Pansus DPR Papua tegaskan hentikan bahas UU Otsus kalau hanya fokus dua pasal

Ketua Pansus Otsus DPR Papua, Thomas Sondegau. - web DPRP

Papua No.1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Panitia Khusus Otonomi Khusus (Pansus Otsus) dari DPR Papua menegaskan pemerintah pusat harus segera menghentikan pembahasan UU Nomor 21 tahun 2001 Otsus di Jakarta, jika hanya difokuskan pada dua pasal saja yakni pasal 34 soal keuangan dan pasal 76 tentang pemekaran daerah.

“Yang rakyat Papua minta itu bukan soal uang dan pemekaran daerah, rakyat melalui kami DPR Papua dan MRP sudah menyatakan sikap kepada pemerintah pusat, bahwa pasal-pasal itu harus direvisi seluruhnya atau sebagian (50 persen) direvisi,” ujar Ketua Pansus Otsus DPR Papua, Thomas Zondegau kepada Jubi, Rabu (7/7/2021).

Menurut Sondegau, wacananya pada 15 Juli 2021 pemerintah pusat bakal menetapkan dua pasal saja. Ia lantas mempertanyakan, dua pasal itu untuk siapa. “Yang rakyat Papua dan Papua Barat minta itu revisi total,” ujarnya.

“Jangan memaksakan Otsus Papua dilanjutkan, mestinya dievaluasi berdasarkan 20 tahun Otsus berlaku di Tanah Papua. Jika ditetapkan, pemerintah pusat harus tahu apa yang akan terjadi di Papua, ini dampak yang perlu dipikirkan,” tambahnya.

Lanjutnya, kalau pemerintah pusat berkeinginan agar ada perubahan di Papua (Provinsi Papua dan Papua Barat) melalui Otsus jilid II, mestinya pemerintah pusat bersama Pansus DPR RI harus merevisi total UU Otsus.

“Ini masih beberapa pasal belum berjalan selama 20 tahun berlaku, tetapi dipaksa untuk dilanjutkan, ini sangat tidak bisa. Jangan sampai, pemerintah pusat memaksakan. Kalau mau, supaya perubahan Otsus jilid II itu benar-benar terjadi di Tanah Papua, maka revisi ulang,” ucapnya.

Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Revisi UU Otsus Papua, Yan Permenas Mandenas, mengatakan revisi UU 21 tahun 2021 tentang Otsus Papua dinilai perlu membuat ketentuan mengikat agar aspirasi masyarakat di Bumi Cenderawasih didengar dengan baik.

Loading...
;

Menurut dia, hal itu harus dilakukan agar amendemen tidak hanya mengakomodasi keinginan pemerintah pusat. “Regulasi yang kita atur harus memberikan proteksi terhadap orang asli Papua. Jangan sampai kita memberikan sesuatu berdasarkan keinginan Jakarta,” kata Yan Permenas Mandenas dalam rapat kerja virtual, Senin (5/7/2021). (*)

 

Editor: Kristianto Galuwo

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top