Pansus Kemanusiaan DPR Papua catat sejumlah masalah yang mesti diselesaikan

Papua
Ketua Pansus Kemanusiaan DPR Papua, Feryana Wakerkwa (tengah) dan Wakil Ketua Pansus Kemanusiaan DPR Papua, Namantus Gwijangge (kanan) saat mengunjungi pengungsi Nduga di halaman Gereja Weneroma, Jayawijaya pertengahan tahun lalu - Jubi. Dok

Papua No.1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Panitia Khusus atau Pansus Kemanusiaan DPR Papua mencatat ada sejumlah masalah di Papua yang mesti segera diselesaikan pemerintah pada 2021 ini.

Wakil Ketua Pansus Kemanusiaan DPR Papua, Namantus Gwijangge mengatakan masalah itu di antaranya kebijakan pengamanan yang mesti dievaluasi, kesejahteraan sebagian besar masyarakat asli Papua, juga solusi untuk pengungsi Nduga dan Intan Jaya yang merupakan korban konflik bersenjata antara aparat keamanan dan kelompok bersenjata di wilayahnya.

“Ada banyak hal yang menjadi catatan kami [yang mesti ditindaklanjuti] pada 2021 ini. Ini pekerjaan rumah besar, dan pemerintah tidak serius mengurus masalah yang ada ini,” kata Namantus Gwijangge melalui panggilan telepon, Rabu (6/1/2021).

Katanya, Pansus DPR Papua telah menyiapkan data sesuai fakta temuan di lapangan. Temuan dan data itu juga sudah laporkan dalam internal DPR Papua.

“Kita berharap tahun ini kita laporkan hasil itu kepada pemerintah untuk dilakukan evaluasi besar besaran manajemen pengamanan di Papua. Juga mencari solusi setiap masalah yang mendesak untuk diselesaikan,” ujarnya.

Dari sisi keamanan, Namantus Gwijangge mewanti wanti aparat keamanan agar tidak merespons berlebih jika kembali muncul pro dan kontra di kalangan masyarakat Papua, berkaitan akan berakhirnya dana Otonomi Khusus Papua tahun ini.

Menurutnya, isu akan berakhirnya dana Otsus Papua ini sudah diperbincangkan sejak jauh hari hingga kini. Tugas aparat keamanan menjaga keamanan. Akan tetapi jangan bertindak berlebihan dan di luar prosedur merespons pro kontra berakhirnya dana Otsus Papua.

Loading...
;

“Kalau hari ini kita lakukan pendekatan keamanan dengan dalil Otsus akan berakhir maka saya pikir itu terlalu dangkal,” ujarnya.

Berkaitan dengan keberadaan pengungsi Nduga di berbagai wilayah dan pengungsi Intan Jaya, Namantus Gwijangge menilai pemerintah provinsi dan kabupaten tidak serius mencari solusi.

“Mestinya pemerintah cepat merespons masalah ini. Tapi pemprov dan pemkab, juga kita semua baku harap (saling berharap). Tidak boleh lagi seperti begitu,” ucapnya.

Namantus Gwijangge berpendapat, masalah keamanan dan kesejahteraan rakyat mutlak tanggung jawab negara melalui pemerintah di daerah.

Akan tetapi, ia menilai yang kini terjadi pemprov dan pemkab di Papua kini hanya mengagung-agungkan pembangunan.

Sementara itu, masih banyak warga Papua hidup tidak layak pada masa Otsus saat ini.

“Kita mesti melakukan evaluasi besar besaran dari sisi keamanan dan kesejahteraan rakyat. Ini belum kita seriusi. Okelah pembangunan memang jalan, namun masalah keamanan dan kesejahteraan rakyat ini juga mesti diseriusi,” katanya.

Dari sisi pengamanan, Tim Kemanusiaan untuk Papua menduga rangkaian kekerasan di Papua terutama di Intan Jaya yang mengorbankan warga sipil belakangan ini, berkaitan dengan kebijakan keamanan di Papua.

Ketua Tim Kemanusiaan untuk Papua, Haris Azhar dalam diskusi publik dan launching “Laporan Duka Hitadipa” secara daring awal Desember 2020 silam mengatakan, kekerasan terhadap warga sipil di Intan Jaya memiliki korelasi dengan sejumlah kebijakan pengamanan.

Misalnya, Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2019 tentang pembentukan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Kogabwilhan dan peningkatan status 23 Komando Resor Militer (Korem) tipe B menjadi tipe A.

“Perlu lagi dilihat kebijakan tentang pembentukan Kogabwilhan III di wilayah Indonesia bagian Timur termasuk Papua. Ketiga rencana Korem 173 yang bermarkas di Biak membentuk empat Kodim baru di Deiyai, Paniai, Puncak dan Intan Jaya,” kata Haris Azhar.

Menurutnya, kebijakan itu berkorelasi dengan kebijakan turunan rencana operasi yang berhubungan dengan aktivitas militer di lapangan. Di antaranya mobilisasi dan penambahan personil militer dalam skala besar di Intan Jaya.

Penyebaran personil militer di berbagai distrik di Intan Jaya dan pendirian Koramil persiapan di Distrik Hitadipa, Intan Jaya. Dampak langsung dalam mobilisasi pasukan TNI dalam skala besar ini memunculkan serangkaian kekerasan.

Meningkatnya eskalasi konflik bersenjata yang melibatkan TNI dengan TPNPB atau OPM di berbagai distrik di Intan Jaya.

“Beberapa peristiwa di sana, memunculkan korban dari pihak TNI maupun warga sipil. Rangkaian peristiwa kekerasan di Intan Jaya berdampak luas pada warga di sana. Tidak hanya yang mengungsi juga beberapa yang meninggal karena penembakan,” ujarnya. (*)

Editor: Edho Sinaga

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top