Panja MRPB akan sambangi Polda dan Kejati Papua Barat atas kasus korupsi JLW

Papua
Kantor MRPB di Manokwari. (Jubi/Hans Arnold Kapisa)

Papua No.1 News Portal | Jubi

Manokwari, Jubi – Panitia kerja (Panja) Majelis Rakyat Papua Barat atau MRPB akan mendatangi Polda dan Kejaksaan Tinggi di Papua Barat untuk menyampaikan aspirasi masyarakat adat menyangkut ketidakpastian hukum di mata masyarakat adat, atas sejumlah perkara yang ditangani dua institusi tersebut.

Maxsi Nelson Ahoren ketua MRPB mengatakan panitia kerja (panja) yang telah dibentuk lembaganya bertugas mengawal aspirasi masyarakat adat [khusus] penanganan perkara yang terkesan lamban oleh institusi penegak hukum di Papua Barat.

“Panja beranggotakan 8 (delapan) orang anggota MRPB ini dimandatkan mengawal aspirasi masyarakat adat dari beberapa kabupaten/kota yang hak adatnya ikut dirampas akibat kepentingan elit. Senin pekan depan panja MRPB sudah mulai bekerja” ujar Ahoren, Rabu (10/3/2021).

Dia mengatakan, Panja MRPB agendakan pertemuan diawali dari Polda Papua Barat untuk membahas aspirasi masyarakat adat yang tergabung dalam Aliansi Raja Ampat Bersatu (ARAB) yang telah diterima MRPB.

“Salah satu aspirasi yang menjadi fokus panja MRPB yaitu terkait penuntasan dugaan perkara korupsi mega proyek Jalan Lingkar Waigeo (JLW) oleh Polda Papua Barat,” kata Ahoren.

Sebelumnya, sekretaris ARAB Niko Ramandey bersama perwakilan masyarakat adat Raja Ampat telah menyerahkan aspirasinya kepada MRPB, dan juga kepada Kejaksaan Tinggi Papua Barat awal Februari lalu.

Di Kejati Papua Barat, ARAB pun mendesak institusi itu segera mengambil alih penanganan perkara dugaan korupsi JLW (Jalan Lingkar Waigeo) dari Polda Papua Barat untuk dilakukan penyelidikan ulang.

Loading...
;

Sementara, Juru bicara Kejati Papua Barat, Billy Wuisan, kala itu membenarkan telah menerima aspirasi ARAB, dan secara teknis akan dikoordinasikan bersama Polda Papua Barat, sebagai sesama aparat penegak hukum sesuai prosedur yang berlaku.

Menanggapi desakan penuntasan dugaan korupsi pada mega proyek JLW, Bupati petahana kabupaten Raja Ampat, Abdul Faris Umlati mengaku belum dapat memutuskan keberlanjutan proyek tersebut dalam periode kedua memimpin Raja Ampat.

Dia berdalih, persoalan JLW hanya dibesar-besarkan oleh segelintir warga Raja Ampat yang tak inginkan adanya pembangunan di pusat pariwisata dunia tersebut.

“Untuk JLW kita pending dulu, karena terlalu banyak orang pintar yang tidak ingin adanya pembangunan di Raja Ampat. Kita belum bisa putuskan kelanjutan proyek itu. Tapi saat ini kita fokus ke proyek Jalan lingkar Raja Ampat,” ujar Umlati usai dilantik Gubernur Mandacan (25/2/2021) di Manokwari. (*)

 

Editor: Edho Sinaga

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending

Terkini

JUBI TV

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top