Follow our news chanel

Previous
Next

Pansus Papua akan bertemu ULMWP? Ini tanggapan ULMWP

Massa aksi rakyat Papua dukung anggota negara-negara Pasifik untuk menfasilitasi ULMWP kampanyekan isu Self Determination di Majelis Umum PBB, Senin, (19/09/2016) - Jubi
Pansus Papua akan bertemu ULMWP? Ini tanggapan ULMWP 1 i Papua
Massa aksi rakyat Papua dukung anggota negara-negara Pasifik untuk menfasilitasi ULMWP kampanyekan isu Self Determination di Majelis Umum PBB, Senin, (19/09/2016) – Jubi

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Rencana Pansus Papua DPD RI bertemu kelompok pro Papua Merdeka seperti United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) di jayapura ditanggapi dingin oleh Ketua ULMWP, Benny Wenda.

“Kedatangan Pansus ke Jayapura itu adalah rutinitas biasa, sebagai perwakilan rakyat,” kata Benny Wenda kepada Jubi, Selasa (26/11/2019) melalui sambungan telepon.

Sikap ULMWP, menurut Wenda sudah jelas. ULMWP tidak bisa disamakan dengan pekerja Hak Asasi Manusia (HAM), gereja, organisasi taktis dan dewan adat dan lain sabagainya.

“ULMWP adalah lembaga Bangsa Papua. Bukan perwakilan daerah,” lanjut Wenda.

Sehingga jika Pansus ingin bicara soal persoalan kesejahteraan, pembangunan, pelangaran HAM, Otonomi Khusus dan issue -issue lain, seharusnya Pansus bertemu dengan lembaga lembaga yang menangani persoalan tersebut.

Sebagaimana diketahui, Pansus Papua ini selain bermaksud bertemu ULMWP dan KNPB, juga akan bertemu Gubernur Papua, Muspida dan para tokoh dewan adat

Loading...
;

“Kami bertemu pimpinan musipada, seluruh elemen tokoh, meminta pandangan dan solusi bagaimana selesaikan akar persoalan di Papua. Dari hasil pertemuan ditampung dan dibahas di Rapat Paripurna ,” kata Filep Wamafma, Ketua Pansus.

Wamafma mengaku telah mendiskusikan rencana ini kepada Menkopolhukam, Mahfud MD.

Salah satu dari sekian persoalan Papua adalah masalah dugaan pelanggaran HAM yang tak kunjung selesai. Persoalan ini menarik perhatian komunitas Pasifik. Forum Kepulauan Pasifik (PIF) dalam KTT di Tuvalu bulan Agustus lalu bahkan mengangkat isu HAM Papua ini dalam komunike forum. PIF mendesak Indonesia memberikan akses kepada Komisioner Tinggi HAM PBB untuk berkunjung ke Papua seperti yang pernah disampaikan oleh Presiden Indonesia, Joko Widodo.

“Hasil kunjungan komisioner akan digunakan oleh PIF dalam KTT berikutnya untuk mengambil sikap tentang West Papua,” kata Dame Meg Taylor, Sekretaris Jenderal PIF kepada Jubi awal November lalu di Brisbane Australia.

Taylor menyebutkan sikap PIF tentang Papua dalam KTT di Tuvalu adalah sikap komunitas Pasifik.

“Itu adalah langkah maksimal yang bisa diambil. Dan respon para pihak atas sikap itu akan menentukan sikap Pasifik terhadap West Papua,” ujar perempuan asal Papua New Guinea ini. (*)

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top