paniai, beberapa waktu lalu.

“Saya ikut berempati terhadap keluarga korban kekerasan, dan saya ingin kasus diselesaikan secepat-cepatya. Agar tidak terulang kembali di masa yang akan datang,” tutur Jokowi di hadapan ribuan warga Papua .

Tragedi Paniai berdarah adalah pelanggaran HAM berat pertama pada rezim Jokowi. Selang lima tahun kemudian, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menetapkan tragedi Paniai, Papua sebagai pelanggaran HAM berat. Keputusan itu ditetapkan dalam sidang paripurna khusus pada 3 Februari 2020.

“Secara aklamasi kami putuskan [tragedi Paniai] sebagai peristiwa pelanggaran berat HAM,” kata melalui keterangan Komnas HAM, Minggu (16/2/2020).

Selama melakukan penyelidikan, tim telah melakukan pemeriksaan kepada para saksi sebanyak 26 orang. Kemudian, meninjau TKP di Enarotali Kabupaten Paniai, dan memeriksa berbagai dokumen, diskusi dengan ahli, dan berbagai informasi yang menunjang pengungkapan.

Berdasarkan hasil penyelidikan itu, menurut Taufan, disimpulkan bahwa anggota TNI yang bertugas pada saat peristiwa tersebut, baik dalam struktur komando Kodam XVII/Cenderawasih sampai komando lapangan di Enarotali, Paniai, diduga sebagai pelaku yang bertanggung jawab.

Tim penyelidik juga menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kepolisian, namun bukan dalam kerangka pelanggaran HAM berat.

Berkas kasus Paniai telah diserahkan Komnas HAM kepada pihak Kejaksaan Agung. Artinya, penanganan kasus itu naik dari proses penyelidikan menjadi penyidikan. Tapi untuk kedua kalinya, berkas yang mengandung harapan keadilan bagi keluarga korban itu dikembalikan lagi oleh Kejaksaan Agung. Komnas Ham diminta lagi untuk melengkapi berkas itu.

“Penyelidikannya telah selesai dilakukan oleh Komnas HAM dan hasil penyelidikannya telah disampaikan kepada Jaksa Agung. Bolak-balik berkas ini berpotensi mandek, mengarah menjadi impunitas,” kata anggota Tim Penyidik Komnas HAM untuk Kasus Paniai Munafrizal Manan dalam konferensi pers, Kamis, 6 Juni 2020. Komnas HAM mulai pesimistis.

Rizal, menyebut Kejaksaan Agung sudah dua kali mengembalikan berkas kasus Paniai ke Komnas HAM.

Menurut Rizal, pengembalian berkas kali ini merupakan yang tercepat. Dia bilang berkas kasus dikembalikan tepat 37 hari setelah dikirimkan oleh Komnas HAM pada 14 April 2020.

Baca Juga: 

“Pengembalian berkas penyelidikan yang kedua ini disertai dengan argumentasi yang mirip pada saat pengembalian berkas yang pertama. Ini merupakan pengembalian yang relatif cepat,” ujarnya.

Kejaksaan Agung pertama kali mengembalikan berkas kasus Paniai ke Komnas HAM pada 20 Maret. Berkas tersebut dikembalikan Kejagung dengan alasan kurang bukti.

Setelah melakukan pembenahan, Komnas HAM kemudian mengirimkan kembali berkas tersebut pada 14 April, tidak lama setelah itu pada 20 April, berkas tersebut kembali ke Komnas HAM.

Komisioner Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik melihat bahwa pengembalian berkas ini menunjukkan kasus Paniai tidak akan menemukan kejelasan.

Ia lantas meminta Presiden Joko Widodo mengikuti 5 cara untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM di Paniai, Papua.

“Ini merupakan kesempatan bagi presiden untuk menepati janji keadilan, ada lima hal yang bisa dilaksanakan presiden,” ujarnya dalam video conference.

Pertama, presiden harus memastikan proses penyidikan berjalan dan bekerja secara independen serta profesional sesuai dengan prinsip HAM.

Kedua, presiden harus memerintahkan bahwa siapapun yang terkait kasus Paniai agar bersikap kooperatif serta menegaskan bahwa penghalangan proses hukum atas kasus Paniai akan ditindak secara hukum berlaku.

Kemudian, Komnas HAM juga meminta presiden membentuk tim penyidik dan penuntut independen jika proses penyidikan oleh Kejaksaan Agung tidak mendapatkan hasil.

“Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang berisi tokoh-tokoh kredibel, maka presiden dapat memerintahkan pembentukan tim penyidik khusus,” kata Ahmad.

“Presiden juga dapat memperkuat kewenangan Komnas HAM agar dapat melakukan penyidikan dan penuntutan atas kasus pelanggaran HAM,” imbuhnya.

Menurutnya, menyelesaikan kasus Paniai tidak sulit sebab kasus ini masih tergolong baru sehingga tidak kesulitan mengumpulkan bukti. Hanya saja perlu ada political will dari presiden agar kasus Paniai dapat diselesaikan.

“Lingkup Komnas HAM sesuai aturan yakni menemukan ada tidaknya tindakan pelanggaran HAM berat, kemudian terbukti ada, kami berikan bukti serta dokumen tersebut ke jaksa agung. Proses selanjutnya mudah dan sederhana,” terang Ahmad sebagaimana dikutip CNN Indonesia.(*)

Editor: Syam Terrajana

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top