Panwaslu Sumbawa Barat Larang Kampanye melalui SMS

Mataram, Jubi/Antara – Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Sumbawa Barat melarang pasangan calon dan timnya untuk menggunakan metode kampanye melalui short message service (SMS) dengan provider jaringan komunikasi seluler karena dianggap menyalahi aturan.

“Metode kampanye dengan SMS menyalahi prinsip kampanye, karenanya kami tidak mengizinkan adanya kampanye seperti itu,” kata Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Sumbawa Barat Unang Silatang, di Taliwang, Selasa (15/9/2015).

Dia menjelaskan prinsip kampanye sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 tahun 2015 adalah jujur, terbuka dialogis, dan bertanggung-jawab.

Dengan prinsip-prinsip tersebut, menurut Unang, berarti tidak boleh pasangan calon dan tim kampanye melaksanakan kampanye melalui SMS. Hal itu dikarenakan penerima SMS berisi kampanye tidak tahu persis dari siapa SMS itu dikirimkan.

Terlebih lagi, umumnya, kampanye melalui SMS juga bersifat tertutup karena tanpa sepengetahuan lembaga penyelenggara seperti KPU dan Panwaslu, sehingga rentan terjadi konflik.

“Kami di Panwaslu telah menerima pengaduan dari masyarakat soal kampanye via SMS yang dilakukan salah satu pasangan calon. Umumnya mereka merasa terganggu atas metode kampanye tersebut,” ucapnya.

Karenanya, pihaknya mengimbau seluruh pasangan calon dan tim kampanye untuk tidak melakukan kampanye dengan metode tersebut. Bagi yang telah melaksanakannya diminta segera menghentikannya. Bahkan, pihaknya juga akan menyurati seluruh pasangan calon dan tim untuk tidak menggunakan metode tersebut.

Loading...
;

“Dengan pola yang ada sebetulnya sudah cukup membantu. Karena bentuk kampanye yang diatur PKPU 7/2015 adalah pertemuan terbatas, tatap muka, iklan media massa dan kegiatan bentuk lain serta debat terbuka. Semua metode di luar itu patut diduga ilegal karena menyalahi prinsip kampanye,” katanya.

Sementara itu, Ketua KPU Sumbawa Barat, Khaeruddin, menyatakan persoalan kampanye secara jelas sudah diatur di PKPU Nomor 7/2015 terkait kampanye yang boleh dilakukan melalui sosial media seperti facebook, twitter dan media sosial lainnya, sedangkan kampanye melalui SMS tidak pernah diatur dalam PKPU.

“Jadi tim kampanye harus mendaftarkan nama akun resmi di media sosial yang digunakan untuk kampanye ke KPU, Panwaslu dan kepolisian agar bisa dipantau. Pendaftaran paling lambat satu hari sebelum pelaksanaan kampanye,” katanya.

Karena itu, terkait dengan kampanye melalui SMS, Khaeruddin menyatakan tidak diatur dalam PKPU. Termasuk juga kampanye yang dilakukan tim dan simpatisan pasangan calon dengan cara memasang banner di kaca mobil, juga tidak diatur dalam PKPU.

“Karena tidak diatur, jadi tergantung kepada Panwaslu sebagai lembaga pengawas,” katanya. (*)

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top